Imbas Krisis Energi, Pakistan Kurangi Hari Kerja dan Siapkan Skema WFH
Ilustrasi bendera Pakistan (unsplash.com/AbuzarXheikh)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kabinet Pakistan menyetujui berbagai kebijakan untuk menghemat penggunaan energi pada Selasa (7/6/2022). Salah satunya adalah dengan mengurangi hari kerja menjadi 5 hari seminggu bagi para pegawai negeri sipil.
Kebijakan ini diambil akibat krisis energi yang sedang dialami negara tersebut. Pakistan terpaksa melakukan pemadaman listrik selama berjam-jam akibat kurangnya pasokan energi.
1. Penyebab krisis energi di Pakistan
Krisis energi yang saat ini dihadapi Pakistan disebabkan oleh berbagai faktor. Melonjaknya harga bahan bakar dan melemahnya mata uang Pakistan terhadap dollar AS menjadi faktor utama krisis ini.
Cadangan devisa Pakistan juga kian menipis dan mengakibatkan krisis neraca pembayaran. Cadangan devisa Pakistan turun di bawah 10 miliar dollar AS dan diprediksi hanya cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan impor selama 45 hari kedepan, dilansir dari Reuters.
Baca Juga: Jokowi: Kita Tinggalkan Energi Fosil dan Beralih ke Energi Terbarukan
2. Langkah penghematan Pakistan
Editor’s picks
Keputusan untuk mengurangi hari kerja menjadi 5 hari seminggu merupakan bagian dari usaha Pakistan untuk mengurangi pemakaian energinya.
Sebelumnya, Pakistan memberlakukan 6 hari kerja selama seminggu saat Perdana Menteri Shehbaz Sharif mulai menjabat pada April 2021. Dengan hanya ada libur pada hari Minggu, Sharif, awalnya berniat untuk meningkatkan produktivitas Pakistan. Namun, kebijakan itu malah menaikkan kebutuhan energi Pakistan.
Selain pengurangan hari kerja, Pakistan juga memutuskan untuk memotong tunjangan energi sebesar 40 persen bagi para menteri dan pejabat pemerintah.
Kabinet juga sedang menyusun rencana untuk menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari Jumat bagi kantor pemerintah dan semi-pemerintah.
3. PM Pakistan salahkan Imran Khan
PM Sharif menyalahkan pemerintah sebelumnya, Imran Khan, atas situasi kacau yang dialami Pakistan saat ini. Pemerintahan Imran Khan dinilai telah melakukan salah urus yang membawa Pakistan jatuh ke jurang krisis.
Menteri Informasi Pakistan, Marriyum Aurangzeb, mengatakan bahwa saat ini Pakistan mengalami kesenjangan antara permintaan dan pasokan energi. Pasokan yang tersedia hanya 21 ribu megawatt, sedangkan permintaan mencapai 25.600 megawatt. Artinya, Pakistan mengalami kekurangan energi hingga 4.600 megawatt.
"Kita menghadapi krisis yang parah. Kami sangat perlu mengambil langkah-langkah konservasi energi. Kami perlu memanfaatkan setiap opsi untuk menghemat energi," kata Aurangzeb pada konferensi pers, dilansir dari Zawya.
Baca Juga: PM Pakistan Salahkan Imran Khan soal Anjloknya Perekonomian
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
