Pengerahan Militer Jepang di Irak, Perdana Menteri Jepang Dikritik
SCMP
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pemerintahan Jepang di bawah pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe pada hari Kamis (05/04/2018) menerima kritikan pedas ketika, Menteri Pertahanan Jepang mendapatkan informasi dari Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) bahwa mereka menemukan catatan aktivitas militer Jepang di Irak yang kemudian gagal untuk di informasikan kepada pendahulunya. Pengerahan militer Jepang ke Irak (2005-2006) termasuk salah satu operasi militer luar negeri terbesar dan beresiko yang pernah mereka lakukan setelah Perang Dunia ke-2, seperti yang dilansir dari Reuters.
1. Benar-benar tidak ditemukan atau memang disembunyikan?
US NewsCatatan aktivitas militer Jepang di Irak sebelumnya sudah pernah dicoba untuk ditemukan, tetapi karena tidak mendapatkan petunjuk apapun Kementerian Pertahanan Jepang memutuskan menghentikan pencariannya. Barulah pada bulan Maret 2017, Kementerian Pertahanan Jepang yang dipimpin oleh Itsunori Onodera mendapatkan informasi dari JGSDF mengenai catatan aktivitas yang dianggap hilang itu.
Tetapi karena JGSDF gagal menginformasikannya kepada Menteri Pertahanan sebelumnya, Tomomi Inada, Parlemen Jepang hanya mendapatkan pemberitahuan dari Inada bahwa catatan masih belum ditemukan. Sekarang dengan terbongkarnya masalah ke ranah masyarakat luas, Itsunori Onodera menyampaikan kepada publik bahwa catatan itu sebenarnya sudah berhasil ditemukan pada bulan Januari hanya baru dilaporkan kepada dirinya pada 31 Maret 2017.
Alhasil Onodera memerintahkan dilaksanakannya sebuah investigasi mengenai aksi penyembunyian catatan aktivitas pasukan Jepang di Irak.
2. Kepercayaan terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe semakin menurun
The EconomistEditor’s picks
Karena kasus baru ini tingkat kepercayaan publik terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe semakin menurun, dari dugaan kasus skandal kronisme hingga menutup-nutupi diskon penjualan tanah negara. Menurut hasil perhitungan dua polling baru-baru ini, dukungan tertinggi yang didapatkan Abe hanya sekitar 42% dan angka ini terus menurun tiap waktunya.
Sekarang dengan munculnya kasus penemuan catatan aktivitas militer Jepang di Irak, membuat Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe mendapat kritikan keras dari Parlemen dan masyarakat. Beberapa rival politik Abe menyatakan, Kabinet Shinzo Abe sering menutup-nutupi sebuah kasus sehingga tidak terekspos, bahkan di investigasi lebih lanjut.
Ketika Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera memerintahkan penyelidikan mendetail, mereka menemukan bahwa catatan kegiatan/aktivitas militer Jepang di Irak terjadi banyak pelanggaran hukum dan Menteri Pertahanan sebelumnya, Tomomi Inada, terbukti mengambil langkah yang salah.
3. Operasi militer Jepang yang paling kontroversial di zamannya
MediumSetiap membahas topik militerisasi di Jepang, hal ini merupakan topik yang cukup rumit dikarenakan pandangan yang sudah berbeda terhadap eksistensinya. Kekalahan Perang Dunia ke-2, membuat militer Jepang mulai diduakan dan semakin lama dikucilkan oleh rakyatnya sendiri sedikit demi sedikit.
Ketika Jepang menerima tawaran AS untuk ikut serta sebagai pasukan penjaga perdamaian di Irak, operasi militer itu menjadi yang terbesar dan paling beresiko diantara operasi militer lainnya. Tidak hanya itu, operasi ini juga termasuk keputusan yang paling kontroversial karena dianggap melanggar kode etik militer Jepang dalam konstitusi negara.
Dalam operasinya, militer Jepang menggunakan catatan aktivitas yang mencatat semua kegiatan hingga tindakan prajurit dimana hal ini seharusnya selalu dipertanggung jawabkan kepada Parlemen, tetapi karena ada kasus penyembunyian catatan Irak tersebut membuat pertanggungjawaban menjadi tertunda.
Militer Jepang yang menciptakan area "bukan zona pertempuran" di Irak sebagai salah satu upaya antisipasi pelanggaran konsitusi pasifis, hal inilah yang menjadi faktor utama yang harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut tindakan serta aksi militer mereka di zona tersebut. Apabila memang ada pelanggaran, maka hukuman akan ditetapkan setinggi-tingginya sesuai dengan peraturan UU.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
