Terancam Rudal Korut dan China, Jepang Setujui Tambahan Dana Militer
Pasukan Jepang dengan peralatan militer di belakangnya. (Twitter.com/ Japan Air Self-Defense Force)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menyetujui penambahan anggaran pertahanan pada Jumat (26/11/2021). Kenaikan itu terkesan terburu-buru, karena sebelumnya Jepang selalu memperketat pengeluaran militer tidak lebih dari 1 persen PDB.
Namun, karena merasa kawasan Asia Timur terancam oleh berbagai ketegangan, maka dana tambahan untuk militer akhirnya disetujui. Keputusan ini lebih cepat dari yang diperkirakan dan nilai penambahannya mencapai 6,75 miliar dolar atau sekitar Rp97,2 triliun.
1. China dan Korea Utara yang membuat Jepang gelisah
Fumio Kishida, PM Jepang pengganti Yoshihide Suga (Twitter.com/Fumio Kishida)Jepang adalah salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat (AS) di Asia Timur, selain Korea Selatan. Ketegangan antara Taiwan dengan China telah menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi Negeri Samurai.
Pasalnya, jarak antara Taiwan dengan dengan perbatasan Jepang hanya sekitar 100 kilometer. Jika Taiwan bentrok dengan China, maka rute perdagangan maritim utama akan terancam , yang berarti mengganggu pasokan minyak dan barang-barang lain ke Jepang.
"Ketika lingkungan keamanan di sekitar Jepang memburuk dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tugas mendesak kami adalah mempercepat pelaksanaan berbagai proyek," kata Kementrian Pertahanan Jepang dalam proposalnya, dikutip dari CNN.
Selain itu, penguasaan China atas Taiwan secara menyeluruh akan memberi Beijing pangkalan sebagai akses tak terbatas ke wilayah Pasifik Barat.
Lebih dari itu, pengembangan rudal balistik Korea Utara juga sama mengkhawatirkannya bagi Jepang. Di antara tujuan penambahan anggaran Kementerian Pertahanan adalah meningkatkan sistem rudal pertahanan udara, sebagai tindakan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut.
Baca Juga: Anggota Parlemen Jepang Dijadwalkan Pilih PM Jepang yang Baru
2. Perlengkapan pertahanan akan lebih cepat didapatkan oleh militer Jepang
Setelah Perang Dunia II, Jepang yang dikalahkan oleh Sekutu menjadi negara yang sangat ketat dalam kebijakan pendanaan militer. Jepang menjadi negara yang pasifis dan berpegang pada kebijakan menjaga pengeluaran pertahanan tidak lebih dari 1 persen dari PDB.
Kebijakan itu dibuat untuk meredakan kekhawatiran baik di dalam maupun di luar negeri, tentang kebangkitan militer yang telah membawa Jepang ke dalam teater Perang Dunia II yang destruktif.
Editor’s picks
Tapi, Fumio Kishida sebelum menjadi perdana menteri telah menjanjikan peningkatan anggaran pertahanan dua kali lipat dari sebelumnya, menjadi sekitar 2 persen dari PDB.
Janji tersebut sepertinya akan terealisasi. Tambahan anggaran disetujui tiga bulan lebih cepat dari rencana awal.
Menurut Reuters, dana tambahan akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan peluncur rudal permukaan ke udara di pulau-pulau di tepi Laut China Timur. Selain itu, akan digunakan juga untuk meningkatkan rudal Patriot PAC-3 di garis pertahanan dari ancaman rudal Korea Utara.
Dengan anggaran tersebut, Jepang akan lebih cepat mendapatkan rudal anti-kapal selam, pesawat patroli maritim, serta jet kargo militer.
3. Joe Biden berharap Kishida menaikkan anggaran pertahanan
Dilansir Japan Today, komunikasi Jepang-AS semakin intensif di tengah kebangkitan China. Sumber diplomatik menjelaskan, dalam sebuah pembicaraan Presiden AS Joe Biden telah meminta Kishida untuk menaikkan anggaran pertahanan.
Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak peningkatan anggaran yang disarankan Biden. Keduanya sempat bertemu pada Oktober lalu.
Masalah itu akan ditindaklanjuti dalam disukusi keamanan selanjutnya, yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan antara kedua negara.
Diplomat top AS untuk Asia Timur, Daniel Kritenbrink, mengatakan bahwa Washington akan menyambut baik peningkatan anggaran pertahanan Jepang.
Sejak 2016, anggaran pertahanan Jepang telah mengalami peningkatan untuk menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Itu juga digunakan sebagai kewaspadaan pada kebangkitan militer China.
Tapi, konstitusi Jepang usai Perang Dunia II dibentuk sesuai konsep anti-perang, yang mencegah pemerintah Jepang untuk terlibat dalam peperangan. Karena itu, ada batasan pengeluaran militer yang harus tidak lebih dari 1 persen.
Para pengamat menilai, peningkatan anggaran pertahanan Jepang akan membuat kawasan tersebut mengalami gejolak seperti perlombaan senjata. Namun, sebagai salah satu anggota kelompok G-7, pengeluaran pertahanan Jepang dinilai sebagai yang paling rendah jika dibandingkan negara lainnya.
Baca Juga: Gak Kalah Canggih! 5 Teknologi Bikinan Korea Utara
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
