Human Rights Watch Minta AS Tolak Rencana Penjualan Senjata ke Bahrain
bbc.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Riyadh, IDN Times - Human Rights Watch, pada hari Kamis (24/05/2018) meminta kepada Amerika Serikat untuk membatalkan atau menolak rencana penjualan senjata ke Bahrain yang ditaksir hampir mencapai 1 miliar dolar AS (Rp 14 triliun). Menurut mereka, Bahrain sebagai salah satu negara Teluk ternyata memiliki catatan suram mengenai kebebasan HAM di negara mereka, seperti yang dilansir dari Reuters.
1. AS berencana menjual 3.000 bom dan helikopter penyerang
Alwaght.comBerdasarkan laporan yang didapatkan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, AS berencana menjual 3.000 bom untuk mempersenjatai jet tempur F-16 dengan harga 45 juta dolar AS (Rp 633 miliar), dan helikopter penyerang AH-1Z yang baru saja disahkan pada bulan April dengan taksiran 911 juta dolar AS (Rp 12 triliun) kepada Bahrain.
Jika ditotalkan, maka seluruh penjualan persenjataan AS ke Bahrain hampir mencapai 1 miliar dolar AS. Keberanian Amerika Serikat melakukan penjualan sebesar itu diakibatkan Bahrain telah menjadi salah satu sekutu terkuat AS dan Inggris di Timur Tengah. Selain merupakan sekutu, pemerintahan Bahrain yang Sunni dianggap telah berjasa meredam gerakan oposisi Syi'ah yang mencoba menjatuhkan nilai demokrasi pada tahun 2011 lalu.
2. Pejualan senjata ke Bahrain menunjukkan komitmen 'diam' Administrasi Trump terhadap HAM
Editor’s picks
english.alarabiya.netHuman Rights Watch melihat Administrasi Trump hanya mempedulikan persekutan dan dukungan politik ketimbang permasalahan HAM yang sedang menyelimuti Bahrain. Apabila Kementerian Luar Negeri AS mengizinkan penjualan kedua 'jenis' senjata tersebut kepada Bahrain, maka hal ini menunjukkan Presiden Trump hanya bersikap 'diam' terhadap masalah kebebasan hak asasi manusia.
Kelompok ini berpendapat, seharusnya AS mempertimbangkan dengan baik rencana penjualan sebelum senjata itu jatuh ke tangan Pemerintah Bahrain, sehingga partisipasi militer seperti dalam konflik Saudi-Yaman dapat diminimalisir dan tentunya membuat Bahrain sadar mengenai pelanggaran HAM yang terus mereka lakukan sejak beberapa tahun terakhir terhadap warganya sendiri.
3. Bahrain memiliki catatan buruk kebebasan HAM sejak beberapa tahun terakhir
aljazeera.comPelanggaran HAM yang sering terjadi di Bahrain menurut laporan yang dilansir dari website resmi Human Rights Watch adalah penangkapan aktivis, pengacara, dan jurnalis yang dianggap membahayakan keamanan negara. Penangkapan itu bermula ketika protes anti pemerintah pada tahun 2011 yang dipimpin mayoritas oleh kelompok Syi'ah, dan setelah kejadian ini Pemerintah Bahrain terus melakukan tindakan keras terhadap segala upaya yang mencoba mengkritik kebijakan pemerintah.
Selain itu, Pengadilan Militer Bahrain yang berlangsung juga sering menunjukkan ketidakadilan terhadap masyarakatnya, ditambah maraknya penggunaan intimidasi, pelecehan, penyiksaan, dan penahanan tanpa alasan yang jelas terhadap terdakwa serta keluarganya oleh pasukan keamanan. Oleh sebab itulah, semua masalah HAM yang terjadi di Bahrain sudah sepatutnya diperhatikan dengan saksama oleh seluruh negara di dunia, terutama Amerika Serikat.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
