Setelah 18 Bulan India Pulihkan Layanan 4G di Jammu & Kashmir
Ilustrasi pria yang senang karena ponselnya sudah bisa kembali mengakses internet 4G. Sumber:unplash.com/ASHWATH PC
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kashmir, IDN Times - Internet saat ini telah menjadi arus komunikasi yang cepat dan mudah di akses, dengan cakupan yang luas. Namun, penyebaran informasinya yang luas seringkali membuat informasi yang dianggap membahayakan akan diblokir pemerintah, bahkan layanan internet akan diputus atau diturunkan kecepatannya.
Di Jammu dan Kashmir, India, pemerintah pusat telah membatasi jaringan layanan internet 4G seluler selama 18 bulan karena khawatir jaringan akan disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.
1. Pemadaman selama 18 bulan
Alasan mengenai kemungkinan adanya ancaman teroris menjadi alasan jaringan internet diturunkan. Sumber:unplash.com/iBecome CommunicationMelansir dari NDTV, jaringan 4G seluler di Jammu dan Kashmir (J&K) baru dipulihkan kembali pada Jumat, 5 Februari. Pembatasan selama 18 bulan menjadi pembatasan terlama di dunia untuk negara demokratis. Pulihnya koneksi 4G seluler telah dikonfirmasi oleh juru bicara administrasi J&K Rohit Kansal.
Melansir dari Hindustan Time, Shaleen Kabra, sekretaris utama dalam negeri, mengarahkan inspektur jenderal polisi di divisi J&K untuk memastikan kepatuhan dan "memantau dengan cermat dampak pencabutan pembatasan". Menurut pejabat layanan pemulihan internet 4G dapat dipulihkan paling cepat tengah malam Jumat. Fasilitas internet berkecepatan tinggi pada pemegang kartu SIM prabayar akan diberikan hanya setelah adanya verifikasi sesuai aturan pascabayar.
Pembatasan internet dilakukan sehari sebelum Wilayah Persatuan (UT) Jammu dan Kashmir dihapus sebagai wilayah khusus dan terpecah menjadi menjadi dua UT, Jammu dan Kashmir, dan Ladakh. Untuk mencegah tekanan balik di wilayah tersebut beberapa politisi, termasuk tiga mantan Menteri Utama ditahan.
Layanan internet seluler dibatasi pemerintah untuk menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar dan menghetikan teroris untuk menyalahgunakan jaringan. Namun, tindakan pemerintah telah merugikan berbagai sektor pekerjaan dan menimbulkan kerugian ekonomi.
2. Layanan komunikasi dan internet dibatasi pada 2019
Ilustrasi laptop yang sudah bisa kembali mengakses koneksi internet di Kashmir dan Jammu. Sumber:unplash.com/Campaign CreatorsEditor’s picks
Melansir dari Hindustan Time, selain jaringan internet telepon pada saat Agustus 2019 juga dibatasi. Pemulihan akses komunikasi dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari sambungan telepon rumah pada pertengahan Agustus dan September 2019, layanan seluler telepon pascabayar pulih pada 14 Oktober 2019, kemudian layanan SMS di semua telepon seluler, dan layanan internet broadband di rumah sakit yang dikelola pemerintah dipulihkan pada 1 Januari tahun lalu.
Koneksi internet seluler untuk jaringan 2G dipulihkan pada 25 Januari 2020. Pada Agustus tahun lalu jaringan internet berkecepatan tinggi dipulihkan di dua distrik J&K, yaitu di distrik Ganderbal dan Udhampur, yang mengacu pada parameter yang ditetapkan oleh panitia khusus, yang merekomendasikan bahwa daerah, di mana layanan berkecepatan tinggi diizinkan, harus memiliki intensitas aktivitas teroris yang rendah.
Pada Agustus tahun lalu pemerintah memberi izin layanan internet 4G melakukan uji coba di masing-masing satu distrik J&K, yaitu di Ganderbal dan Udhampur. Pemberian izin diberikan pemerintah pusat setelah adanya berbagai desakan dan sejak Mahkamah Agung menyampaikan ke pemerintah bahwa pembatasan itu sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara dan hak-hak demokrasi.
Baca Juga: Bentrokan India-Pakistan di Kashmir Sebabkan Tiga Tentara India Tewas
3. Kasus teroris telah berkurang
Ilustrasi Aksi Terorisme (IDN Times/Mardya Shakti)Melansir dari The Indian Express, pada hari Selasa pemerintah telah menyampaikan bahwa kasus teroris telah berkurang. Menteri Dalam Negeri G Kishan Reddy mengatakan kepada parlemen bahwa ada 244 insiden teror di wilayah J&K selama tahun 2020, dengan 37 warga sipil dan 62 petugas keamanan menjadi korban. Pada tahun 2019 terjadi 592 insiden teror, yang menimbulkan 37 warga sipil dan 80 korban personel keamanan menjadi korban. Pada tahun 2018 terdapat 614 insden teror, yang menimbulkan 39 korban sipil dan 91 korban pasukan kemananan.
“Meski ada laporan penduduk setempat bergabung dengan militansi, baik insiden teror maupun korban jiwa aparat keamanan terus menyusut. Ini adalah saat yang tepat untuk memulihkan Internet dan membuat orang-orang merasa normal, ”kata Menteri Kishan Reddy.
Menurut seorang petugas keamanan dari J&K bahwa pemerintah setempat telah mendorong pemulihan layanan Internet seluler selama berbulan-bulan, tetapi banyak hal tidak berubah karena pemerintah pusat belum menyetujui. Berikut perkataan petugas tersebut.
“Badan keamanan telah mengatakan sejak tahun lalu bahwa situasinya terkendali dan Internet seluler dapat dipulihkan di seluruh Wilayah Persatuan, namun Kementerian Dalam Negeri belum mengizinkannya. Untung saja sekarang sudah mengalah. Pemulihan layanan akan membuat hidup masyarakat lebih mudah, dan juga akan menjadi langkah membangun kepercayaan yang baik."
Baca Juga: Bentrokan India-Pakistan di Kashmir Sebabkan Tiga Tentara India Tewas
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
