Menang Pemilu, Janji Sinn Fein: Irlandia Utara Referendum dari Inggris
Ilustrasi pemilu. (Unsplash.com/Element5 Digital)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai nasionalis Irlandia, Sinn Fein, memenangkan pemilu Irlandia Utara dengan meraih 27 kursi di Majelis Irlandia Utara. Sementara saingan terdekatnya, Partai Persatuan Demokratik (DUP), meraih 25 kursi suara. Kemenangan ini berdasarkan penghitungan suara yang selesai dilakukan pada Minggu (8/5/2022).
Kemenangan ini membuat Sinn Fein menjadi partai nasionalis pertama yang memenangkan kursi terbanyak di majelis dan dapat mencalonkan menteri pertama. Michelle O'Neill, wakil presiden partai, diperkirakan akan dicalonkan sebagai menteri pertama.
1. Jumlah kursi yang diraih partai lainnya
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Melansir dari BBC, perolehan kursi terbanyak ketiga di majelis diraih oleh Partai Aliansi Irlandia Utara (APNI), yang memperoleh 17 kursi.
Diikuti Partai Unionis Ulster (UUP) yang meraih sembilan kursi, Partai Sosial Demokrat dan Buruh yang meraih delapan kursi, dan sisanya empat kursi diraih oleh independen, People Before Profit, dan Suara Unionis Tradisional.
Partai Hijau sudah dipastikan tidak berhasil meraih kursi, kehilangan dua kursi yang diraih dalam pemilu sebelumnya.
APNI berhasil mengalami peningkatan suara lebih dari dua kali lipat dari pemilu 2017. Pemimpin partai itu, Naomi Long mengatakan dia sangat bangga dengan perolehan suara yang dicapai partainya.
Doug Beattie, yang memimpin UUP, mengatakan tidak punya rencana untuk mengubah arah setelah partainya gagal meningkatkan dukungan. Dia menyampaikan akan terus mempromosikan persatuan yang positif, percaya diri, dan optimis.
Dalam pemilu kali ini, 32 anggota majelis yang terpilih adalah perempuan, lebih banyak dibandingkan pemilihan sebelumnya yang berjumlah 27 perempuan.
Baca Juga: Rusia Saingi Inggris dan Irlandia Jadi Tuan Rumah Piala Eropa 2028
2. Institusi Stormont akan berusaha dipulihkan secepat mungikin
Editor’s picks
Melansir Sky News, Sekretaris Negara Irlandia Utara, Brandon Lewis, mengatakan dalam beberapa hari mendatang dia akan segera meminta para pemimpin partai untuk berkumpul agar memilih pemimpin eksekutif, dan dapat memulihkan institusi Stormont atau parlemen secepatnya.
Pemerintahan di Irlandia Utara telah terganggu akibat anggota majelis DUP, Paul Givan, mengundurkan diri sebagai menteri pertama pada Februari, sebagai respons terhadap Protokol Irlandia Utara. Aturan pembagian kekuasaan membuat O'Neill harus meninggalkan posisi wakil menteri pertama.
Namun, pembentukan pemerintahan baru dapat terganggu dengan DUP yang telah mengindikasikan bahwa mereka dapat memboikot pemerintah, daripada dipimpin oleh menteri pertama yang berasal dari nasionalis.
Jika itu dilakukan, maka Sinn Fein tidak dapat mencalonkan menteri pertama. Dibutuhkan pencalonan wakil menteri pertama DUP agar pencalonan bisa dilakukan.
Ian Paisley, yang merupakan anggota DUP, mengatakan sebelum masalah Protokol Irlandia Utara terselesaikan tidak ada pemerintahan yang dilimpahkan ke Irlandia Utara.
DUP telah menyerukan perubahan pada Protokol Irlandia Utara. Protokol tersebut merupakan bagian dari perjanjian perdagangan setelah Brexit, yang membuat Irlandia Utara mengikuti pasar tunggal Uni Eropa untuk barang dan membatasi barang dari Inggris Raya.
3. Referendum penyatuan Irlandia
Melansir CNN, dengan memimpin kursi di Stormont, Sinn Fein yang merupakan partai nasionalis tentunya akan menyerukan kembali referendum untuk bersatu dengan Irlandia.
Partai tersebut telah menunjukkan penolakan terhadap pemerintahan London dengan tidak mengambil kursi yang dimenangkan dalam pemilu Inggris. Sinn Fein diketahui memiliki dukungan yang kuat dalam pemilihan umum 2020 di Irlandia.
Sinn Fein juga diketahui pernah terkait erat dengan IRA, organisasi paramiliter yang melakukan aksi militer selama tiga dekade untuk mengakhiri kekuasaan Inggris dan menyatukan kepulauan Irlandia.
Setelah hasil pemilu mulai keluar pada Jumat malam, Mary Lou McDonald pemimpin partai tersebut mengatakan bahwa persiapan untuk perubahan konstitusi di Irlandia perlu dimulai sekarang.
Perjanjian Jumat Agung pada 1998 yang disepakati oleh Inggris dan Irlandia setelah konflik beberapa dekade yang mematikan, menetapkan bahwa referendum penyatuan dapat diadakan jika mayoritas rakyat Irlandia Utara mendukungnya.
Baca Juga: Inggris dan UE Masih Berselisih soal Protokol Irlandia Utara
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
