Redam Emisi, Austria akan Terapkan Pajak Karbon
Sebastian Kursz, Kanselir Austria (Twitter.com/Sebastian Kursz)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Austria akan mulai menerapkan pajak karbon untuk mengerem kenaikan laju emisi. Langkah itu diumumkan pada 3 Oktober oleh Kanselir Sebastian Kurz.
Kurz dari konservatif yang berkoalisi dengan Partai Hijau, akan mulai menerapkan pajak karbon itu mulai pertengahan tahun 2022 mendatang. Pajak itu diproyeksikan akan dinaikkan secara bertahap sampai tahun 2025.
Namun para aktivis mengatakan bahwa pajak karbon, khususnya untuk pelaku industri besar, tidak begitu memiliki pengaruh signifikan untuk pemulihan lingkungan yang kini semakin terancam oleh pemanasan global.
1. Jumlah retribusi pajak karbon dan pemberian bonus iklim untuk penduduk
Pajak karbon pada dasarnya dirancang untuk mengurangi laju emisi dari energi fosil yang digunakan. Pajak karbon telah mulai diterapkan pada awal tahun 1990-an lalu. Finlandia dan Swiss terhitung sebagai negara awal yang memberlakukan pajak karbon.
Tahun-tahun selanjutnya, pembuatan pajak karbon mulai ditiru oleh pemerintah negara tetangga. Jerman sudah mulai menerapkan pajak karbon dan kali ini Austria juga akan mulai memungut pajak tersebut mulai pertengahan tahun 2022.
Dilansir dari Reuters, reformasi pajak tersebut akan memungut biaya 30 euro atau Rp496 ribu tiap ton CO2 yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada tahun 2025, retribusi pajak itu akan dinaikkan menjadi 55 euro atau Rp909 ribu.
Pemerintah juga akan memberi "bonus iklim" sebesar 100 euro atau Rp1,6 juta per tahun untuk penduduk perkotaan dan 200 euro atau Rp3,3 juta untuk penduduk di perdesaan.
Werner Kogler, pemimpin Partai Hijau dalam konferensi persnya mengatakan "lebih sedikit polusi di udara, lebih banyak uang di dompet."
2. Pengurangan biaya asuransi dan pajak biasa
ilustrasi pabrik (Unsplash.com/Pixabay)Baca Juga: Demi Dapat Tunjangan, Pria Austria Simpan Jenazah Ibunya
Pajak karbon yang akan diterapkan oleh Austria itu berarti warga negara tersebut akan mendapatkan tagihan tambahan oleh para perusahaan yang mengelola layanan publik, seperti halnya transportasi umum.
Editor’s picks
Harga-harga produksi dari perusahaan yang mengeluarkan emisi, kemungkinan juga akan menaikkan produk mereka.
Menurut Associated Press, pemerintah Austria berharap akan dapat mengumpulkan uang pajak senilai 5 miliar euro atau Rp82,7 triliun pada tahun 2025 mendatang.
'Bonus iklim' yang akan dibagikan oleh pemerintah terhadap penduduk berbeda antara yang di kota dan di desa. Itu karena, di desa, masyarakat tidak mendapatkan fasilitas transportasi umum yang banyak seperti di kota. Karena itu, mereka mendapat bonus iklim 100 persen lebih banyak dari penduduk di kota.
Selain itu, anak-anak juga akan mendapatkan bonus tersebut tapi jumlahnya setengah dari orang dewasa. Jadi sebuah keluarga yang tinggal di ibu kota Wina dengan dua anak, setidaknya akan dapat 300 euro atau Rp4,9 juta.
Selain akan mengenakan pajak terhadap karbon, pemerintah di sisi lain berusaha mengurangi beban pajak. Biaya asuransi seperti kesehatan akan dikurangi untuk meringankan beban tersebut. Langkah ini disebut akan menguntungkan keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.
Perusahaan juga akan dapat pengurangan pajak biasa, karena penerapan beban pajak karbon yang akan dilakukan.
3. Reformasi pajak Austria dinilai 'kompromi yang lemah'
Emisi karbon adalah salah satu masalah utama yang menyebabkan pemanasan global sehingga menimbulkan bencana perubahan iklim. Upaya untuk menghentikan atau memperlambat laju emisi karbon telah dilakukan dengan beberapa cara seperti halnya menerapkan pajak karbon.
Austria mencoba untuk mengikuti kebijakan tersebut dengan memulai memungut retribusi pajak karbon dari penduduk untuk mengurangi emisi yang dihasilkan. Namun, reformasi pajak yang baru saja diumumkan, masih dinilai kurang ambisius.
World Wildlife Federation di Austria mengatakan bahwa reformasi pajak baru itu dinilai sebagai "kompromi yang lemah." Menurut pendapat mereka, kebijakan pajak karbon harus "jauh lebih ambisius untuk mengurangi emisi secara efektif," katanya dikutip dari Deutsche Welle.
Di sisi lain, pajak karbon yang diterapkan di beberapa negara Eropa dikhawatirkan akan memukul kelompok masyarakat yang rentan jika tidak diterapkan secara bijaksana.
Dilansir dari Euro News, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde pada akhir September lalu, mengatakan bahwa "dampak penetapan harga karbon akan tergantung pada apakah pendapatan tambahan digunakan untuk memotong pajak konsumsi lainnya, seperti pajak listrik atau PPN, (yang dapat) secara langsung mendukung kelompok rentan atau mendorong (transisi menuju) investasi hijau."
Dalam makalah akademis yang dirujuk oleh Lagarde, pajak karbon di negara-negara kawasan Eropa telah menaikkan inflasi utama, yang mencakup energi, tetapi membatasi pertumbuhan harga lainnya.
Baca Juga: Marc Marquez: Semua Bisa Lebih Ngebut di Austria
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
