Penangkapan Massal Aktivis Hong Kong Tuai Kritik
Puluhan aktivis pro-demokrasi Hong Kong ditangkap otoritas setempat. Ilustrasi (twitter.com/Bien Perez)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Hong Kong, IDN Times – Undang-undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Beijing pada 30 Juni 2020 untuk Hong Kong, dianggap sebagai sebuah undang-undang yang kejam. Puluhan politisi pro-demokrasi Hong Kong ditangkap secara sewenang-wenang pada 6 Januari 2021, karena masalah “subversi”.
Banyak anggota parlemen oposisi, aktivis dan pengacara yang dituduh melakukan tindak subversi. Pihak berwenang setempat telah menangkap secara massal setidaknya 53 aktivis pro-demokrasi, termasuk diantaranya dua veteran yang bernama Leung Kwong-hung dan Claudio Mo.
Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Inggris, menanggapi dengan marah aksi penangkapan massal aktivis pro-demokrasi itu dengan mengatakan bahwa Tiongkok telah melakukan penyesatan dunia tentang tujuan sebenarnya undang-undang keamanan nasional.
Menurut Raab, undang-undang keamanan nasional yang dirancang oleh Beijing memiliki tujuan untuk menghancurkan perbedaan pendapat dan menentang perbedaan pandangan politik.
1. Ramai-ramai mengecam Tiongkok
Para aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang digelandang oleh petugas polisi. (twitter.com/Rights Corridor)Beberapa negara Barat yang menggaungkan ide-ide pemerintah demokrasi megambil sikap dan mengecam tindakan otoritas Tiongkok yang telah melakukan penangkapan secara massal aktivis pro-demokrasi Hong Kong. Kecaman itu dilakukan oleh sekelompok Menteri Luar Negeri yang membuat pernyataan secara bersama pada Minggu, 10 Januari 2021.
Melansir dari laman Al Jazeera, empat Menteri Luar Negeri dari Australia, AS, Inggris, dan Kanada mengatakan dalam pernyataan bersama, meminta Tiongkok untuk menghormati kebebasan rakyat di wilayah semi otonom dan mengutuk penggunaan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing kepada Hong Kong.
Penangkapan lebih dari 50 para aktivis pro-demokrasi Hong Kong melibatkan setidaknya sekitar 1.000 personel polisi. Langkah tersebut dinilai sebagai sebuah tindakan terbesar yang pernah dilakukan oleh Tiongkok sejak diberlakukannya undang-undang keamanan nasional sejak pertengahan tahun 2020.
2. Menghormati hak dan kebebasan berpendapat
Marise Payne dari Australia yang ikut mengecam aksi Tiongkok. (instagram.com/marise.payne)Editor’s picks
Penangkapan puluhan aktivis pro-demokrasi Hong Kong dilakukan karena dianggap bersalah, telah melakukan pemilihan umum tidak resmi untuk pemilihan legislatif. Pemilihan umum tersebut akhirnya ditunda. Langkah itu membuat otoritas berwenang menuduh kelompok oposisi ingin mengendalikan badan legislatif untuk melumpuhkan pemerintahan dan memaksa pemimpin kota untuk mengundurkan diri.
Dari 55 aktivis yang ditangkap, tiga diantaranya telah dibebaskan dengan jaminan. Perwakilan negara-negara Barat mengutuk aksi penangkapan massal tersebut yang dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama.
Melansir dari laman VOA, salah satu pernyatan itu berbunyi, “kami menyerukan kepada Hong Kong dan otoritas pusat Tiongkok untuk menghormati hak dan kebebasan yang dijamin secara hukum dari rakyat Hong Kong tanpa takut ditangkap dan ditahan”.
Pernyataan bersama itu ditanda tangani oleh Marise Payne dari Australia, Francois-Philippe Champagne dari Kanada, Dominic Rabb dari Inggris dan Mike Pompeo dari Amerika Serikat.
Baca Juga: Tiongkok Bandingkan Kerusuhan AS dengan Demo Hong Kong
3. Beijing marah karena campur tangan AS
Mike Pompeo (kiri). (instagram.com/mikepompeo86)Operasi penggerebekan terjadi pada 6 Januari 2021 dan menangkap 55 aktivis pro-demokrasi, termasuk di antaranya salah seorang warga negara Amerika Serikat. Karena penangkapan salah satu warga Amerika Serikat itu, Menteri Luar Negeri AS langsung bereaksi keras dengan menyatakan bahwa “Amerika Serikat tidak akan mentolerir penahanan atau pelecehan sewenang-wenang terhadap warga AS”.
Pompeo mengatakan akan mempertimbangkan sanksi dan pembatasan terhadap semua individu yang terlibat dalam melakukan serangan terhadap rakyat Hong Kong. Pompeo juga mengatakan akan mengirim dubes PBB untuk melakukan kunjungan ke Taiwan guna menjalin hubungan.
Pernyataan Pompeo telah memicu komentar keras dari Beijing. Melansir dari laman Al Jazeera, juru bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengutuk keras campur tangan Amerika Serikat yang mengurusi masalah dalam negeri Tiongkok.
Hua mengatakan “untuk jangka waktu tertentu, kami melihat minoritas politisi anti-Tiongkok di pemerintahan Trump terus melakukan kegilaan terakhir mereka, secara tidak bermoral menggunakan sisa-sisa masa jabatan mereka untuk dengan sengaja merusak hubungan Tiongkok-AS dan melayani kepentingan politik pribadi”.
Baca Juga: Kisah Pempimpin Hong Kong yang Terpaksa Pakai Tunai gegara Sanksi AS
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
