Australia-Papua Nugini Sepakati RRA Bagi Pencari Suaka
Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews. (twitter.com/karenandrewsmp)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Canberra, IDN Times - Australia dan Papua Nugini (PNG) telah sepakat untuk menyelesaikan Pengaturan Pemukiman Kawasan (Regional Resettlement Arrangement/RRA), setelah mendapatkan kritik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kesepakatan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama pada hari Rabu (6/10/2021), antara pemerintah Australia dan PNG melalui Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews dan Menteri Imigrasi Papua Nugini Westly Nukundj bahwa pemerintah Australia akan menghentikan kontrak RRA dengan PNG pada akhir tahun 2021 ini. Nantinya, PNG akan bertanggung jawab penuh atas pengungsi dan pencari suaka di negara tersebut.
1. Pernyataan bersama Australia dan Papua Nugini perihal Pengaturan Pemukiman Kawasan bagi pencari suaka
Ilustrasi peta Australia. (Pexels.com/Catarina Sousa)Dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri Australia, Kontrak RRA pemerintah Australia di PNG akan dihentikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan tidak akan diperpanjang dan terhitung mulai 1 Januari 2022, pemerintah PNG akan mengambil alih pengelolaan penuh layanan RRA di PNG, serta bertanggung jawab penuh bagi mereka yang tersisa.
"Sebelum 31 Desember 2021, Australia akan mendukung siapa pun yang tunduk pada RRA di Papua Nugini yang ingin di transfer secara sukarela ke Nauru," ungkap pernyataan bersama tersebut.
Nantinya, PNG akan menyediakan jalur migrasi permanen bagi mereka yang ingin tetap tinggal di PNG, meliputi: akses ke kewarganegaraan, dukungan jangka panjang, paket pemukiman dan reunifikasi keluarga. Tidak hanya itu, PNG juga akan memberikan dukungan kepada orang-orang sementara di PNG untuk menunggu pergerakan ke negara ketiga.
Walaupun kontrak RRA berakhir, kebijakan perlindungan perbatasan Australia tidak berubah, "Siapa pun yang mencoba memasuki Australia secara ilegal dengan perahu akan dikembalikan atau dikirim ke Nauru," pernyataan tersebut menambahkan.
Australia dan PNG telah lama menjadi mitra dalam memerangi penyelundupan manusia maritim dan kedua negara berharap dapat melanjutkan kerja sama yang erat hingga pasca berakhirnya RRA.
2. Apa itu kesepakatan RRA antara Australia dan Papua Nugini?
Ilustrasi jabat tangan (Unsplash.com/Cytonn Photography)Editor’s picks
Baca Juga: Australia Siap Buka Penerbangan Internasional November 2021
RRA disepakati oleh kedua negara, Australia dan PNG pada 19 Juli 2013, berisi perihal Pengaturan Pemukiman Kawasan, di mana pencari suaka yang datang ke Australia dengan perahu tanpa visa tidak akan pernah diizinkan bermukim di Australia, yang berarti semua kedatangan yang tidak sah akan dikirim ke PNG guna menjalani penilaian dan jika ditetapkan sebagai pengungsi, mereka akan bermukim di sana.
Lalu, setelah pengaturan pemrosesan kawasan di PNG, pencari suaka akan dikirim ke Pulau Manus segera setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan akomodasi yang tepat telah ditemukan. Pejabat PNG yang akan melakukan penilaian klaim mereka di Pulau Manus.
Tidak ada batasan pada jumlah pencari suaka yang dapat ditransfer ke PNG.
Pengaturan tersebut dibuat oleh Australia guna membantu lebih banyak orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan membantu mencegah penyelundup manusia agar tidak dapat menyalahgunakan sistem Australia.
3. Akhiri kesepakatan dengan PNG, Australia perpanjang kesepakatan dengan Nauru soal RRA
Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews dan Presiden Nauru Lionel Rouwen Aingimea saat sepakati perpanjangan RRA (24/9/2021). (twitter.com/karenandrewsmp)Dilansir Reuters, Australia menahan sekitar 1.000 pria di Pulau Manus dan sebagian lagi telah pergi. Para advokat mengatakan hanya lebih dari 100 orang yang tersisa karena menunggu pemukiman kembali ke negara ketiga atau permohonan pencari suaka mereka ditolak.
Setelah berakhirnya kontrak dengan Papua Nugini soal pencari suaka di pusat-pusat penahanan di Pulau Manus, mereka yang akan tetap tinggal dapat pindah ke Nauru.
Australia dan Nauru telah memperpanjang kesepakatan yang mengizinkan pencari suaka terus ditahan di Nauru.
Sebelumnya, PBB dan kelompok kemanusiaan telah mengkritik kondisi Manus dan Nauru, adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan menyerukan penutupan kedua tempat tersebut.
Baca Juga: Telepon PM Australia, Singapura Harap AUKUS Bangun Perdamaian
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
