Biden Cabut Larangan Transgender Militer Era Trump
Joe Biden. (Instagram.com/potus)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, IDN Times – Ketika Joe Biden mulai menjabat sebagai Presiden AS ke 46, banyak aturan yang dibuat oleh Donald Trump dibatalkan. Biden kabarnya akan kembali dalam kesepakatan nuklir yang ditinggalkan Trump, juga akan kembali mengikuti kebijakan perubahan iklim dalam Kesepakatan Paris.
Selain itu, ada juga desas-desus mengenai rencana pencabutan aturan pelarangan individu transgender di tubuh militer Amerika Serikat. Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki, dalam sebuah pernyataan sehari sebelum Biden-Harris dilantik menguatkan bahwa rencana tersebut bukan hanya desas-desus belaka tapi akan segera dieksekusi.
1. Ikhtisar ringkas kemelut transgender di militer AS
Personel militer AS. (Instagram.com/usnavy)Pada Juni 2016, Obama secara resmi mencabut larangan transgender di tubuh militer AS. Peresmian pencabutan itu diumumkan secara terbuka oleh Menteri Pertahanan saat itu, yakni Ash Carter. Keputusan Obama menjadi keputusan bersejarah bagi komunitas transgender yang ingin bertugas melayani negara di bidang militer.
Survei yang pernah dilakukan oleh Departemen Pertahanan pada tahun 2016, ada sekitar satu persen, atau 8.980 personel militer yang aktif adalah transgender. Melansir dari laman NBC News, kelompok LGBTQ yang masuk dalam pasukan Cadangan Terpilih sekitar 5.727 orang. Jadi total anggota militer transgender AS, baik yang aktif bertugas atau cadangan pada tahun 2016 sekitar 14.707 orang. Nasib belasan ribu orang itu terancam ketika Trump menjabat.
Lalu ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden ke 45, pada Juli 2017 lalu, Donald Trump pernah mengunggah serentetan informasi di akun sosial media miliknya, bahwa orang transgender akan dilarang bertugas di militer “dalam kapasitas apa pun”. Trump membalikkan kebijakan presiden sebelumnya.
Meskipun, ada catatan penting bahwa pemerintahan era Donald Trump bukanlah “larangan” sepenuhnya, tapi pernyataan Donald Trump telah mencegah banyak orang transgender AS untuk mendaftar militer. Salah seorang letnan Angkatan Laut bernama Blake Dremman, yang juga advokat transgender adalah salah satu orang di tubuh militer AS yang sebenarnya menanti “larangan” Trump tersebut dicabut.
2. Dukungan rencana pencabutan larangan transgender di militer
Lloyd Austin. (Instagram.com/austin_illoy)Jika pada tahun 2016 lalu Menteri Pertahanan Ash Carter mendukung keputusan Barrack Obama, kini rencana untuk membatalkan larangan transgender militer AS juga didukung kuat oleh Menteri Pertahanan Joe Biden yang bernama Lloyd Austin.
Lloyd Austin adalah mantan seorang jenderal dan baru saja dikonfirmasi menduduki jabatan Menteri Pertahanan. Melansir dari laman Associated Press, Austin menjelaskan “Saya mendukung rencana presiden atau rencana untuk membatalkan larangan tersebut”. Austin juga menegaskan bahwa jika seseorang bugar dan memenuhi syarat serta dapat mempertahankan standar kualifikasi, maka harus diizinkan untuk berada di militer.
Pada minggu-minggu awal Joe Biden memerintah Amerika Serikat, kepala staf Gedung Putih yang bernama Ron Klain, telah mengedarkan sebuah memo yang menjelaskan gambaran Biden ketika awal memerintah. Biden akan memajukan kesetaraan dan mendukung komunitas kulit berwarna serta komunitas lain yang kiranya sejauh ini kurang terlayani oleh negara.
Editor’s picks
Baca Juga: 10 Artis Ini Ternyata Transgender Lho, Tak Banyak yang Tahu
3. Biden bisa melakukan pencabutan aturan larangan transgender secepatnya
Personel militer AS. (Instagram/usarmy)Sejauh ini, belum ada keputusan atau pernyataan resmi yang dikeluarkan sebagai bagian dari perintah eksekutif presiden untuk mencabut larangan transgender di militer AS. Namun dengan adanya pernyataan dukungan penuh dari Menteri Pertahanan Llyod Austin, kemungkinan besar keputusan resmi akan segera dikeluarkan.
Menurut kantor berita Reuters, seorang sumber anonim mengatakan bahwa Presiden Terpilih Joe Biden dapat segera mencabut larangan tersebut secepatnya pada hari Senin. Namun sampai saat ini, Gedung Putih secara resmi belum memberikan tanggapan atau komentar.
Juga belum dapat diperkirakan kapan Pentagon dapat memberlakukan kebijakan baru jika keputusan resmi pencabutan larangan transgender di militer AS dikeluarkan. Namun memang pada tahun-tahun yang lalu, khususnya sebelum tahun 2016, seorang anggota militer transgender bisa diberhentikan karena alasan tersebut.
Ketika Trump menjabat, personel militer transgender yang sudah bertugas diperbolehkan tetap melakukan kinerjanya. Tetapi perekrutan baru transgender dijauhkan. Trump beralasan biaya perawatan medis untuk transgender terlalu besar. Antara tahun 2016 hingga tahun 2019, Pentagon melaporkan mengeluarkan biaya 8 juta USD atau sekitar Rp. 112 miliar untuk perawatan medis transgender.
4. Joe Biden resmi cabut larangan transgender di militer AS
Presiden AS, Joe Biden, akhirnya sepakat dan menandatangani perintah untuk mencabut larangan transgender di militer AS. Penandatanganan itu dilakukan pada Senin, (25/1), bersama perintah eksekutif untuk mendata siapa saja pasukan yang dikeluarkan dari militer karena identitas gender mereka.
Upaya pendataan tersebut dilakukan untuk memeriksa catatan militer bagi mereka yang dipecat dengan alasan tidak terhormat, untuk diubah menjadi terhormat.
"Tentara transgender harus tahu bahwa mereka diterima di seluruh militer AS" ungkap sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, seperti dikutip dari laman Politico.
Para senior dan politisi top dari Demokrat di Capitol Hill memuji keputusan Biden. Senator Kirsten Gillibrand menyatakan bahwa siapapun anggota militer AS yang siap mempertaruhkan nyawanya, harus diterima dengan pujian dan bukan prasangka.
Baca Juga: 3 dari 6 Tersangka Pembakar Transgender-Perempuan di Jakut Ditangkap
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
