Burkina Faso Setuju Junta Militer Pimpin Transisi
Bendera Burkina Faso (Pixabay.com/jorono)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Burkina Faso melaksanakan konferensi nasional bersama junta militer, masyarakat sipil, pemimpin adat dan agama, politisi serta komite teknis membuat jadwal pemilu. Pada hari Selasa (1/3/22), mereka menyetujui piagam yang salah satu isinya melaksanakan pemilu tiga tahun lagi.
Itu berarti dalam tiga tahun ke depan, Burkina Faso akan diperintah oleh junta militer. Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba telah memimpin militer untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Roch Kabore pada 24 Januari. Sebagian besar rakyat mendukung kudeta tersebut.
Damiba yang telah dilantik sebagai Presiden Burkina Faso pada pertengahan Februari, berjanji akan memulihkan keamanan. Negara di Afrika Barat itu telah dilanda konflik berkepanjangan yang dilancarkan oleh kelompok militer pecahan al-Qaida dan ISIS.
1. Perdana Menteri kemungkinan terdiri dari warga sipil
ilustrasi masyarakat Burkina Faso (Pixabay.com/123973)Salah satu ancaman di Burkina Faso adalah kelompok militan pecahan al-Qaida dan ISIS. Bersama dengan empat negara Afrika Barat lain, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger, mereka bergabung meminta bantuan Prancis untuk menahan serangan militan dalam Operasi Barkhane.
Tapi semenjak sentimen anti-Prancis meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Burkina Faso dan Mali goyah. Dua negara itu mengalami kudeta dan tidak percaya dengan pasukan gabungan pimpinan Prancis.
Rakyat Burkinabe menilai pemerintahan Presiden Kabore tidak mampu menstabilkan keamanan negaranya dari ancaman, sehingga sebagian dari mereka mendukung kudeta militer.
Setelah pemimpin kudeta Damiba dilantik sebagai presiden, negara itu melaksananan konferensi nasional untuk menentukan masa depan dengan pemilu. Dilansir Al Jazeera, dari konferensi itu disepakati dibentuk pemerintahan transisi.
Dalam bentuk pemerintahan transisi tersebut, ada kenaikan anggota parlemen dari 45 menjadi 71 orang. Sebanyak 25 kementrian juga akan dibentuk untuk membantu presiden.
Menurut salah satu orang yang hadir dalam konferensi nasional Burkina Faso tetapi tidak mau menyebutkan namanya, Perdana Menteri kemungkinan berasal dari warga sipil.
2. Junta militer butuh waktu untuk menstabilkan negara dari ancaman
Editor’s picks
Baca Juga: Sadis, Ledakan Tambang Emas Ilegal di Burkina Faso Tewaskan 60 Orang
Setelah kudeta yang dipimpin Damiba berlangsung, Economic Community of West African States (ECOWAS) atau Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat menjatuhkan sanksi tegas terhadap Burkina Faso. Banyak kerja sama perdagangan yang diputus karena demokrasi di negara itu longsor.
Kini setelah pemerintahan transisi dibentuk dan menurut piagam konferensi nasional pemilu Burkina Faso akan dilakukan tiga tahun lagi, ECOWAS belum memberikan komentar apakah masa transisi itu dapat diterima.
Dilansir Reuters, komisi yang menyusun piagam pembentukan pemerintahan transisi di ibu kota Ouagadougou mengusulkan pemilu dilaksanakan dua setengah tahun lagi. Tapi junta militer menjelaskan untuk menstabilkan negara butuh dua tahun, belum lagi persiapan menyelenggarakan pemilu.
Akhirnya, konferensi nasional memutuskan untuk memperpanjang pemerintahan transisi menjadi tiga tahun.
Eddie Komboigo, politikus oposisi Kabore menyambut baik hasil konferensi tersebut. Katanya, "memang benar bahwa tidak semua orang akan senang, tetapi itu adalah konsensus yang kami capai." Dia juga mendesak pemimpin junta berunding dengan pemimpin internasional untuk mencapai konsensus tentang lamanya transisi itu.
3. Pengamat konflik nilai transisi tiga tahun terlalu lama, tapi rakyat Burkinabe berpendapat itu tidak cukup
Pasukan Burkina Faso dan Prancis dalam operasi patroli bersama di provinsi Gourma, tenggara Burkina Faso. (Twitter.com/nde)Belum ada reaksi yang jelas dari komunitas internasional atas keputusan terbentuknya pemerintahan transisi Burkina Faso dan rencana pemilu tiga tahun lagi. Tapi seorang diplomat Eropa telah memberikan tanggapan.
Diplomat yang tidak mau menyebutkan namanya itu, dilansir Associated Press mengatakan pemerintahan transisi Burkina Faso adalah positif dan memiliki kesediaan memberi mereka kesempatan. Tapi belum ada keputusan melanjutkan dukungan anggaran kepada negara tersebut.
Laith Alkhouri, pakar konflik dan CEO Intelonyx Intelligence Advisory menilai transisi tiga tahun terlalu lama untuk transisi ke pemerintahan sipil. Menurutnya, itu memungkinkan junta memperkuat cengkeraman dan menggunakan kelompok militan sebagai alasan untuk tetap berkuasa.
Tapi warga sipil yang merindukan perdamaian dan ketenangan di Burkina Faso, berpendapat bahwa junta mungkin butuh waktu lebih lama lagi untuk menstabilkan negara. Samme Stephane, penduduk di ibu kota Ouagadougou, mengatakan pemerintahan transisi diharapkan dilakukan selama 60 bulan atau lima tahun.
Baca Juga: Terjadi Pemberontakan, Presiden Burkina Faso Ditahan Militer
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
