Lawan Militer, Dubes Myanmar untuk PBB Minta Dunia Batalkan Kudeta
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun menentang militer yang saat ini menguasai negaranya.
Dalam pidato di Majelis Umum PBB pada Jumat (26/2/2021), Kyaw Moe Tun mengeluarkan permohonan agar dunia segera membantu membatalkan kudeta militer di Myanmar.
Militer telah melakukan kudeta di Myanmar dan memimpin negara itu pada 1 Februari.
“Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan memulihkan demokrasi,” katanya dalam pidato itu.
Baca Juga: Pendukung Kudeta Militer Myanmar Mengamuk di Yangon
1. Mendapat dukungan anggota PBB
(Menteri Luar Negeri Retno Marsudi duduk di samping Sekjen PBB Antonio Guterres ketika membuka sidang DK PBB) Kementerian Luar NegeriMenurut CNN, pasca pidato tersebut Kyaw Moe Tun mendapat tepuk tangan yang meriah dari rekan-rekannya di PBB. Salah satu yang menyatakan dukungan adalah Duta Besar Amerika serikat (AS) yang baru untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Ia memuji pernyataan Kyaw Moe Tun sebagai hal yang berani.
“Amerika Serikat terus mengutuk keras kudeta militer di Myanmar,” katanya di depan majelis. “Dan kami mengutuk pembunuhan brutal pasukan keamanan terhadap orang-orang tak bersenjata.”
Thomas-Greenfield menambahkan bahwa AS akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan sesama, termasuk kepada Rohingya dan populasi rentan lainnya di negara bagian Chin, Kachin, Rakhine, dan Shan.
Baca Juga: Ini Hasil Pertemuan Menlu RI Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar
2. Ajakan untuk mengabulkan permintaan Kyaw Moe Tun
Editor’s picks
Ilustrasi warga Myanmar berunjuk rasa di Yangoon, Myanmar pada Sabtu, 30 Januari 2021 (ANTARA FOTO/REUTERS/Shwe Paw Mya Tin)Akila Radhakrishnan, presiden Pusat Keadilan Global, juga turut menyatakan dukungannya untuk Kyaw Moe Tun.
Ia mengatakan dunia harus memuji keberanian Kyaw Moe Tun karena menyampaikan pernyataan yang begitu kuat atas nama rakyat Myanmar, bukan junta militer yang tidak sah.
“Komunitas internasional harus menghargai keberanian seperti itu dengan menerima seruannya untuk tindakan segera dan tegas untuk meminta pertanggungjawaban militer,” katanya dalam sebuah pernyataan, Jumat.
Baca Juga: Ini Alasan Thailand Tak Ingin Kudeta Myanmar Diintervensi Asing
3. Kudeta militer Myanmar
GoogleKudeta oleh militer terjadi di Myanmar pada 1 Februari, di mana pada hari tersebut militer Myanmar melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Aung San Suu Kyi, pemimpin Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang memenangkan pemilu di Myanmar, dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa.
Setelahnya, militer Myanmar yang telah memimpin Myanmar selama puluhan tahun hingga 2011, menyatakan mengambil alih kekuasaan negara selama setahun. Mereka kemudian mengumumkan Wakil presiden U Myint sebagai penjabat presiden.
Kudeta itu terjadi karena militer menganggap pemilu yang dimenangkan Suu Kyi diliputi kecurangan. Suu Kyi sendiri telah ditahan di rumahnya di ibu kota sejak kudeta terjadi.
Namun, akibat hal tersebut, demo telah pecah di Myanmar dan hari ini menandai hari ke-21 berturut-turut demo terjadi di negara itu.
Sebagai antisipasi karena kerusuhan terus berlanjut, para pemimpin militer telah memberlakukan jam malam yang membatasi penggunaan internet.
Baca Juga: Kudeta Militer, Perusahaan Jepang Akhiri Usaha Patungan di Myanmar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
