Pertama Kali dalam 20 Tahun, Ratusan Diplomat Prancis Mogok Kerja
ilustrasi (Unsplash.com/Alice Triquet)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ratusan diplomat Prancis melakukan mogok kerja pada hari Kamis (2/6/2022). Langkah yang sangat jarang terjadi itu dilakukan karena mereka keberatan dengan rencana reformasi pemerintahan yang ingin dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron.
Staf diplomatik Prancis adalah korps elite yang telah terbentuk sejak abad ke-16. Mereka berada di luar struktur pegawai negeri. Tapi, Macron menginginkan agar mereka digabung, yang memungkinkan staf dapat berpindah secara mudah antar kementerian.
Gagasan Macron itu ditentang oleh ratusan orang yang bekerja di lembaga tersebut, baik itu di dalam atau di luar negeri. Bahkan beberapa duta besar juga ikut ambil bagian dalam penolakan dan ikut melakukan protes.
Baca Juga: Ini Isi Pembicaraan Vladimir Putin dengan Scholz dan Macron
1. Protes pertama dalam 20 tahun terakhir
Emmanuel Macron (Twitter.com/Emmanuel Macron)Sekitar 200 hingga 500 staf diplomat Prancis melakukan protes di luar Kementerian Luar Negeri negara itu. Mereka memegang spanduk yang bertuliskan "Diplomasi dalam Bahaya."
Selain itu, salah satu spanduk juga bertuliskan "Tidak ada diplomasi jangka panjang dengan diplomat jangka pendek," kutip Reuters.
Beberapa utusan luar negeri juga turun di media sosial untuk menyatakan dukungan rekan-rekan mereka yang melakukan protes. Aksi ini melibatkan hampir semua unsur staf diplomat, termasuk duta besar.
Protes yang terjadi saat ini adalah protes yang sangat jarang. Ini adalah protes pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir.
Baca Juga: Jurnalis Prancis Tewas Akibat Gempuran Bom Rusia di Ukraina
2. Keluhan utama dalam protes
Presiden Emmanuel Macron yang terpilih untuk jabatan kedua, telah mengumumkan akan melakukan reformasi pemerintahan dan memodernisasi staf diplomatik di Kementerian Luar Negeri Prancis.
Menurut penjelasan Deutsche Welle, reformasi itu berusaha untuk menggabungkan diplomat ke dalam kelompok layanan publik pegawai negeri sipil Prancis lainnya. Hal itu dikarenakan, selama ini korps diplomatik berdiri secara terpisah.
Dengan penggabungan itu, maka staf memiliki kemungkinan untuk lebih mudah berpindah antar kementerian dan meningkatkan persaingan dalam jabatan diplomatik. Rencana tersebut akan mulai diberlakukan Januari tahun depan yang dapat mempengaruhi sekitar 800 diplomat.
Baca Juga: Terlibat Kejahatan Perang Yaman, Produsen Senjata Prancis Digugat
3. Korps diplomatik tidak memiliki ruang untuk amatiran
ilustrasi (Unsplash.com/Jeremy Bezanger)Kemarahan utama dari para staf diplomatik atas rencana reformasi tersebut, karena pekerjaan mereka membutuhkan pelatihan khusus. Selain itu, spesialisasi dan pengalaman yang diperoleh bertahun-tahun di seluruh dunia adalah hal yang penting.
Dilansir Al Jazeera, jika korps diplomatik digabung, maka itu akan memaksa pegawai bersaing dengan orang luar yang belum terlatih dalam jabatan diplomatik yang berharga. Mereka berpendapat bahwa korps tersebut tidak memiliki ruang untuk amatiran.
Reformasi yang direncanakan Macron, dinilai dapat merugikan kompetensi dan akan mengakibatkan destrukturisasi karir, hilangnya keahlian dan krisis kejuruan.
"Berdialog dengan hampir 200 negara dalam bahasa mereka, bernegosiasi, menjaga perdamaian--diplomasi adalah untuk para profesional, bukan improvisasi," kata Anne Gueguen, Direktur Afrika Utara dan Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri dikutip dari France24.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
