Pemerintah Transisi Chad Tunjuk Politikus Oposisi sebagai PM Baru
Ilustrasi bendera Chad. (Pixabay.com/jorono)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemimpin pemerintahan transisi Chad, Mahamat Idriss Deby, pada Rabu (12/10/2022) menunjuk Saleh Kebzabo, pemimpin oposisi utama Persatuan Nasional untuk Demokrasi dan Pembaruan (UNDR), untuk menjadi perdana menteri baru.
Kebzabo, yang berusia 75 tahun, merupakan mantan jurnalis yang telah empat kali mencalonkan diri untuk menjadi presiden melawan Idriss Deby Itno, mantan presiden dan ayah dari penguasa saat ini.
1. Prioritas untuk mencapai pemilihan umum yang bebas dan demokratis
Ilustrasi pemilu. (Unsplash.com/Element5 Digital)Melansir Anadolu Agency, Kebzabo akan menggantikan Albert Pahimi Padacke yang mengundurkan diri sehari sebelumnya untuk memungkinkan pembentukan pemerintahan baru.
Padacke menjabat sebagai perdana menteri transisi pada tahun lalu setelah Mahamat Deby merebut kekuasaan, menyusul ayahnya yang meninggal pada saat di garis depan pertempuran melawan pemberontak. Padacke juga pernah menjadi perdana menteri di bawah kepemimpinan ayah Mahamat Deby.
Kebzabo, dalam pidato penunjukkan yang disiarkan oleh televisi pemerintah, menyampaikan bahwa ada pekerjaan besar yang menunggu pemerintah. Dia menyampaikan bahwa prioritasnya adalah mencapai pemilihan umum yang bebas dan demokratis.
Dua pemimpin dari UNDR sebelumnya telah mengambil bagian dalam pemerintahan transisi pertama yang ditunjuk oleh junta.
Baca Juga: Chad Diterjang Banjir Dahsyat, Terburuk dalam 30 Tahun Terakhir!
2. Pemerintah militer telah memperpanjang masa transisi
Mahamat Idriss Deby, pemimpin pemerintahan militer Chad. (Twitter.com/Jasusi)Editor’s picks
Melansir France 24, Mahamat Deby yang saat ini memimpin pemerintahan, telah berjanji akan memulihkan pemerintahan sipil setelah 18 bulan berkuasa, dan berjanji untuk tidak ambil bagian dalam pemilu yang akan datang.
Namun, janji tersebut dilanggar karena pemerintah pada akhir pekan lalu mengumumkan perpanjangan waktu 24 bulan lagi untuk mengadakan pemilu, juga menetapkan bahwa Mahamat Deby dapat mencalonkan diri. Pengumuman terjadi setelah pemimpin pemerintahan militer itu mengadakan forum nasional.
Waktu transisi ke pemerintahan sipil yang ditambah membuat Mahamat Deby pada hari Senin dilantik sebagai presiden transisi. Pada peresmiannya, Mahamat Deby berjanji untuk menamai pemerintahan baru sebagai persatuan nasional.
Perpanjangan masa transisi ditentang oleh Uni Afrika (UA), yang tiga minggu sebelumnya mendesak junta untuk tidak memperpanjang masa kekuasaannya lebih dari 18 bulan. Pelantikan yang ditolak UA itu hanya dihadiri oleh satu pemimpin negara Afrika, yaitu Presiden Nigeria Muhammadu Buhari. Beberapa tetangga penting, Niger, Republik Afrika Tengah, dan Republik Demokratik Kongo hadir dengan diwakili oleh menteri mereka.
AU dan Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat telah mengecam tindakan kudeta yang melanda kawasan itu dalam dua tahun terakhir, dengan pengambilalihan di Guinea, Burkina Faso, Mali, dan Chad.
3. Memiliki kesempatan membangun Chad yang terpecah
Enrica Picco dari lembaga pemikir International Crisis Group (ICG) berpendapat, hasil pertemuan forum nasional telah membuat junta secara resmi dibubarkan, yang berarti kekuasaan Mahamat Deby diperluas sebagai presiden transisi.
Picco juga menyampaikan bahwa pilihan pemerintahan yang akan datang akan memberikan kesempatan bagi Mahamat Deby untuk membangun kembali negaranya yang saat ini terpecah.
Dia mengingatkan, jika pemerintah tertutup terhadap partai-partai, kelompok-kelompok bersenjata dan masyarakat sipil yang tidak ambil bagian dalam dialog, akan ada kemungkinan terjadi protes atau kelompok-kelompok bersenjata kembali memberontak lagi.
Baca Juga: Dua Pemimpin Pemberontak di Chad Kembali dari Pengasingan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
