Bocah 9 Tahun Tulis Petisi Larangan Ekspor Limbah Plastik
ilustrasi limbah plastik. (pexels.com/Mali Maeder)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
London, IDN Times – Negara-negara maju telah lama melakukan ekspor limbah plastik ke negara-negara miskin dan berkembang. Ekspor limbah plastik bahkan termasuk plastik yang tanpa sortir dan mengandung bahan-bahan berbahaya.
Dalam satu dekade terakhir, menurut Uni Eropa (UE), perdagangan sampah plastik meningkat dan tidak terkendali. Seringkali limbah plastik sangat merusak lingkungan dan mencemari kesehatan masyarakat. Di negara-negara miskin, sampah plastik tidak terkelola dan banyak dibakar begitu saja sehingga menyebabkan polusi udara.
Pada tahun 2021 ini, UE telah menerapkan aturan baru pelarangan ekspor sampah plastik berbahaya dan sulit didaur ulang ke negara-negara non-OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Eskpor sampah plastik bersih juga akan dilakukan jika diizinkan, dan hanya dalam keadaan tertentu.
Inggris yang sudah keluar dari Eropa, diharapkan akan mengikut aturan tersebut. Nyatanya, justru Inggris telah memilih aturan yang lebih lemah. Inggris masih terus mengizinkan ekspor limbah plastiknya ke negara-negara berkembang dan miskin. Hal ini memicu perdebatan baru dan kritik keras terhadap pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson.
1. Petisi untuk menghentikan ekspor limbah plastik
Inggris adalah salah satu negara penghasil limbah plastik terbesar di dunia. Setiap tahun, sekitar lima juta ton limbah plastik dihasilkan oleh negara ini. Ia berada di posisi sepuluh besar termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Swedia juga Indonesia.
Pada tahun 2019, UE mengekspor 1,5 juta metrik ton ke negara-negara lain seperti Turki, Malaysia, Vietnam, India, Tiongkok dan Indonesia. UE telah mulai pelarangan ekspor limbah plastiknya di tahun 2021 ini. Namun Inggris belum jelas dan sepertinya Boris Johnson memilih untuk tidak memperketat aturan tersebut seperti yang dilakukan oleh UE meskipun sudah berjanji melarang ekspor limbah plastik ke negara non-OECD.
Karena hal itu, banyak rakyat Inggris kecewa. Akhirnya, seorang anak kecil bernama Lizzie A, yang masih berusia sembilan tahun, membuat petisi dan meminta orang-orang untuk mendukung gagasannya.
Melansir dari laman The Guardian, Lizzie mengatakan bahwa ekspor limbah plastik, termasuk yang tidak disortir ke negara lebih miskin adalah hal yang “tidak adil” (20/1).
“Saya sangat menyukai laut dan saya sangat kecewa dengan bagaimana plastik berakhir di laut karena ekspor” kata Lizzie. Anak kecil dari Inggris itu memiliki cita-cita menjadi ahli biologi kelautan atau menjadi ahli ekologi.
Baca Juga: Pekerja Seks di Thailand Ajukan Petisi, Protes Kriminalisasi
2. Inggris tidak mengikuti aturan UE
Editor’s picks
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. (twitter.com/Politics for All)Asia tenggara adalah salah satu tujuan limbah plastik dari Eropa. Negara-negara yang menerima limbah plastik tersebut termasuk diantaranya Vietnam dan Indonesia. Sejak pertengahan tahun 2019, UE telah memiliki rencana untuk melarang ekspor limbah plastiknya. Rencana itu disepakati dan mulai awal tahun 2021, negara UE dilarang untuk menerapkan ekspor.
Paska-Brexit, Inggris diperkirakan juga akan mengikuti kesepakatan yang telah dilakukan oleh UE. Jim Pucket dari Basel Action Network, telah berasumsi sebelumnya bahwa Inggris juga akan mengikuti aturan pelarangan ekspor limbah plastik tersebut. Namun hal mengejutkan terjadi. Inggris memilih prosedur kontrol lemah dan memberi izin ekspor limbah plastik ke negara berkembang.
Melansir dari laman The Guardian, “Inilah nyali amandemen. Ini adalah barang yang kami lihat dibuang dan dibakar di Asia Tenggara,” kata Jim Pucket dari Basel Action Network. Lembaga tersebut adalah jaringan yang mengawasi penerapan aturan konvensi Basel yang disepakati bahwa harus ada izin persetujuan ketika melakukan ekspor limbah plastik ke negara-negara di bagian selatan.
Pada bulan September 2020, Inggris telah mengirim limbah plastiknya ke Asia Tenggara sebanyak 7.133 metrik ton. Limbah plastik itu juga termasuk diantaranya dikirim ke Indonesia.
Namun, menurut laman resmi parlemen Inggris, negara tersebut telah berencana mengurangi sampah plastiknya dan ambisi nol sampah pada 2050.
Setidaknya ada empat strategi yang akan diterapkan yakni pertama tanggung jawab produsen kemasan plastik. Kedua, pajak kemasan plastik. Ketiga, daur ulang limbah rumah tangga dan bisnis. Dan terakhir, pengembalian kemasan dari konsumen ke produsen agar didaur ulang.
Hingga saat ini, empat langkah strategis itu belum jelas kapan akan diterapkan karena nyatanya Inggris memilih kontrol lemah ekspor limbah plastik.
3. Petisi sudah ditanda tangani lebih dari 78.000 orang
Banyak publik Inggris yang marah dan kecewa dengan keputusan Perdana Menteri Boris Johnson. Ekspor limbah plastik telah dianggap merugikan, tidak hanya bagi masyarakat negara yang jadi tujuan ekspor, tetapi juga lingkungan seperti mencemari tanah dan laut. Selama ratusan tahun, plastik-plastik tersebut tidak akan bisa diurai, apalagi limbah plastik yang berbahaya.
Lizzi yang mengajukan petisi daring mengatakan bahwa plastik yang diekspor oleh Inggris akan merusak dan menimbulkan polusi dalam ekosistem planet ini. Hanya dalam waktu satu minggu petisi itu dibuat, petisi sudah ditanda tangani oleh lebih dari 78.000 orang. Target dukungan petisi tersebut adalah 150.000 orang.
Juru bicara petisi daring, menurut laman The Guardian, juga terkejut dengan hasil yang dicapai oleh petisi agar Inggris melarang ekspor limbah plastik. Menurutnya, “Kami telah melihat petisi yang bergerak cepat terkait virus corona, tetapi melihat petisi yang tumbuh secepat ini tentang polusi plastik adalah sinyal yang sangat jelas bahwa orang-orang peduli dengan masalah ini”, katanya menjelaskan.
Baca Juga: Koalisi Perempuan Kirim Petisi ke Australia, Desak Beasiswa IM Dicabut
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
