Petani India Lanjut Protes, Mahkamah Agung Tangguhkan UU Pertanian
Protes petani India menentang undang-undang reformasi pertanian pemerintahan PM Modi. (twitter.com/Satnam)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times – Hampir setengah juta petani India yang sebagian besar berasal dari Haryana, Punjab dan Uttar Pradesh telah melakukan protes menentang undang-undang reformasi pertanian baru yang dibuat oleh pemerintahan PM Narendra Modi. Protes ini adalah tantangan politik terbesar selama PM Modi memimpin India sejak 2014 lalu.
Beberapa kali pertemuan antara perwakilan serikat petani dengan perwakilan pemerintah India, tidak menemukan titik terang. Serikat petani yang memimpin protes 24 jam di beberapa ruas jalan raya akses ke ibukota New Delhi, tetap bersikukuh menuntut pencabutan undang-undang. Di sisi lain, pemerintah mengatakan bahwa pencabutan undang-undang adalah hal yang tak bisa dilakukan.
Meskipun begitu, para petani India yang meninggalkan rumah mereka dan berkemah di jalan-jalan raya, masih tetap bertahan mengajukan tuntutan. Protes terus dilancarkan untuk menuntut pencabutan undang-undang. Pada hari Selasa, 12 Januari 2021, Mahkamah Agung India menangguhkan undang-undang pertanian yang kontroversial tersebut.
1. Mahkamah Agung kecewa dengan proses negosiasi
Gedung Mahkamah Agung India. (Wikimedia.org/Legaleagle86)Rencana liberalisasi sektor pertanian yang dilakukan oleh pemerintah India pimpinan PM Narendra Modi mendapatkan tantangan balik yang sangat keras dari para petani.
Para petani melakukan protes dan menganggap bahwa rencana liberalisasi sektor pertanian melalui undang-undang pertanian yang baru, akan menghancurkan kehidupan mereka.
Sebagian besar petani yang melakukan protes adalah Sikh, dan ketika mereka memutuskan untuk bertahan di jalan masuk ibukota New Delhi selama lebih dari satu bulan, mereka tidak pernah khawatir akan kekurangan makanan. Banyak petani lain pendukung mereka yang dengan sukarela mengirim stok makanan untuk para peserta protes.
Dalam tensi tinggi setelah delapan kali audiensi tidak menemukan solusi, akhirnya dilakukan musyawarah selama dua hari pada 10-11 Januri 2021 oleh Mahkamah Agung India.
Para hakim mengungkapkan rasa keprihatinan mendalam akan kurangnya konsultasi dengan petani saat pengesahan undang-undang kontroversial itu.
Pada hari Selasa, 12 Januari 2021, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan undang-undang dan memerintahkan pembentukan komite independen beranggotakan empat orang untuk menengahi kesepakatan pemerintah dengan petani. Melansir dari laman BBC, para hakim tersebut mengaku “sangat kecewa” dengan negosiasi yang telah dilakukan sejauh ini (12/1).
Selama lebih dari satu bulan petani melakukan protes, solusi tidak tercapai dan hanya menghasilkan kebuntuan. Para hakim akhirnya setuju untuk mendengarkan sejumlah petisi yang menantang undang-undang pertanian tersebut.
2. Petani tidak akan berpartisipasi
Editor’s picks
Tenda yang digunakan untuk menginap para petani. (twitter.com/Manmeet Mahal)Meskipun keputusan Mahkamah Agung menjadi sebuah langkah baru yang menyegarkan karena telah menangguhkan pelaksanaan undang-undang pertanian, namun para petani masih teguh dengan pendirian agar undang-undang dicabut total.
SA Bobde, ketua hakim Mahkamah Agung menjelaskan “ini adalah masalah hidup dan mati. Kami prihatin dengan hukum. Kami prihatin dengan kehidupan orang-orang yang terkena agitasi. Kami mencoba menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Salah satu kewenangan kami yaitu menangguhkan undang-undang tersebut,” kata Bobde seperti dikutip dari laman The Guardian (12/1).
Keputusan Mahkamah Agung tersebut telah disambut baik oleh para politisi oposisi. Namun, pihak dari kelompok serikat petani tetap teguh dengan tuntutan awal. Mereka tidak mau hanya penangguhan tetapi pencabutan total. Inisiatif Mahkamah Agung membentuk komite independen bagi petani, dianggap tidak dapat diandalkan.
Salah seorang pemimpin serikat petani, Balbir Singh Rajewal mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa “anggota panitia yang ditunjuk Mahkamah Agung tidak bisa diandalkan. Kami akan melanjutkan agitasi kami” katanya memberikan ancaman.
Rencananya, para petani India yang menuntut pencabutan undang-undang pertanian itu akan melakukan protes besar saat India merayakan Hari Republik pada tanggal 26 Januari. Penangguhan undang-undang oleh Mahkamah Agung, tidak menghalangi rencana lanjut mereka dan para petani tetap akan melaksanakan protes besar pada tanggal tersebut.
Baca Juga: Bentrokan India-Pakistan di Kashmir Sebabkan Tiga Tentara India Tewas
3. Ruang negosiasi untuk petani
Ribuan petani India menuntut pencabutan undang-undang pertanian. (Wikimedia.org/Randeep Maddoke)Keputusan Mahkamah Agung dinilai oleh para pengamat sebagai salah satu kemunduran pemerintahan PM Modi. Biasanya, Mahkamah Agung selalu dapat diandalkan dalam mendukung keputusan-keputusan yang dibuat PM Modi namun kali ini sepertinya berbeda.
Meskipun pembentukan komite independen yang diusulkan Mahkamah Agung seperti menawarkan jalan keluar bagi kebuntuan antara petani dan pemerintah, namun dari kelompok petani, komite independen itu dianggap pro pemerintah.
Balbir Sing Rajewal mengatakan bahwa “pembentukan komite adalah tindakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah ini” ujarnya. Anggota parlemen Kongres dan Pengacara Senior Mahkamah Agung, KTS Tulsi akhirnya angkat bicara.
Melansir dari laman berita ANI, Tulsi mengatakan bahwa petani akan bergabung dengan komite independen hanya jika ada ruang negosiasi untuk mereka. “Mereka juga akan mengawasi cara komite itu bertindak” kata Tulsi. Rajya Sabha dari parlemen Kongres juga menyambut baik keputusah Mahkamah Agung dan menganggap bahwa beberapa hal positif telah terjadi untuk memecah kebuntuan.
Baca Juga: Bentrokan India-Pakistan di Kashmir Sebabkan Tiga Tentara India Tewas
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
