Dukung Rakyat Myanmar, Masyarakat ASEAN Buat Deklarasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Diskusi virtual bertajuk "Southeast Asian People-to-People Region Hall on the Political Crisis in Myanmar" yang dilakukan sejumlah kalangan di Asia Tenggara meyakinkan rakyat Myanmar bahwa masyarakat ASEAN ada bersama mereka dalam memperjuangkan kembali hak untuk hidup dalam demokrasi damai.
Diskusi virtual tersebut dilaksanakan pada Kamis, 8 April 2021 lalu. Sebuah deklarasi dilahirkan dari diskusi virtual tersebut yang ditandatangani oleh 225 peserta yang hadir.
Para peserta terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, seperti LSM, individu, dan organisasi pemuda dari negara-negara Asia Tenggara.
"Deklarasi bersama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak moral dan insentif politik untuk membantu masyarakat Myanmar, terutama menjelang pertemuan ASEAN, mengenai isu Myanmar yang akan diadakan di Jakarta," ujar Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal seperti dikutip dari ANTARA hari ini, Minggu (11/4/2021).
Baca Juga: Tentara Myanmar Kembali Tembaki Demonstran, Sedikitnya 13 Tewas
1. Deklarasi berisi 27 poin yang akan dikomunikasikan
Diskusi virtual ini sendiri diselenggarakan oleh Dino bersama pemenang Nobel Perdamaian yang juga Presiden Timor Leste periode 2007-2012, Jose Ramos Horta.
Deklarasi yang diberi nama "Joint Declaration of the Southeast Asian People-to-People Region Hall on the Crisis in Myanmar" terdiri dari 27 poin.
Dino mengatakan, deklarasi tersebut akan dikomunikasikan kepada para aktor politik di Myanmar, sepuluh negara anggota ASEAN dan Timor Leste, Sekretaris Jenderal ASEAN, PBB, dan komunitas internasional.
2. Masyarakat Asia Tenggara dukung rakyat Myanmar
Salah satu dari 27 poin yang masuk dalam deklarasi menyatakan dukungan masyarakat Asia Tenggara kepada rakyat Myanmar.
"Kami masyarakat Asia Tenggara mengungkapkan dukungan penuh dan solidaritas kami dengan masyarakat Myanmar, termasuk etnis minoritas negara yang sering menderita pengucilan dari proses politik negara, yang kini bangkit dalam protes terpadu menentang perampasan terang-terangan untuk kekuasaan dan serangan Tatmadaw terhadap pemula negara demokrasi," isi salah satu poin dalam deklarasi.
Dalam deklarasi juga dinyatakan rasa belasungkawa dari masyarakat Asia Tenggara kepada warga Myanmar yang telah kehilangan orang-orang yang dicintai, karena kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan.
3. Tidak intervensi bukan berarti diam
Dino Patti Djalal menegaskan, prinsip tidak campur tangan yang dianut oleh ASEAN bukan berarti hanya berdiam diri saat pelanggaran HAM terjadi di Myanmar.
"Ini bukan tentang diam ketika para pemimpin terpilih sedang dipenjara," ujar Dino.
"Mengenai masalah krisis Myanmar, kita telah menyaksikan bagaimana "tidak-campur tangan" digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan apa-apa, tidak mengambil sikap, untuk tidak mengatakan apa-apa yang substansial," lanjut dia.
Baca Juga: Mantan Menlu Thailand: Makin Gaduh Myanmar, Makin Hancur Marwah ASEAN