Polandia Dihukum Mahkamah Eropa Membayar Denda Rp16,4 Miliar Per Hari

2. Tindakan keuangan lainnya yang dilakukan UE ke Polandia

Bendera EU di depan gedung parlemen UE di Brussel, Belgia. (Unsplash.com/Christian Lue)

Melansir dari Euro News, pada akhir September 2021, ECJ juga memerintahkan Polandia membayar denda harian sebesar 500 ribu euro (Rp8,2 miliar) per hari atas kegagalan menutup tambang batu bara di perbatasan Polandia-Ceko. Pemerintah Ceko memprotes tambang itu yang mengalirkan air tanah dari daerah sekitarnya. Denda itu ditolak dibayar Polandia.

Perselisihan dengan UE terkait reformasi peradilan juga memicu tindakan finansial lainnya. Komisi Eropa telah menahan dana pemulihan COVID-19 unuk Polandia senilai 36 miliar euro (Rp593,7 triliun). UE mengatakan akan menyetujui dana pemulihan jika Warsawa menyetujui untuk mengubah reformasi peradilannya.

Parlemen Eropa telah meminta komisi untuk menerapkan mekanisme baru yang dapat menahan dana UE ke negara-negara anggota yang dicurigai melanggar hukum UE. Komisi bersedia menerapkan tindakan tersebut, tapi akan menunggu sampai kasus hukum yang tertunda sebelum ECJ memberikan kepastian hukum total.

Pada pekan lalu, Perdana Menteri Mateusz Morawiecki mengatakan bahwa Polandia tidak akan terintimidasi dengan hukuman finansial UE. 

3. Mahkamah Konstitusi Polandia menolak mengutamakan hukum UE

Ilustrasi palu pengadilan. (Pixabay.com/Daniel_B_photos)

Melansir dari BBC, perselisihan ini timbul karena reformasi peradilan Polandia yang diperkenalkan pada 2018. Dalam perubahan itu, ada kamar disiplin Mahkamah Agung Polandia yang memiliki wewenang untuk menghukum hakim tinggi. Reformasi ini dianggap UE melemahkan independensi peradilan. Pemerintah Polandia bersikeras tindakan justru itu diperlukan untuk memerangi korupsi.

ECJ pada Juli, memerintahkan kamar disiplin ditutup, tapi Morawiecki mengatakan UE tidak memiliki hak untuk mengatur sistem peradilan Polandia. Namun, dia setuju untuk menutup kamar itu, tapi tidak pernah memberi tahu kapan akan dilakukan.

Mahkamah Agung Polandia dilaporkan telah berhenti menjadwalkan kasus-kasus baru, tapi masih melanjutkan sidang yang sudah terjadwal.

Awal bulan ini, perselisihan semakin memburuk sebab Polandia mengutamakan hukum dalam negerinya alih-alih hukum UE. Tindakan itu membuat blok negara-negara Eropa marah. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan keputusan itu adalah tantangan langsung terhadap kesatuan tatanan hukum Eropa.

Ketegangan yang meningkat telah memicu kekhawatiran keanggotaan Polandia di UE. Survei yang dirilis pada Selasa menunjukkan bahwa 40,8 persen orang Polandia setuju pemerintah perlu mengakui kekalahan dan mengakhiri perselisihan, sementara 32,5 meminta pemerintah harus berkompromi.

Baca Juga: Isu Pisah dari UE, PM Polandia Sebut Polexit Hoaks