Pejabat Inggris Adakan Pertemuan dengan Pemimpin Taliban
Simon Gass, perwakilan tinggi Inggris untuk Afghanistan dan kuasa usaha misi Inggris untuk Afghanistan di Doha, Martin Longden bertemu dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Mawlawi Amir Khan Muttaqi pada 5 Oktober 2021. (Twitter.com/Martin Longden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Diplomat Inggris Raya, Sir Simon Gass, perwakilan tinggi Inggris untuk Afghanistan dan Martin Longden, kuasa usaha misi Inggris untuk Afghanistan di Doha pada hari Selasa (5/10/2021) telah bertemu dengan pemimpin Taliban di Kabul. Pertemuan ini merupakan kunjungan pertama pejabat Inggris Raya ke Afghansitan sejak negara itu dikuasai Taliban.
Pemimpin pemerintahan Taliban yang ditemui adalah Menteri Luar Negeri Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Wakil Perdana Menteri Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund, dan Mawlawi Abdul-Salam Hanafi.
1. Pertemuan tidak membuat pemerintahan Taliban diakui
Melansir dari BBC, Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan pertemuan itu membahas berbagai isu, termasuk krisis kemanusiaan, upaya mencegah terorisme, dan perjalanan yang aman untuk mereka yang ingin pergi dari negara itu. Kantor Luar Negeri juga menyampaikan pemerintah akan terus mendukung rakyat Afghanistan.
James Landdale, koresponden hubungan diplomatik BBC mengatakan pertemuan itu tidak membuat pemerintah Inggris Raya secara resmi mengakui Taliban sebagai pemerintahan resmi di Afghanisatan, tapi hanya upaya komunikasi. Menurut Landdale bantuan kemanusian bisa menjadi hal yang penting bagi pihak Barat untuk menjalin negosiasi dengan Taliban.
Perdana Menteri Boris Johnson sebelumnya telah menyampaikan negara-negara perlu menilai bagaimana rezim baru ini memimpin sebelum memutuskan apakah akan mengakui pemerintahan Taliban.
Berbeda dengan Johnson, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pemimpin Qatar ini mengatakan agar tidak "memboikot" pemerintahan Taliban, dia menyarankan untuk melakukan dialog.
Seorang pejabat Inggris Raya menyampaikan kunjungan itu tidak membuat pemerintah mengakui Taliban. Pejabat itu mengatakan pertemuan itu untuk membahas mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan dan jaminan dari Taliban bantuan akan digunakan sesuai dengan tujuan.
2. Taliban berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan
Editor’s picks
Baca Juga: Pasukan Taliban Hancurkan Sel ISIS-K setelah Ledakan Terjadi di Kabul
Melansir dari DW, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban, Abdul Qahar Balkhi mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk melakukan diskusi secara rinci untuk menghidupkan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara.
Afghanistan saat ini sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang memburuk, diperparah dengan ekonomi yang terpuruk. Sejak Taliban mengambil alih kekusaan miliar aset telah dibekukan dan bantuan asing sebelumnya juga telah mulai berkurang. Saat ini Taliban sedang bergerak untuk membina hubungan diplomatik dengan harapan bantuan kemanusiaan dipulihkan.
Melansir dari The Guardian, Abdullah Azzam, anggota kantor politik Taliban di Doha, mengatakan perbedaan pandangan politik tidak boleh menghentikan bantuan kemanusiaan, dia mengigatkan menghentikan bantuan bertentangan dengan tujuan kemanusiaan secara internasional dan saat ini warga Afghanistan kelaparan.
Azzam menjelaskan Afghanistan saat ini sedang kesusahan dengan menghentikan proyek banguna besar, yang menyebabkan ribuan buruh kehilangan pekerjaan, dia mengigatkan pada musim dingin Afghanistan akan semakin menderita. Karena kondisi yang sangat susah untuk memperoleh uang di Afghanistan, Azzam menyampaikan rumah tangga telah menjual perabotan mereka.
3. Taliban dituduh melakukan eksekusi di luar hukum
Ilustrasi Hukum Pancung (IDN Times/Mardya Shakti)Melansir dari DW, kelompok hak asasi Amnesty International pada hari Selasa telah menuduh prajurit Taliban melakukan eksekusi kepada lebih dari selusin etnis Hazara yang menyerah. Amnesty menyampaikan 11 orang yang dibunuh merupakan anggota pasukan keamanan Afghanistan.
Taliban setelah menguasai Afghanistan telah dituduh melakukan aksi pembunuhan tanpa melalui proses di pengadilan.
Di antara banyak orang warga Afghanistan, yang ingin meninggalkan negara itu sejak pengambilalihan Taliban, termasuk mantan pasukan keamanan yang takut akan menjadi target pembalasan Taliban.
Melansir dari The Guardian, pertemuan itu juga membahas mengenai hak-hak perempuan. Taliban diketahui telah melarang anak perempuan sekolah menengah melanjutkan pendidikan dan menangkap aktivis perempuan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron telah menyerukan agar negara G7 tidak mengakui Taliban, kecuali ada jaminan hak untuk perempuan dan anak perempuan, serta jaminan pencegahan terorisme.
Baca Juga: AS, Pakistan, China, dan Rusia Sepakati Strategi untuk Menekan Taliban
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
