Tentara Prancis Tuduh Pemerintah Bungkam Peringatan Perang Saudara
Tentara Prancis tulis surat yang menuduh pemerintah konsesi kepada Islamisme dan menuduh pemerintah membungkam adanya bahaya perang saudara. Sumber:Unsplash.com/Kate Macate
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Paris, IDN Times - Tentara Prancis kembali membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah. Surat itu berisi peringatan kepada pemerintah mengenai adanya bahaya perang saudara, juga menuduh pemerintah pengecut dan memberi konsesi kepada Islamisme. Surat itu diterbitkan pada Minggu, 9 Mei di majalah sayap kanan Valeurs Actuelles.
Sebulan yang lalu sebuah surat serupa juga diterbitkan oleh Valeurs Actuelles, yang dibuat oleh sekitar 80 perwira dan 20 jenderal semi-pensiunan yang membuat marah pemerintah dan kepala militer Prancis.
1. Surat dari tentara muda
Melansir dari The Guardian, surat yang dirilis oleh majalah sayap kanan Valeurs Actuelles, menepis ancaman hukuman dan melancarkan serangan habis-habisan terhadap pemerintah, yang menuduh mereka tidak menghargai kehormatan para veteran dan "menodai" reputasi mereka "ketika satu-satunya kesalahan mereka adalah mencintai negara mereka dan berduka atas penurunan yang terlihat".
Surat tersebut menyampaikan: "Untuk berdalih tentang bentuk tribun tetua kita alih-alih mengakui bukti temuan mereka, Anda harus bersikap pengecut. Untuk memohon tugas cadangan yang disalahartikan untuk membungkam warga Prancis, seseorang harus sangat licik. Untuk mendorong perwira senior tentara agar mengambil sikap dan mengekspos diri mereka sendiri, sebelum dengan marah memberi sanksi kepada mereka segera setelah mereka menulis apa pun selain laporan pertempuran, seseorang pasti sangat jahat. Pengecut, tipu daya, penyimpangan: ini bukan visi kami tentang hierarki. Sebaliknya, tentara adalah, par excellence, tempat di mana kita berbicara kebenaran karena kita menyerahkan hidup kita. Itu menyimpulkan: Sekali lagi, perang saudara sedang terjadi di Prancis dan Anda tahu itu dengan sangat baik."
Surat tersebut dilaporkan ditandatangani secara anonim "oleh personel militer aktif", yang menyatakan bahwa mereka merupakan tentara muda, yang pernah bertugas di Afghanistan, Mali, dan Republik Afrika Tengah, atau bergabung dengan operasi anti-terorisme domestik.
Surat itu juga dibuatkan petisi di situs majalah untuk ditandatangani warga sipil secara daring. Penandatangan surat mengacu pada ayat ketujuh La Marseillaise, lagu kebangsaan Prancis, yang mengacu pada "pembalasan" para tetua yang dibunuh atau mengikuti mereka ke "peti mati mereka". Pada hari Senin jam 10 pagi waktu setempat, Valeurs Actuelles mengklaim 76.461 orang telah menandatangani petisi.
2. Dukungan untuk surat pertama
Baca Juga: Diculik di Mali, Wartawan Prancis Minta Bantuan
Editor’s picks
Melansir dari BBC, surat yang muncul ke publik pada hari Minggu ini merupakan surat yang mendukung surat sebelumnya yang dibuat jenderal semi-pensiunan akhir bulan lalu. Dalam surat terbaru itu para tentara yang resah itu juga menyampaikan bahwa mereka mengkritik tanggapan pemerintah Prancis terhadap veteran yang menandatangani surat bulan lalu. "Mereka memberikan kulit mereka untuk menghancurkan Islamisme yang Anda berikan konsesi pada tanah kami," tulis mereka.
Pemerintah Prancis mengutuk surat tersebut. Menteri yang bertanggung jawab atas angkatan bersenjata, Florence Parly, menyampaikan bahwa para tentara yang mendukung akan dihukum karena melanggar undang-undang yang melarang cadangan atau anggota militer untuk mengungkapkan pendapat di depan umum tentang agama dan politik.
Namun, pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, yang merupakan kandidat dalam pemilihan presiden tahun depan, berbicara untuk mendukung sekitar 1.000 prajurit dan wanita yang mendukung surat tersebut. Dukungan Le Pen dianggap oleh Menteri Dalam Negeri Gérard Darmanin, sebaga seuatu yang sesuai dengan "selera" ayahnya Jean-Marie Le Pen.
Surat sebelumnya yang ditandatangani oleh para pensiunan jenderal itu terbit pada 21 April, bertepatan dengan peringatan 60 tahun kudeta yang gagal terhadap Jenderal Charles de Gaulle atas dukungannya untuk kemerdekaan Aljazair.
Surat itu memperingatkan tentang adanya disintegrasi Prancis yang menimbulkan apa yang disebut "bahaya" ekstremis Islam dari gerombolan orang di pinggriran kota, yang memecah sebagian membuat wilayah terpecah dan menjadi wilayah yang tunduk pada nilai-nilai yang bertentangan dengan konstitusi. Dan juga memperingatkan bahwa kebijakan pemerintah yang "longgar", mungkin akan menyebabkan kekacauan yang membutuhkan tindakan militer untuk "melindungi nilai-nilai peradaban kita".
3. RUU baru Prancis menyudutkan umat Muslim
Presiden Macron baru-baru ini meluncurkan RUU anti-separatisme, yang dianggap tidak adil karena menyudutkan umat Islam. Sumber:Twitter.com/ Major Surendra PooniaMelansir dari The National, Presiden Emmanuel Macron baru-baru ini meluncurkan RUU "anti-separatisme", yang dianggap sebagai cara untuk menekan ekstremisme dan nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan konstitusi Prancis.
Namun, RUU itu dikecam oleh beberapa orang karena secara tak adil menargetkan mereka yang beragama Islam, yang lain berpendapat itu belum berjalan cukup jauh.
Majelis tinggi Prancis juga menambahkan sejumlah amandemen dalam RUU tersebut, termasuk melarang jilbab untuk digunakan oleh wanita kurang dari 18 tahun di depan umum.
Baca Juga: Prancis: Peringatan May Day Diwarnai Perkelahian
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
