Ethiopia Tolak Permintaan AS untuk Tarik Pasukan dari Tigray
Pasukan militer federal Ethiopia. (Twitter.com/abenezer degu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Addis Ababa, IDN Times - Pada akhir Februari lalu, Amerika Serikat melalui Kementrian Luar Negerinya meminta Ethiopia untuk menarik pasukannya dari wilayah Tigray. Hal itu berdasarkan laporan telah terjadinya pambantaian dan pelanggaran HAM berat di wilayah tersebut, bersama dengan pasukan militer dari negara tetangga, Eritrea.
Namun pemerintah Ethiopia menanggapi permintaan itu dengan penolakan. Menurut Ethiopia, kebijakan penarikan pasukan militer federal dari wilayah Tigray adalah wewenang dalam negeri dan bukan atas perintah dari kekuatan asing.
1. Tidak ada negara asing yang akan mendikte negara berdaulat
Seruan penarikan pasukan militer federal Ethiopia dari wilayah regional Tigray dilakukan oleh Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken pada 27 Februari lalu. Blinken menilai bahwa telah terjadi pelanggaran HAM secara serius di sebagian besar wilayah Tigray, berdasarkan laporan yang ia nilai "kredibel."
Namun, melalui Kementrian Luar Negerinya, Ethiopia pada hari Senin (1/3) menyampaikan bahwa mereka menolak seruan tersebut. Melansir dari laman Associated Press, "Seharusnya jelas bahwa masalah seperti itu adalah tanggung jawab tunggal pemerintah Ethiopia," kata pernyataan yang dikeluarkan Ethiopia.
Menurut Kementrian Luar Negeri Ethiopia, sebagai negara berdaulat, negara tersebut memiliki prinsip perngorganisasian dalam struktur federal dan regional. Dan hal itu bertanggung jawab kepada rakyatnya.
Tidak ada negara asing yang mencoba untuk "mendikte urusan dalam negeri negara yang berdaulat," kata pernyataan Kementrian Luar Negeri Ethiopia.
2. Pemimpin Tigray tuduh Ethiopia dan Eritrea melakukan genosida
Debretsion Gebremichael, Pemimpin Tigray. (Twitter.com/KNIFE)Dalam laporan terbarunya, PBB memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan terus memburuk di wilayah regional Tigray. Menurut Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, para pekerja bantuan di lapangan masih sering mendengar suara tembakan dari kota-kota utama seperti Mekelle dan sebagian besar wilayah Tigray utara yang berbatasan dengan Eritrea.
Insiden seperti penggeledahan dan penjarahan barang-barang rumah tangga terus terjadi. Peralatan pertanian, kendaraan dan barang-barang lain dirampas oleh kelompok bersenjata. Selain itu, akibat kekejaman konflik di Ethiopia hingga saat ini masih sulit untuk diperkirakan.
Ribuan orang kemungkinan telah menjadi korban dalam konflik tersebut. Sedangkan puluhan ribu orang saat ini mengungsi di Sudan, serta kondisi sekitar 5 juta penduduk mengalami ancaman kelaparan dan mal-nutrisi.
Dalam penyelidikan dan penelusuran CNN, media tersebut berhasil melakukan wawancara secara eksklusif dengan Pemimpin Utama TPLF (Tigrayan People's Liberation Front), Debretsion Gebremichael. Kepada CNN, dia menyerukan penyelidikan independen atas kejahatan yang telah dilakukan oleh militer Ethiopia dan Eritrea.
Editor’s picks
"Mereka membunuh orang-orang kami, mereka membunuh anak-anak, semua usia populasi dan mereka melakukan pemerkosaan. Segala macam tindakan genosida telah dilakukan di Tigray. Jadi yang terpenting harus dilakukan penyelidikan," kata Debretsion
Baca Juga: Menlu AS Serukan Penarikan Pasukan Regional di Tigray
3. Eritrea dan Ethiopia membantah telah melakukan pelanggaran HAM
Pekan lalu, Amnesty International merilis laporan mengenai pembantaian di kota sakral Aksum, di wilayah Tigray utara. Di kota tersebut menurut laporan Amnesty, ada ratusan orang yang dibunuh dan mayatnya tergeletak di jalanan.
Amnesty melakukan wawancara terhadap 41 korban yang selamat dan dari sumber tersebut menyampaikan, orang-orang yang mencoba menguburkan mayat di jalanan, juga ikut ditembaki. Para saksi mengatakan pelaku adalah personel militer Eritrea.
Dari laporan Amnesty itulah kemudian Amerika Serikat merasa prihatin dan menyerukan penarikan personel militernya dari wilayah Tigray.
Namun penolakan dan bantahan muncul dari dua pihak tertuduh, yakni Ethiopia dan Eritrea. Melansir dari laman Al Jazeera, Duta Besar Ethiopia untuk Qatar, Samia Zekaria Gutu, mengirimkan surat kepada Al Jazeera yang menyebut bahwa laporan Amnesty tersebut "dimasak."
Dia mengatakan bahwa laporan Amnesty berdasarkan sumber yang tidak dapat dipercaya dan karena laporan tersebut, memiliki risiko memperkuat informasi yang salah dan propaganda dari kelompok "kriminal" TPLF.
Bantahan lain juga dilayangkan oleh pemerintah Eritrea. Yemane Meskel, Menteri Informasi Eritrea menyebut bahwa laporan Amnesty berisi "tuduhan tidak masuk akal."
Dalam penelusuran Al Jazeera, jurnalis dari media tersebut mendapatkan informasi dari korban dan saksi yang selamat dari pembantaian Mai Kadra, wilayah Tigray bagian barat. Pembantaian di Mai Kadra menyebabkan sekitar 600 orang tewas.
Saba, nama seorang gadis yang selamat dari Mai Kadra menyampaikan bahwa "beberapa gadis berhasil meninggalkan desa, tetapi di jalan kami ditangkap oleh tentara Eritrea. Lebih dari 10 tentara secara bergiliran merudapaksa kami."
Meski pasukan federal Ethiopia telah melumpuhkan ibukota wilayah Tigray, Mekelle, namun para prajurit TPLF masih belum menyerah hingga saat ini. Mereka berhasil melarikan diri dan bersembunyi serta berjanji akan melakukan perlawanan sampai titik akhir.
Baca Juga: Amnesty International: Pasukan Militer Eritrea Serang Warga Tigray
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
