Mali Umumkan Susunan Kabinet Transisi, ECOWAS Akhirnya Cabut Sanksi
Wakil Presiden Kolonel Assimi Goita (kiri) dan Presiden Bah Ndaw (kanan) saat pelantikan keduanya untuk memimpin pemerintahan transisi Mali, pada 25 September 2020. twitter.com/PresidenceMali
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bamako, IDN Times – ECOWAS (Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat) pada hari Selasa (6/10) mengumumkan bahwa mereka mencabut sanksi atas Mali. Sanksi itu diberlakukan akibat junta militer CNSP (Komite Nasional untuk Keselamatan Rakyat) melakukan kudeta terhadap Presiden Ibrahim Boubacar Keita pada 18 Agustus 2020, lalu.
Keputusan ECOWAS mencabut sanksi terjadi sehari pasca pemerintah transisi Mali mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya pada Senin (5/10). Dalam deklarasi yang dirilis oleh ECOWAS pada akun twitternya ECOWAS-CEDEAO, sanksi dicabut atas dasar pertimbangan akan adanya kemajuan yang signifikan terhadap upaya yang dilakukan oleh CNSP dan pemerintah transisi dalam memenuhi tuntutan menuju normalisasi konstitusional.
Sebelumnya, ECOWAS menuntut junta militer CNSP untuk membentuk pemerintahan transisi dengan kepemimpinan sipil dan sempat mengancam akan melakukan embargo total setelah batas waktu penunjukkan presiden sementara pada 15 September lalu gagal terpenuhi.
1. Pemerintah transisi umumkan susunan kabinet
PM Mali Moctar Ouane memberikan sambutan atas terpilihnya 25 anggota kabinet dalam pemerintahan transisi pada 6 Oktober 2020. twitter.com/GouvMaliPada hari Senin (5/10) secara resmi PM Moctar Ouane mengumumkan kabinet pemerintahan transisi Mali beranggotakan 25 orang. Komposisi dalam kabinet itu menempatkan 21 orang sipil dan empat orang lainnya dari kalangan militer. Tiga orang diantara kalangan militer itu adalah anggota junta militer CNSP.
Melansir dari France 24, ketiganya adalah Kolonel Sadio Camara sebagai Menteri Pertahanan, Kolonel Modibo Kone sebagai Menteri Keamanan dan Perlindungan Sipil, serta Kolonel Ismael Wague sebagai Menteri Rekonsiliasi Nasional.
Selain itu, posisi menteri juga diisi oleh berbagai kalangan yang mewakili konstituennnya. Seperti, anggota kelompok Tuareg yang memimpin pemberontakan di utara menempati Menteri Pertanian dan Perikanan serta Pemuda dan Olahraga. Anggota pro-Bamako juga menerima jabatan.
Sementara itu, pihak yang melakukan protes sampai akhirnya kudeta terjadi, M5-RFP menerima tiga jabatan kementerian.
Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden Bah Ndaw dan PM Ouane akan memimpin Mali selama 18 bulan sampai pemilihan umum diadakan.
2. Akhirnya Ecowas Cabut Sanksi
Perdana Menteri Pemerintahan Transisi Mali Moctar Ouane. Ia merupakan mantan Menlu Mali yang ditunjuk oleh Presiden Bah Ndaw sebagai PM pada 27 September 2020. twitter.com/GouvMaliEditor’s picks
Pasca kudeta yang dilakukan oleh junta militer CNSP terhadap Presiden Keita pada 18 Agustus 2020, ECOWAS memberikan sanksi terhadap Mali berupa larangan perdagangan komersial, menghentikan aliran dana keuangan, serta menutup perbatasan.
Sanksi itu berlaku sampai junta militer Mali menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada sipil. ECOWAS juga memberikan batas waktu hingga 15 September 2020 untuk menunjuk presiden sementara dari kalangan sipil. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, junta militer CNSP gagal memenuhi tuntutan tersebut, sehingga ECOWAS mengancam akan memberlakukan embargo total.
Menanggapi serius akan ancaman itu, junta militer Mali akhirnya mengumumkan Bah Ndaw sebagai Presiden terpilih dan Kolonel Assimi Goita yang memimpin junta militer sebagai Wakil Presiden pada 21 September 2020 serta berharap ECOWAS segera mencabut sanksi.
Presiden Komisi ECOWAS, Jean-Claude Kassi Brou pada hari pelantikan Bah Ndaw dan Kolonel Assimi Goita pada 25 September 2020 menambahkan bahwa sanksi dari ECOWAS akan dicabut apabila PM sementara dari kalangan sipil telah dipilih, seperti dilansir dari Al Jazeera.
Mengingat pentingnya pencabutan sanksi untuk mencegah krisis di negara itu, Presiden Bah Ndaw pada hari Minggu (27/9) menunjuk mantan Menlu Mali Moctar Ouane sebagai Perdana Menteri, disusul dengan pengumuman 25 orang anggota kabinet pada Senin (5/10) dimana kalangan sipil mengisi 21 jabatan kementerian.
Menanggapi adanya kemajuan dalam proses normalisasi konstitusional itu, ECOWAS resmi mencabut sanksi pada 6 Oktober 2020, serta meminta semua mitra bilateral dan multilateral mendukung pemerintah transisi Mali.
Baca Juga: ECOWAS: Sanksi terhadap Mali akan Dicabut jika PM Sipil telah Dipilih
3. Masih ada tuntutan ECOWAS yang belum terpenuhi
Utusan ECOWAS, mantan Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan dalam pertemuan bersama junta militer Mali CNSP di Bamako, Mali, pada 24 September 2020. twitter.com/GEJonathanMeski mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah transisi Mali saat ini, ECOWAS dalam deklarasi pencabutan sanksi terhadap Mali masih menggarisbawahi dua tuntutan penting.
Pertama, meminta pembebasan semua pejabat militer dan sipil yang ditangkap sejak 18 Agustus. Kedua, membubarkan junta militer Komite Nasional untuk Keselamatan Rakyat (CNSP).
Diketahui sebelumnya, Presiden Ibrahim Boubacar Keita yang sempat ditahan pasca kudeta, telah dipulangkan pasca mediasi yang dilakukan oleh ECOWAS dengan junta militer CNSP pada akhir bulan Agustus, lalu.
Baca Juga: Junta Militer Mali Akhirnya Tunjuk Presiden Sementara Bah Ndaw
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
