PBB Laporkan Sedikitnya 138 Demonstran Myanmar Tewas Sejak Februari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sedikitnya 138 demonstran tewas dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Myanmar sejak 1 Februari lalu. Hal ini berdasarkan data yang dimiliki PBB.
Melansir dari Times of India, juru bicara PBB, Stephane Dujarric menyebutkan ada 38 orang tewas pada Minggu (14/3/2021) lalu. Paling banyak terjad di Hlaing thayer di Yangon. Sedangkan sehari sebelumya, 18 orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak.
1. PBB kutuk keras kekerasan yang terjadi di Myanmar
Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap demonstran di Myanmar.
"Mengutuk keras kekerasan yang sedang berlangsung terhadap pengunjuk rasa damai ini dan pelanggaran berkelanjutan terhadap Hak Asasi Manusia rakyat Myanmar," kata Dujarric mengutip dari Times of India hari ini, Selasa (16/3/2021).
PBB menyerukan agar negara-negara yang berada dalam satu kawasan dengan Myanmar bersatu untuk Myanmar dan menyampaikan aspirasi demokrasi untuk mereka.
Baca Juga: Militer Myanmar Perintahkan Polisi Tembak Mati Demonstran
2. PBB minta militer izinkan utusan khususnya berkunjung
Antonio Guterres menyebutkan kesewenang-wenangan terjadi di Myanmar. "Pembunuhan demonstran, penangkapan sewenang-wenang, dan laporan penyiksaan terhadap tahanan melanggar hak asasi manusia dan menentang seruan Dewan Keamanan untuk menahan diri, berdialog, dan kembali ke jalur demokrasi Myanmar," kata Antonio seperti dikutip dari laman resmi PBB.
Antonio meminta agar militer memberi izin untuk utusan khusus PBB melakukan kunjungan. Hal ini dianggap sebagai elemen penting dalam menenangkan situasi dan mempersiapkan panggung dialog untuk kembali ke demokrasi.
3. PBB didesak lakukan Sesi Khusus Darurat untuk Myanmar
Melansir dari Fortifyrights, negara-negera anggota PBB harus bergerak untuk mengadakan Sesi Khusus Darurat di Majelis UMUM PBB untuk mengusut dan menanggapi serangan militer Myanmar yang makin meluas.
"Militer Myanmar merupakan ancaman bagi perdamaian, dan serangan yang sedang berlangsung sangat serius, mengerikan, dan memiliki cakupan yang besar," kata Chief Executive Officer di Fortify Rights, Matthew Smith.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer Myanmar