Mayoritas Penduduk Skotlandia Tidak Dukung Rencana Referendum Merdeka
Bendera Skotlandia. (Unsplash.com/Efraimstochter)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon telah menyerukan digelarnya referendum Skotlandia dalam upaya berpisah dari Inggris Raya pada 2023. Keinginan itu tampaknya semakin kuat setelah Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang dipimpin Sturgeon memenangi pemilu dewan pada beberapa hari lalu.
Namun, rencana melaksanakan referendum pada 2023 tidak mendapat banyak dukungan. Hal itu berdasarkan sebuah hasil survei, yang dilaporkan pada Minggu (8/5/2022), menunjukkan bahwa hanya 29 persen responden yang menginginkan dilakukan referendum pada 2023.
Baca Juga: Menang Pemilu Skotlandia, SNP Janjikan Referendum Kedua
1. Hasil survei
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Melansir dari The Scotsman, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Survation pada 29 April hingga 3 Mei 2022, dari 1.050 orang dewasa yang dimintai pendapat, hanya 29 persen ingin referendum terjadi pada 2023.
Penolakan terhadap referendum juga ditemukan dari mereka yang mendukung SNP dalam pemilu parlemen Skotlandia tahun lalu. Ada 36 persen yang menolak diadakannya referendum pada 2023.
Survei yang dilakukan untuk kelompok kampanye pro-Inggris Raya, Scotland in Union, ini juga meminta tanggapan para responden, apakah Skotlandia harus tetap menjadi bagian Inggris Raya atau tidak. Hasilnya, sebanyak 58 persen menjawab ingin tetap bersama dan 42 persen memilih untuk berpisah.
Para responden juga diminta untuk memilih tiga isu terpenting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Hasilnya menunjukkan 61 persen mengatakan NHS, 48 persen ekonomi dan pekerjaan, 30 persen memprioritaskan pemulihan dari COVID-19, 26 persen pendidikan, dan 21 persen perumahan.
Referendum tidak menjadi prioritas. Hanya satu dari sepuluh orang atau 10 persen yang mengatakan referendum sebagai prioritas. Dalam pemungutan suara referendum kemerdekaan yang sah pada 2014, sebanyak 55 persen pemilih Skotlandia masih ingin menjadi bagian dari Inggris Raya.
Baca Juga: Skotlandia Tunda Penegakan Hukum Paspor Vaksin
2. Sturgeon mempersiapkan referendum
Editor’s picks
Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon. (Twitter.com/First Minister)Pekan lalu, Sturgeon menyampaikan pemerintahannya akan dengan hati-hati mempertimbangkan perlu atau tidak merilis bagian dari nasihat hukum untuk referendum kemerdekaan kedua, setelah komisi informasi memutuskan bahwa rincian harus diungkapkan pada 10 Juni, tulis BBC.
Sturgeon juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempersiapkan mekanisme yang memungkinkan untuk dilaksanakannya referendum kemerdekaan pada akhir 2023. pempimpin Skotlandia itu juga akan memperkenalkan undang-undang untuk referendum ke parlemen agar pemungutan suara bisa dilaksanakan pada 2023.
Dalam pernyataan pekan lalu itu, Sturgeon menyampaikan bahwa dia memiliki mandat untuk menawarkan pilihan dan yang memutuskan adalah orang-orang Skotlandia. "Dan mandat demokrasi untuk melaksanakan referendum tidak perlu dipertanyakan lagi."
Kirsten Oswald, seorang anggota SNP yang menempati kursi parlemen di London, mengatakan kemenangan SNP dalam pemilu telah menandakan orang ingin kemerdekaan. Oswald lebih lanjut mengatakan bahwa menteri pertama memiliki mandat untuk menyerukan referendum.
Baca Juga: Skotlandia akan Hapus Sebagian Besar Pembatasan COVID-19
3. Menentang referendum
Melansir dari BBC, Douglas Ross yang memimpin Konservatif tidak setuju dengan anggapan bahwa hasil pemilu pekan lalu sebagai tanda warga Skotlandia menginginkan referendum kedua. Dia mengatakan referendum hanya akan menunjukkan hasil seperti delapan tahun lalu, karena partai-partai pendukung Inggris Raya masih meraih suara lebih banyak dibandingkan partai yang ingin berpisah.
Partai Buruh Skotlandia telah mengigatkan agar pemilih tidak terseret dalam kampanye kemerdekaan. Hal itu disampaikan Anas Sarwar, angggota Parlemen Skotlandia dari Partai Buruh. Dia mengatakan bahwa saat ini Sturgeon akan berpura-pura bahwa pemilu umum berikutnya adalah Skotlandia versus Inggris Raya.
Sarwar mengatakan masalah sebenarnya saat ini adalah bukan menentang Inggris Raya, tapi orang-orang kecewa dengan pemerintahan Boris Johnson dan Partai Konservatif. Dia menyarankan mengubah pemerintah dengan menyingkirkan Johnson dari Downing Street.
Kepala Eksekutif Skotlandia di Union, Pamela Nash, menyampaikan hasil yang diklaim SNP dalam pemilihan dewan, tidak akan membuat rakyat Skotlandia mendukung referendum kedua yang memecah belah pada tahun depan. Nash meminta agar pemerintah memprioritaskan apa yang benar-benar penting bagi rakyat dan mengingatkan hasil survei telah menunjukkan bahwa sebagian besar orang Skotlandia tidak ingin berpisah, dikutip dari Daily Record.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
