Rencana Peningkatan Anggaran Pertahanan Jepang Diragukan Berhasil
Pesawat Tempur F-2 buatan Jepang beserta rudal-rudal yang dapat digunakan. twitter.com/VinodDX9
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Rencana Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menaikkan anggaran pertahanan Jepang menjadi 2 persen dari PDB dipercaya akan gagal. Keraguan tersebut disampaikan Ketua Partai Komeito, Natsuo Yamaguchi, Jumat (15/10) di mana ia ragu masyarakat Jepang akan dengan lapang dada menerima rencana tersebut.
Melansir Reuters, Partai Komeito sendiri merupakan koalisi partai pemerintah petahana, yakni Partai Liberal Demokrat pimpinan Kishida. Keraguan yang ditunjukkan Ketua Partai Komeito menunjukkan lensa "agresif" masih sulit diimplementasikan di Jepang pasca Perang Dunia ke-2.
1. Publik lebih mendukung kesejahteraan sosial
Ilustrasi Pelajar (SD) (IDN Times/Mardya Shakti)Kekalahan Kekaisaran Jepang saat Perang Dunia ke-2 meninggalkan sejarah pahit bagi negeri matahari terbit tersebut. Sejak beberapa dekade terakhir segala bentuk rencana penambahan anggaran pertahanan maupun kekuatan militer Jepang selalu mendapat kecaman keras dari masyarakatnya yang anti perang.
Dikutip dari Reuters, Natsuo Yamaguchi berpendapat jika untuk saat ini urgensi pertahanan belum menjadi prioritas masyarakat Jepang, dan mereka lebih memilih anggaran pemerintah dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial atau pendidikan.
Menurut Yamaguchi, pandangan seperti itu memang tertanam kuat di kalangan masyarakat karena melihat angka kelahiran Jepang yang semakin merosot tajam dan tingginya jumlah lansia.
2. Menunjukkan determinasi Jepang menghadapi ancaman China
Bendera AS dan Jepang yang berada tepat di depan Gunung Fuji. twitter.com/DeptofDefenseBaca Juga: Anggota Parlemen Jepang Dijadwalkan Pilih PM Jepang yang Baru
Editor’s picks
Bersekutu dengan Amerika Serikat, Jepang memiliki kewajiban khusus untuk membantu Washington menghadapi seluruh ancaman. Dari berbagai ancaman yang ada semua mata tertuju dengan kekuatan Republik Rakyat Tiongkok yang semakin kuat.
Ketika Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berencana menaikkan anggaran pertahanan Jepang ke angka 2 persen dari PDB semua itu ditujukan untuk memperlihatkan determinasi Tokyo membantu sekutunya mengantisipasi Tiongkok, seperti yang dilansir dari Hankyoreh.
Sejak 1976, anggaran pertahanan Jepang selalu berada di kasaran 1 persen PDB. Semua itu disebabkan Konstitusi Jepang yang melarang keras pemerintahannya untuk menghabiskan dana pertahanan lebih dari 1 persen.
3. Partai PM Kishida diprediksi menang pemilu
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. twitter.com/ianbremmerSama seperti pemerintahan demokratis pada umumnya, setiap kebijakan akan ditentukan dari pengambilan suara di parlemen. Jepang yang akan menghadapi pemilihan umum pada 31 Oktober 2021 harus menentukan perwakilan mereka yang memegang nasib negara untuk beberapa tahun ke depan.
Dilaporkan Reuters, Partai Liberal Demokrat pimpinan Fumio Kishida diprediksi akan memenangkan 41 persen suara menurut survei dari Asahi Daily. Sedangkan Partai Komeito yang merupakan koalisi diprediksi akan mendapat 5 persen suara.
Dengan jumlah dukungan sebesar 46 persen angka tersebut dapat membantu PM Kishida memegang kontrol dan memudahkan setiap kebijakannya untuk diterima oleh parlemen. Di sisi lain, Partai Konstitusional Demokratik sebagai oposisi pemerintah diprediksi hanya akan mendapat sekitar 13 persen suara dalam pemilu nanti.
Meskipun terlihat jelas siapa yang akan memenangkan kursi mayoritas di parlemen, namun tidak dapat dipungkiri jika masyarakat Jepang dapat memprotes dan menolak berbagai bentuk kebijakan apabila dianggap tidak populer.
Baca Juga: Kisah Seram Bukit Soeharto yang Simpan Sejarah Kelam di Zaman Jepang
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
