Menlu Iran Desak Komunitas Internasional Kecam "Perundungan" AS
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. twitter.com/JZarif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tehran, IDN Times - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, pada hari Sabtu (19/09), menyatakan bahwa seluruh komunitas internasional seharusnya sadar bagaimana caranya bersama-sama menghadapi "perundung", salah satunya ketika AS menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan Zarif setelah Presiden Trump mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyetujui rencana pemberlakuan kembali seluruh sanksi ekonomi PBB karena Iran dianggap terus mengembangkan senjata nuklirnya, seperti yang dilansir dari Reuters.
1. Amerika Serikat terlihat seperti "perundung" dengan sanksinya
Pergesekan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat tentunya sudah lama terjadi, namun kembali memuncak setelah AS secara sepihak mundur dari Perjanjian Nuklir Iran 2015 atau JCPOA 2015 pada tahun 2018, dan pembunuhan salah satu jenderal paling berpengaruh di Iran, Qasem Soleimani, di tahun 2020. Dikutip dari Reuters, Menteri Luar Negeri Iran melihat perilaku AS terhadap negaranya seperti "perundung" karena selalu mencoba untuk mencekik Iran dengan sanksi ekonomi.
Pemerintah AS memang sudah berkali-kali menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran karena keinginanya untuk memaksa Iran duduk membahas pesetujuan baru bersama AS. Tetapi, Iran tetap bersikukuh dengan komitmennya dalam Perjanjian Nuklir Iran 2015 dimana mereka mendapat dukungan penuh dari komunitas internasional, secara khusus Uni Eropa dan PBB.
2. Trump perintahkan semua sanksi Iran harus kembali berlaku
Editor’s picks
Presiden Donald Trump yang sedang menghadiri kampanye kepresidenan di New Hemisphere, pada 29 Agustus 2020. twitter.com/realDonaldTrumpKesabaran yang terus menipis karena kesengajaan Iran untuk menghiraukan permintaan AS agar kembali ke meja perundingan, mendesak Pemerintah AS tetap mengganggu kestabilan Iran. Presiden Donald Trump pada hari Sabtu (19/09), meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kembali menerapkan sanksi ekonominya terhadap Iran dikarenakan dugaan pelanggaran yang terjadi setelah Perjanjian Nuklir Iran 2015 disetujui, dilansir dari Haaretz.
Selain memperintahkan PBB untuk kembali menjatuhkan sanksi ekonominya, Pemerintah AS juga akan memperpanjang pelarangan pengiriman atau embargo senjata konvensional ke Iran dimana masa berlaku peraturan tersebut seharusnya berakhir di pertengahan bulan Oktober 2020. Menanggapi aksi ini, Pemimpin Garda Revolusi Iran, Hossein Salami, menyatakan bahwa, "tidak ada kekuatan, termasuk AS, yang memiliki kemampuan untuk memberlakukan perang baru terhadap Bangsa Iran, sehingga masyarakat (Iran) tidak perlu khawatir akan gertakan yang dilebih-lebihkan Presiden AS", ujarnya.
3. PBB menolak perintah AS
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. twitter.com/antonioguterresRencana Amerika Serikat terganggu setelah Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menolak perintah AS. Dilaporkan Reuters, berbicara di depan Dewan Keamanan PBB, Antonio Guteres menyatakan dirinya tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyetujui deklarasi AS mengenai diberlakukannya kembali sanksi ekonomi PBB terhadap Iran karena "ketidakpastian" hasil yang didapatkan.
13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB sendiri menolak perintah AS sebagaimana mereka melihat rencana yang tidak masuk akal dikarenakan Pemerintah AS menggunakan mekanisme Perjanjian Nuklir Iran 2015, meski AS bukanlah lagi anggota dari perjanjian terkait. Walaupun mendapat penolakan keras dari PBB dan komunitas internasional, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menegaskan jika AS tetap akan bergerak sendiri melalui kekuatan domestik tanpa persetujuan PBB untuk menghukum Iran kedepannya.
Baca Juga: Pegulat Iran Dieksekusi, Picu Kemarahan Aktivis HAM Internasional
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
