Jepang Sebut Taiwan 'Negara', China Anggap itu Pelanggaran
Wang Wenbin, juru bicara Kementrian Luar Negeri China pada hari Selasa (29/6) menilai ucapan pejabat Jepang yang mengatakan bahwa Taiwan sebagai sebuah 'negara' dianggap tidak bertanggung jawab. (Twitter.com/Terra Finis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Beijing, IDN Times - Hubungan antara Jepang dan China dalam beberapa tahun terakhir sering memanas karena beberapa sebab. Di antaranya adalah karena masalah batas laut, masalah pulau Senkaku dan kini masalah Taiwan.
Pada hari Senin (28/6), dalam sebuah forum daring bersama Hudson Institute, Menteri Pertahanan Jepang Yasuhide Nakayama, menyebut bahwa negara-negara demokratis harus melindungi Taiwan sebagai sebuah negara dari ancaman yang ditimbulkan oleh China. Pernyataan tersebut akhirnya menuai kecaman dari Beijing. Beijing menganggap bahwa pejabat Jepang itu telah melakukan pelanggaran serius karena menyebut Taiwan sebagai 'negara.'
1. Pejabat Jepang dianggap keliru oleh China
Taiwan adalah wilayah terpisah dari China daratan. Namun, wilayah itu diklaim menjadi bagian dari China. Meski begitu, Taiwan sendiri tidak pernah mau dianggap sebagai bagian dari China dan terus berjuang untuk menjadi negara sendiri yang diakui oleh dunia internasional.
Perdebatan tentang posisi Taiwan yang ingin diakui sebagai negara, telah menimbulkan berbagai persoalan. Misalnya ketika Menteri Pertahanan Jepang menyebut Taiwan sebagai 'negara' pada hari Senin (28/6), pihak Kementrian Luar Negeri China segera memberikan tanggapan keras pada keesokan harinya.
Melansir kantor berita Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri China yang bernama Wang Wenbin mengatakan pejabat senior Jepang itu keliru dan sebutannya tentang Taiwan adalah sebuah 'negara' merupakan pelanggaran serius.
2. 'Negara-negara harus melindungi Taiwan sebagai negara demokratis'
Menteri Pertahanan Jepang menyarankan pada hari Senin (28/6) dalam sebuah forum untuk melindungi Taiwan sebagai negara demokratis dalam upaya menghadang agresi China. (Twitter.com/Yasuhide Nakayama)Sebelum protes keras dari Kementrian Luar Negeri atas pernyataan pejabat Jepang, Menteri Pertahanan Yasuhide Nakayama telah berbicara dalam sebuah forum bersama lembaga think tank konservatif AS, Hudson Institute. Dalam acara tersebut, Nakayama khawatir akan tekanan China terhadap Taiwan.
Melansir laman CNN, Nakayama mengatakan negara-negara demokratis harus melindungi satu sama lain. "Jadi kita harus melindungi Taiwan sebagai negara demokratis."
Editor’s picks
Secara geografis, Taiwan berdekatan dengan wilayah Jepang, yakni Prefektur Okinawa. Jika China melancarkan agresi ke Taiwan, maka Jepang juga akan terdampak. Selain itu, di Okinawa juga banyak terdapat pasukan AS dengan keluarganya.
Nakayama berharap hubungan Tokyo dan Washington bisa semakin erat untuk menghadang kekuatan agresif China yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Xi Jin Ping. Ia juga berharap kehadiran AS di Pasifik menjadi "lebih kuat, lebih kuat, dan lebih kuat."
3. Menteri Pertahanan Jepang dianggap tidak bertanggung jawab
Pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Yasuhide Nakayama yang menganggap Taiwan sebagai negara yang demokratis segera membuat Beijing geram. Beijing marah atas ucapan tersebut dan menganggap bahwa pernyataan pejabat Jepang tersebut berbahaya.
Melansir laman The Guardian, pada hari Selasa (29/6), juru bicara kementerian luar negeri China, Wang Wenbin, mengatakan "Kami menyesalkan pernyataan yang salah dari pejabat senior pemerintah Jepang. Ini sangat jahat, berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Politisi ini juga secara terbuka menyebut Taiwan sebuah negara, yang merupakan pelanggaran serius terhadap pernyataan bersama China-Jepang."
Perseteruan kali ini adalah perseteruan untuk yang kedua kalinya dalam bulan Juni antara Jepang-China menyangkut Taiwan. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, mendaftar Taiwan bersama Selandia Baru dan Australia sebagai tiga "negara" yang telah mengambil tindakan lebih ketat untuk memerangi penyebaran Covid-19.
Atas pernyataan tersebut, Beijing geram dan mengatakan bahwa Suga "melanggar janji lama Jepang untuk tidak menganggap Taiwan sebagai sebuah negara."
Taiwan mulai menjadi kekuatan yang terpisah dari China setelah Perang Saudara pada tahun 1949. Pasukan pemerintah nasionalis yang kalah melawan pasukan Mao Zedong yang komunis, melarikan diri ke pulau tersebut dan membentuk pemerintahan yang terpisah dari China daratan. Sejak kebijakan "Satu China" mulai santer bergaung tahun 1970an, Taiwan dianggap oleh Beijing bagian dari negara tersebut.
Baca Juga: Lithuania Donasi Ribuan Dosis AstraZeneca ke Taiwan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
