Pengadilan Uganda Hapus Aturan yang Batasi Kebebasan Berbicara
Ilustrasi palu pengadilan. (Pixabay.com/Daniel_B_photos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi Uganda, pada Selasa (10/1/2023), menghapus salah satu pasal dari Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer, yang dianggap membatasi kebebasan berbicara. Undang-undang tersebut telah ditentang kelompok kemanusiaan dengan mengajukan gugagatan hukum.
Undang-undang itu dipandang sebagai cara untuk mengadili pengkritik pemerintah Presiden Yoweri Museveni.
Serangkaian tindakan keras terhadap penentang Museveni telah dilakukan, terutama pada pemilu 2021. Para wartawan diserang, pengacara ditahan, pemantau pemungutan suara dituntut, internet ditutup, dan para pemimpin oposisi diberangus dengan kejam.
1. Hakim menilai aturan telah membatasi kebebasan berbicara
Ilustrasi palu pengadilan. (Pexels.com/Sora Shimazaki)Melansir Africa News, salah satu pasal dari Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer menyatakan, siapa pun yang menggunakan perangkat elektronik untuk mengganggu kedamaian, ketenangan, atau hak privasi siapa pun tanpa tujuan komunikasi yang sah dianggap sebagai pelanggaran.
Hakim Kenneth Kakuru mengatakan, pasal dalam undang-undang 2011 itu bertentangan dengan konstitusi negara dan menyatakan batal demi hukum.
"Saya menemukan bahwa bagian yang dipermasalahkan tidak dapat dibenarkan karena membatasi kebebasan berbicara dalam masyarakat yang bebas dan demokratis," kata Kakuru.
Keputusan pengadilan disambut dengan senang oleh kelompok hak asasi dan aktivis, termasuk Andrew Karamagi, salah satu orang di balik gugatan hukum yang pertama kali diajukan pada 2016.
“Ini bukan hanya kemenangan bagi kami sebagai pembuat petisi, tetapi juga bagi para pembela hak asasi manusia secara umum,” katanya.
"Keadilan telah diberikan. Undang-undang yang menindas ini telah diperiksa. Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi tidak pernah bisa dihilangkan hanya dengan undang-undang dan oleh pemerintah mana pun," kata Eron Kiiza, pengacara HAM.
Baca Juga: Kewalahan, Rwanda Tak Lagi Mampu Tampung Pengungsi Kongo
2. Kelompok hak asasi mengajukan gugatan
Ilustrasi palu pengadilan. (Pexels.com/Sora Shimazaki)Kelompok hak asasi manusia dan pengacara Uganda tahun lalu juga mengajukan gugatan hukum atas amandemen Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Museveni pada Oktober 2022.
Amandemen itu menerapkan langkah-langkah ketat yang mengatur perilaku di internet dan hukuman yang lebih keras bagi pelanggar.
Mereka yang dihukum berdasarkan undang-undang tersebut dilarang memegang jabatan publik selama 10 tahun. Pelanggar juga menghadapi denda hingga 15 juta shilling Uganda (Rp62,8 juta) dan hukuman penjara hingga tujuh tahun.
Amnesty International memperingatkan, hukuman itu akan memperkuat kontrol negara atas kebebasan berekspresi di internet, termasuk oleh kelompok oposisi politik.
3. Pengkritik pemerintah yang telah dihukum
Ilustrasi bendera Uganda. (Pixabay.com/OpenClipart-Vectors)Melansir Reuters, aktivis kemanusiaan telah lama mengeluhkan berbagai undang-undang komunikasi di Uganda yang diberlakukan oleh pemerintahan Museveni. Aturan itu digunakan untuk menghukum lawan Museveni.
Selain oposisi, Stella Nyanzi turut menjadi korban dari undang-undang tersebut. Dia adalah dosen dengan banyak pengikut di media sosial, yang kerap mengkritik kebijakan Museveni.
Nyanzi telah menghabiskan lebih dari satu tahun berada di dalam penjara. Dia kemudian melarikan diri dari Uganda dan sekarang tinggal di pengasingan di Jerman.
Kakwenza Rukirabashaija, penulis Uganda dan pemenang penghargaan internasional, yang mengkritik pemerintah juga dituntut berdasarkan undang-undang yang sama sebelum dia juga melarikan diri ke Jerman.
Baca Juga: Dubes Rwanda di Kongo Diusir karena Dituduh Dukung Pemberontak
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
