Polisi Aljazair Bubarkan Unjuk Rasa Gerakan Hirak ke-117
Warga Aljazair yang melakukan protes mingguan Hirak ke-114 pada 23 April 2021. (Twitter.com/Arezki Daoud)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Algiers, IDN Times - Pada hari Jumat (14/05/2021) warga Aljazair melakukan unjuk rasa mingguan gerakan Hirak ke-117. Sebelumnya pemerintah telah melarang adanya aksi demonstrasi ini karena dilakukan tanpa izin, sehingga dianggap sebagai tindakan ilegal.
Gerakan Hirak yang dimulai Sejak 2019 ini semakin vokal dalam perjuangannya untuk demokrasi dan akhir dari negara militer karena pemerintah Aljazair saat ini terus menekan hak-hak rakyatnya. Unjuk rasa mingguan ini sempat terhenti karena pandemik, tapi memasuki bulan Februari 2021 gerakan protes di jalan kembali dimulai.
1. Pemerintah melarang protes
Ilustrasi polisi yang bertugas membubarkan aksi unjuk rasa. (Unsplash.com/Matt Seymour)Dilansir Reuters, pada hari Minggu (9/5/2021) Kementerian Dalam Negeri Aljazair memperingatkan tidak ada lagi toleransi terhadap protes yang diadakan tanpa izin, yang tidak menyebutkan penyelenggara dan termasuk waktu mulai dan selesai.
Namun, larangan itu diabaikan warga yang tetap melakukan unjuk rasa di hari Jumat, meski sedang libur Idul Fitri. Untuk membubarkan massa lusinan polisi menyerbu ke arah 100 orang yang mencoba memprotes di pusat ibu kota Algiers, yang memaksa demonstran melarikan diri. Di distrik Bab al-Oued, sekitar 200 pengunjuk rasa berbaris, tetapi tidak dapat melewati barisan polisi untuk bergabung dengan kelompok-kelompok di tempat lain di kota itu.
Morocco World News melansir, aksi unjuk rasa mingguan ini juga terjadi di luar ibu kota Aljazair, anggota gerakan Hirak melakukan protes di kota-kota kecil seperti Setif, Bordj Bou Arreridj, Oran, dan Mostaganem. Meskipun federal melarang protes yang tak berizin, protes Hirak diperkirakan akan terus berlanjut setiap hari Jumat sampai tuntutan mereka untuk perubahan dipenuhi.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OHCHR, sebelumnya telah mendesak otoritas Aljazair "menghentikan semua bentuk pelecehan dan intimidasi". Selain itu, PBB menuduh pemerintah Aljazair melanggar hukum hak asasi manusia internasional dengan menggunakan kepolisian untuk menolak hak warga yang melakukan aksi unjuk rasa, tapi pemerintah tetap menurunkan polisi untuk membubarkan massa.
Baca Juga: Hamas Gunakan Drone Iran Demi Bombardir Israel
2. Banyak wartawan yang ditahan
Ilustrasi Penjara (IDN Times/Mardya Shakti)Editor’s picks
Melansir dari France 24, pada protes di hari Jumat banyak wartawan yang ditahan. Juru foto AFP, Ryad Kramdi ditahan di lingkungan kelas pekerja Bab El Oued untuk pemeriksaan identitas dan dibawa ke kantor polisi. Dia dibebaskan pada malam hari setelah delapan jam ditahan, dia menyampaikan bahwa mereka yang ditahan diperlakukan dengan baik, tetapi dia memberitahu bahwa penahanan itu menegangkan.
Kelompok hak narapidana, atau CNLD, menyampaikan bahwa ada sekitar sepuluh jurnalis dan fotografer lainnya yang juga ditahan selama gerakan Hirak ke-117, di antaranya Khaled Drareni, koresponden dari TV5 Monde berbahasa Prancis dan pengawas kebebasan pers Reporters Without Borders (RSF). RSF menyampaikan selain ditahan mereka dicegah meliput protes Hirak ke-117 dan ada wartwan lainnya yang dianiaya oleh pasukan keamanan.
Beberapa dari mereka yang ditahan dibebaskan pada hari Jumat, termasuk Drareni. Drareni, yang merupakan pendiri situs situs berita daring menjadi simbol perjuangan bagi kebebasan pers di Aljazair setelah ditahan selama hampir setahun.
Dalam aksi demonstrasi hari Jumat dikabarkan bahwa ada ratusan pengunjuk rasa yang ditangkap, termasuk para pemimpin politik seperti ketua Partai Reli untuk Kebudayaan dan Demokrasi (RCD) Mohsen Bel Abbas dan Koordinator Nasional Partai Gerakan Sosial Demokrat Fathi Grass.
Menurut CNLD saat ini ada lebih dari 70 orang dipenjara terkait dengan gerakan Hirak atau kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Kelompok HAM Aljazair pada hari Jumat menyerukan dalam sebuah pernyataan agar otoritas Aljazair menghormati hak asasi manusia. "Hentikan penindasan dan untuk membebaskan semua tahanan hati nurani dan jurnalis."
3. Gerakan Hirak dimulai pada 2019
Dilansir Reuters, gerakan Hirak yang tanpa pemimpin ini meletus pada 2019 ketika ratusan ribu orang membanjiri jalan-jalan di Aljazair untuk menentang pencalonan pemimpin saat itu, Abdelaziz Bouteflika, untuk masa jabatan kelima sebagai presiden.
Protes yang terus berlangsung di berbagai wilayah Aljazair itu membuat tentara, perantara kekuasaan utama Aljazair, meninggalkan dukungan untuk Bouteflika dan dia mengundurkan diri. Namun, protes terus berlanjut dengan para pengunjuk rasa menuntut perombakan yang lebih menyeluruh terhadap elit penguasa, diakhirinya korupsi dan mendesak militer tidak terlibat dalam urusan politik.
Presiden Abdelmadjid Tebboune, yang menjabat sejak 2019, terpilih dalam pemungutan suara yang diboikot oleh gerakan protes, dia memuji demonstrasi sebagai momen pembaruan nasional, tetapi juga berusaha untuk mengakhiri gerakan tersebut.
Kampanye resmi yang akan dimulai minggu depan untuk pemilihan parlemen, dijadwalkan pada 12 Juni 2021, di mana gerakan Hirak telah menentang pemilu tersebut.
Baca Juga: 18 Gajah Asia di India Tewas Diduga Karena Tersambar Petir
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
