Iran Tolak Gagasan Pertemuan Informal Pembicaraan Nuklir
Pembunuhan ilmuwan nuklir Iran diduga dilakukan dengan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Ilustrasi (pixabay.com/jarono)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Teheran, IDN Times - Perkembangan terbaru antara Iran dan AS sepertinya semakin rumit. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS digadang-gadang akan bisa mengajak Iran kembali ke meja perundingan dalam kesepakatan nuklir yang telah ditinggalkan oleh Donald Trump pada 2018 lalu. Namun kabar terbaru menunjukkan, Teheran sepertinya menolak gagasan untuk pembicaraan kesepakan nuklir.
Pada hari Minggu (28/2), melansir dari kantor berita Reuters, Saeed Khatibzadeh, juru bicara Kementrian Luar Negeri Iran bersikeras menolak gagasan pembicaraan informal dengan AS dan tiga kekuatan utama Eropa.
"Mempertimbangkan tindakan dan pernyataan baru-baru ini oleh AS dan tiga kekuatan Eropa, Iran tidak menganggap ini sebagai waktu untuk mengadakan pertemuan informal dengan negara-negara ini, yang diusulkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa," kata Khatibzadeh.
1. Belum ada perubahan perilaku AS
Pada Mei 2018, Iran merasa sangat kecewa dengan tindakan Donald Trump yang meninggalkan kesepakatan nuklir secara sepihak. Setelah Trump meninggalkan kesepakatan tersebut, di bawah pemerintahan Trump, Washington semakin meningkatkan "tekanan maksimum" untuk memberikan sanksi kepada Teheran.
Ketika saat ini posisi Presiden AS dipegang oleh Biden, presiden baru itu diharapkan akan kembali merajut kesepakatan nuklir yang telah ditinggalkan pendahulunya. Namun sejak awal, Iran menginginkan AS untuk mengurangi sanksi "tekanan maksimum" yang pernah diterapkan oleh Trump.
Melansir dari laman The Guardian, Khatibzadeh mengatakan bahwa Teheran ingin agar sanksi tersebut dikurangi, baru setelahnya pembicaraan dilakukan. "Amerika Serikat harus mengakhiri sanksi ilegal dan sepihaknya dan kembali pada komitmennya. Ini tidak memerlukan negosiasi atau resolusi di dewan gubernur IAEA," tegas Khatibzadeh.
Dibawah sanksi "tekanan maksimum" Donald Trump, miliaran dolar AS aset milik Iran yang disimpan di bank-bank luar negeri, khususnya di Irak dan Korea Selatan, tidak dapat dicairkan. Mereka membekukan aset Iran tersebut.
2. AS kecewa dengan Iran
Joe Biden. (Instagram.com/potus)Editor’s picks
Pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Kementrian Luar Negeri Iran membuat AS kecewa. Namun salah satu sumber senior AS yang didapatkan oleh Reuters, mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Teheran hanyalah bagian dari proses diplomatik.
"Kami tidak berpikir bahwa ini adalah akhir dari jalan. Sangat disayangkan, bahwa Iran berkata: 'Tidak', tapi kami terbuka untuk ide-ide lain," kata pejabat senior AS. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa pemerintah AS tidak akan kaku dengan format pertemuan informal lain.
Minggu ini, akan ada pertemuan bersama dewan gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) antara AS dengan kekuatan Eropa di Wina. Ada kemungkinan bahwa AS bersama kekuatan Eropa akan mengajukan mosi kecaman terhadap Iran.
Pada gilirannya, tindakan tersebut adalah salah satu cara untuk memprovokasi Teheran agar mengurangi kerja sama Iran dengan inspektur nuklir PBB.
Baca Juga: Iran Desak Biden Bawa AS Kembali ke Kesepakatan Nuklir Iran
3. Perselisihan Iran dengan pemerintahan Joe Biden
Iran-AS berselisih tentang kesepakatan nuklir. Ilustrasi (Twitter.com/muhammad shahzad)Keinginan dan harapan publik internasional agar Biden kembali ke kesepakatan nuklir yang ditinggalkan oleh Donald Trump pada tahun 2018, membuat Iran dan AS saat ini berselisih. Melansir dari laman Al Jazeera, perselisihannya adalah siapa yang harus mengambil langkah pertama untuk kembali ke perjanjian itu.
Iran mendesak AS untuk mengurangi sanksi ilegal yang diterapkan oleh Donald Trump terlebih dahulu, baru kemudian bersedia kembali melakukan pembicaraan. Namun di sisi lain, Washington ingin agar Teheran mematuhi kesepakatan terlebih dahulu. Iran dianggap telah melakukan pelanggaran secara progresif.
Cara-cara terbaik ke depan sedang diupayakan oleh pemerintahan Joe Biden. AS akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan mitra yang merupakan peserta penanda tanganan kesepakatan, termasuk di antaranya adalah Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris dan Jerman.
Baca Juga: Iran Dikabarkan Setuju Perpanjang Akses PBB ke Situs Nuklir
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
