Lisbon Secara Ilegal Bagi Data Pengujuk Rasa ke Pihak Asing

2. Ada 182 kasus sejak 2012

Baca Juga: 10 Landmark Ikonik yang Wajib Dikunjungi saat Berlibur ke Lisbon

Dilansir BBC, Wali Kota Lisbon, Fernando Medina pada hari Jumat mengakui bahwa audit prosedur dewan kota menyimpulkan bahwa data penyelenggara protes telah dibagikan secara ilegal. Sejak 2012 dilaporkan bahwa ada 182 kasus seperti itu, tetapi Medina hanya menyoroti 52 kasus yang terjadi setelah Peraturan Perlindungan Data Umum UE, yang melarang berbagi data semacam itu, mulai berlaku pada 2018.

Terkait pembagian data secara ilegal itu Medina meminta maaf dan mengatakan pejabat yang bertanggung jawab atas perlindungan data akan diberhentikan. Skandal ini membuat pemimpin Lisbon ini sekarang berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri.

Dilansir The Independent, Medina tidak memberitahu kedutaan mana saja yang terlibat, tapi dia memberi contoh informasi yang diberikan kepada kedutaan Israel pada 2011, yang membagikan Informasi tentang satu orang yang mengambil bagian dalam protes terhadap tindakan Israel di wilayah Palestina.

Medina mengenai hasil audit internal awal tentang mengapa dewan kota berbagi dengan pejabat Rusia tentang data pribadi, karena setidaknya ada tiga pembangkang yang berbasis di Lisbon. Para pembangkang mengorganisir protes di Lisbon lima bulan lalu dalam upaya mendukung pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara Alexei Navalny.

Mengenai Israel, Rusia, dan Tiongkok, yang dikabarkan telah menerima data secara ilegal sejauh ini belum memberikan komentar publik tentang masalah ini.

3. Aturan perlindungan data diabaikan

Ilustrasi perlindungan data. (Unsplash.com/Roth Melinda)

Dilansir The Independent, meski ada peraturan perlindungan data sejak 2018, tapi berdasarkan keterangan Medina bahwa aturan dewan tentang menginformasikan kedutaan tentang identitas pengunjuk rasa tidak jelas meskipun. Prosedur dewan mengatakan informasi harus dikirim ke "otoritas yang tepat." Selama bertahun-tahun, itu dipahami sebagai pengiriman rincian ke polisi Portugal, pemerintah, dan perwakilan diplomatik yang menjadi sasaran protes.

Rekomendasi untuk mengubah prosedur, terutama setelah adanya undang-undang 2018, tidak diindahkan dewan kota yang tetap membagikan data pengunjuk rasa ke pihak asing.

Medina menyampaikan bahwa ke depannya dewan kota akan memberikan informasi tentang penyelenggara protes, yang harus meminta izin dewan untuk mengadakan demonstrasi hanya kepada polisi dan pemerintah Portugal. Dia juga menyampaikan bahwa polisi akan menawarkan untuk melakukan "analisis keamanan" untuk menilai keamanan individu yang informasinya telah dibagikan kepada pihak asing.

Baca Juga: Keren Banget, 5 Kota di Portugal Ini Wajib Kamu Kunjungi Selain Lisbon