Jaksa Agung Israel Kecam Diplomasi Vaksin Netanyahu
Benjamin Netanyahu. (Twitter.com/Jewish Community)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tel Aviv, IDN Times - Israel adalah negara di dunia yang meluncurkan kampanye vaksinasi tercepat di dunia. Hingga sejauh ini, dari hampir 10 juta penduduknya, lebih dari separuh telah mendapatkan vaksin. Ratusan ribu lainnya telah mendapatkan suntikan untuk dosis yang kedua.
Israel juga memiliki akses untuk mengamankan pasokan vaksin dari produsen Pfizer dan Moderna. Karena itu, Israel sejauh ini tidak kekurangan pasokan dan justru masih memiliki kelebihan ratusan dosis vaksin Moderna.
Karena memiliki kelebihan vaksin cadangan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian memberikan beberapa ribu vaksinnya ke negara-negara sekutu di Amerika Latin, Eropa dan bahkan Afrika. Namun keputusan Netanyahu tersebut menimbulkan suasana politik dalam negeri memanas.
1. Pendapat Jaksa Agung agar Netanyahu berkonsultasi sebelum memutuskan diplomasi vaksin
Avichai Mandelblit, Jaksa Agung Israel. (Twitter.com/Israel News Links)Sejauh ini negara-negara sekutu yang telah mendapatkan kiriman vaksin dari Israel adalah Honduras dan Republik Ceko. Honduras sendiri mengatakan akan membuka hubungan diplomatiknya di Israel.
Sedang Republik Ceko adalah salah satu negara Eropa yang paling kuat mendukung Israel di Eropa. Diplomasi vaksin Netanyahu disinyalir memiliki pesan kepada negara sekutu untuk mendukung klaim Yerusalem sebagai ibukotanya.
Namun keputusan yang dilakukan oleh PM Netanyahu dengan membagikan vaksin ke luar negeri mendapatkan kritik dan kecaman dari lawan politiknya. Setelah keputusan itu dipertanyakan dasar hukumnya, program diplomasi vaksin itu dibekukan.
Melansir dari laman Associated Press, setelah pembekuan program diplomasi vaksin, Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, meminta pendapat Jaksa Agung dalam kasus tersebut.
Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan seharusnya Netanyahu berkonsultasi dengan kabinet dalam memutuskan hal seperti itu. Karena diplomasi vaksin dianggap memiliki implikasi yang luas, "pantas bahwa subjek tersebut (harus) dibawa untuk diskusi di pemerintahan, Kabinet atau di forum lain yang mencakup semua menteri terkait dalam masalah ini," kata Mendelblit.
2. Mengeksploitasi kebutuhan kemanusiaan
Ilustrasi vaksin. (Pexels.com/Nataliya Vaitkevich)Editor’s picks
Meskipun Israel menjadi negara dengan kampanye vaksinasi tercepat di dunia, namun negara tetangganya Palestina sampai saat ini masih kebingungan dalam mengamankan pasokan vaksin. Israel banyak dikritik oleh komunitas internasional karena menjadi pihak yang melakukan pendudukan wilayah, yang seharusnya juga bertanggung jawab untuk memberikan suntikan vaksin kepada penduduk Palestina.
Pada hari Minggu (28/2), Israel mengumumkan rencana melakukan vaksinasi terhadap puluhan ribu warga Palestina yang bekerja di Israel dan penduduk di permukiman Tepi Barat. Meski begitu, rencana itu belum cukup untuk memberi pasokan yang memadai untuk lebih dari 5 juta penduduk Palestina.
Di sisi lain, kelebihan vaksin Moderna yang dimiliki oleh Israel justru diberikan kepada negara-negara sekutu yang jauh, seperti di Honduras atau Republik Ceko. Sedangkan Palestina yang berada di sampingnya, tidak terlalu digubris.
Melansir dari laman Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menilai keputusan Netanyahu mengirim vaksin ke luar negeri adalah bentuk "pemerasan politik dan tindakan tak bermoral." Al-Maliki menuduh Israel "mengeksploitasi kebutuhan kemanusiaan" untuk negara-negara yang akan diberi vaksin tersebut.
Baca Juga: Profil Benjamin Netanyahu, dari Militer hingga PM Israel Terlama
3. Langkah Netanyahu dinilai tidak demokratis
Benjamin Netanyahu. (Twitter.com/PM of Israel)Tindakan Netanyahu dalam diplomasi vaksin membuat vaksin virus corona menjadi semacam mata uang baru saat ini. Selain itu, vaksin juga menjadi alat tawar-menawar yang berharga di meja perundingan internasional. Ada maksud tersembunyi dari keputusan Netanyahu dalam mengirim kelebihan stok vaksin ke negara-negara pendukungnya.
Benny Gantz, Menteri Pertahanan yang juga sekaligus akan menjadi penantang Netanyahu dalam pemilu mendatang, menuduh Perdana Menteri telah membuat keputusan tanpa melibatkan atau berkonsultasi baik dengan para menteri maupun pihak lain. Pembekuan rencana pengiriman vaksin disambut baik oleh Sang Menteri Pertahanan.
Melansir dari laman NBC, "Langkah Netanyahu dilakukan dengan cara tidak demokratis, melewati prosedur. Jika ada alasan untuk mentransfer vaksin ke berbagai negara dengan mengorbankan warga Israel, ini hanya akan diputuskan di forum yang sesuai," kata Gantz.
Kritik lain juga menggema dari Amerika Serikat. Senator Bernie Sanders mengatakan “Sangat memalukan bahwa Netanyahu akan menggunakan vaksin cadangan untuk memberi penghargaan kepada sekutu asingnya sementara begitu banyak orang Palestina di wilayah pendudukan masih menunggu.”
Selain Israel, ada juga beberapa negara lain yang menggunakan strategi diplomasi vaksin. Di antara negara tersebut adalah Tiongkok, Rusia, dan India. Negara-negara tersebut rencananya juga akan memberikan vaksin ke beberapa negara yang dianggap sahabat.
Baca Juga: Biden Lakukan Telepon Resmi Pertama dengan Netanyahu
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
