China Sebut KTT Demokrasi AS Cara Biden Kumpulkan 'Penjahat'
Joe Biden, Presiden AS (Twitter.com/President Biden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) akan menjadi tuan rumah The Summit for Democracy (KTT Demokrasi) pada 9-10 Desember 2021. Lebih dari 100 perwakilan negara diundang untuk hadir secara langsung atau virtual.
Pertemuan akan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, guna mengafirmasi pembaharuan demokrasi dan mengatasi ancamannya.
Aktivis Nathan Law Kwun-chung, salah satu politikus Hong Kong yang melarikan diri karena tekanan Undang-Undang (UU) Keamanan Beijing, turut diundang dalam KTT Demokrasi. Taiwan juga akan ikut ambil bagian dalam acara tersebut.
China, salah satu pesaing utama AS, tidak mendapat undangan untuk menghadiri KTT Demokrasi. China mencemooh KTT yang diselenggarakan AS dan mengklaim demokrasinya sendiri, jauh lebih unggul dan otentik.
Baca Juga: AS Gelar KTT Demokrasi Dunia, China: Itu Hanya Konferensi Lawak
1. Tiga tema utama yang dibahas dalam KTT Demokrasi
ilustrasi (Unsplash.com/Fred Moon)Dikutip dari laman resmi Gedung Putih, tujuan KTT adalah memberi ruang bagi para pemimpin guna mendengar dan berbicara jujur tentang tantangan serta peluang yang dihadapi pemerintah demokratis. Pertemuan juga akan membahas bagaimana demokrasi dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Ada tiga tema utama yang dibahas. Pertama, penguatan demokrasi dan pertahanan melawan otoritarianisme. Kedua, memerangi korupsi global. Ketiga, mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebagai tuan rumah, AS sendiri mengaku bukanlah negara yang memiliki demokrasi sempurna. Serangan ke Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan protes #BlackLivesMatter tahun lalu telah jadi noda bagi pemerintahan negeri Paman Sam.
Tapi, AS menyebut bahwa KTT Demokrasi akan dijadikan sebagai kesempatan untuk membangkitkan perhatian dan memobilisasi aksi internasional menuju revitalisasi demokrasi.
2. Aktivis Hong Kong dan pejabat Taiwan diundang dalam KTT Demokrasi
Presiden AS, Joe Biden, mengundang aktivis Hong Kong, Nathan Law Kwun-chung. Nama Nathan Law mencuat bersama aktivis Hong Kong lainnya, yakni Joshua Wong dan taipan media, Jimmy Lai. Mereka bertiga adalah tokoh penting yang menolak UU Keamanan, yang diterapkan Beijing untuk wilayah khusus Hong Kong.
Para aktivis itu menuduh UU Keamanan akan membuat Hong Kong tidak lagi demokratis. Mereka sering melancarkan protes dan mendapatkan tindakan keras dari otoritas Hong Kong serta Beijing.
Editor’s picks
Nathan Law keluar dari Hong Kong dan melarikan diri ke London untuk mencari perlindungan pada April 2021. Dia dituduh oleh Beijing sebagai tokoh yang menghasut pemisahan diri. Nathan Law akan berbicara tentang melindungi hak asasi manusia dari tindakan otoritarianisme.
Taiwan juga akan ikut ambil bagian dalam KTT Demokrasi. Dilansir VOA, Hsiao Bi-khim, duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat, dan Menteri Digital Audrey Tang, akan mewakili Taiwan.
Wang Ting-yu, anggota legislatif Taiwan yang duduk di Urusan Luar Negeri & Komite Pertahanan Nasional mengatakan, "KTT demokrasi ini berarti Gedung Putih mengirim sinyal bahwa negara-negara demokratis harus saling mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi."
Taiwan adalah pulau yang telah memerintah secara mandiri dan dalam 30 tahun terakhir telah menerapkan sistem demokrasi. Namun, Beijing mengklaim Taiwan adalah bagian dari provinsinya yang mencoba memisahkan diri.
Beijing dan Taipei telah terlibat ketegangan dalam satu tahun terakhir ini. Partai Komunis China bertekad untuk mengembalikan Taiwan menyatukannya dengan China daratan.
3. China mencemooh KTT Demokrasi
Pemerintahan satu partai China telah dinilai oleh negara-negara Barat sebagai model pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis. Oleh sebab itu, mereka tidak diundang dalam KTT Demokrasi.
Nyatanya, undangan kepada aktivis Hong Kong dan Taiwan membuat Beijing berang. Menanggapi KTT Demokrasi itu, editorial Global Times, media China yang sebagian besar didanai pemerintah, mengejek dan mencemooh acara tersebut.
Menurut editorial, undangan kepada Nathan Law, seorang yang dinilai Beijing sebagai buronan, adalah bukti bahwa AS masih ingin menghasut gangguan sosial di Hong Kong.
"KTT itu sendiri adalah lelucon jelek yang tidak menghormati peradaban," demikian cemooh dalam editorial.
"AS telah mengumpulkan antek-antek di gengnya, termasuk pasukan separatis Hong Kong dan Taiwan, untuk secara jahat menyerang China dengan menyebarkan kebohongan," tambah mereka.
Menurut Global Times, China telah melakukan penelitian tersendiri untuk memberi definisi demokrasi yang otentik. Bagi China, demokrasi itu bekerja. Demokrasi bukanlah dekorasi, akan tetapi kerja untuk memecahkan masalah rakyat yang perlu diselesaikan.
Dalam tulisan itu, disebutkan bahwa KTT Demokrasi adalah langkah awal untuk memulai persaingan dengan China pada tingkat yang lebih intensif.
Definisi demokrasi tandingan yang dikeluarkan China, menurut Jean-Pierre Cabestan, pakar politik China di Hong Kong Baptist University, adalah propaganda. Dikutip CNN, "sekarang China merasa perlu tidak hanya bertahan, tetapi juga ofensif," katanya.
Baca Juga: Pengamat Minta RI Abaikan Protes China soal Pengeboran Migas di Natuna
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
