5 Fakta Terkini Soal Rencana Pemakzulan Donald Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk siluet saat menjadi pembicara pada reli 'Keep America Great' di Santa Ana Star Center di Rio Rancho, New Mexico, Amerika Serikat pada 16 September 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/ Tom Brenne
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington DC, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mulai bergerak untuk menyelidiki apakah Presiden Donald Trump bisa dimakzulkan. Ketua DPR, Nancy Pelosi, mengumumkan perihal ini pada Selasa (24/9).
Isu pemakzulan Trump sendiri sudah muncul sejak setidaknya tahun lalu, terutama sejak masuknya beberapa anggota DPR baru. Mereka masih muda dan menolak larut dalam lobi-lobi politik yang dipandang hanya menguntungkan segelintir elite.
Berikut ini adalah lima fakta terkini soal rencana pemakzulan Trump yang perlu kamu tahu:
1. Pelosi menyebut Trump "harus dimintai pertanggungjawaban"
Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengumumkan perkembangan Investigasi Mueller pada 25 Juli. instagram.com/speakerpelosi"Tindakan yang dilakukan oleh presiden sampai saat ini telah secara serius melanggar konstitusi," kata Pelosi dalam pernyataan resminya di Washington. "Presiden harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satu pun yang berada di atas hukum," tambahnya.
Menurutnya, DPR kali ini harus "menyerang saat setrikanya masih panas" agar tidak kehilangan momentum. "Ini adalah perkara keamanan nasional. Dan kita tak bisa membiarkannya berpikir ini merupakan masalah biasa," tegasnya, sambil menyatakan komitmen untuk mengambil keputusan yang "tepat guna".
Baca Juga: Wacana Pemakzulan Terhadap Trump Mulai Mengemuka
2. Masalah Ukraina menjadi latar belakang mengapa rencana pemakzulan akhirnya mendapat dukungan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk siluet saat menjadi pembicara pada reli 'Keep America Great' di Santa Ana Star Center di Rio Rancho, New Mexico, Amerika Serikat pada 16 September 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/ Tom BrenneTindakan yang dimaksud oleh Pelosi itu sendiri tidak terkait dugaan kolusi dengan Rusia, pelecehan seksual atau nepotisme karena menjadikan anak (Ivanka Trump) dan menantunya (Jared Kushner) menjadi penasihat Gedung Putih.
Apa yang membuat DPR menetapkan perlu ada penyelidikan untuk pemakzulan adalah masalah terkait Ukraina. Trump dituding menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, melalui sebuah sambungan telepon pada Juli lalu.
Ia mengancam menahan bantuan hampir senilai Rp5,6 triliun kecuali Ukraina menyelidiki putra Joe Biden, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat sekaligus kandidat presiden dari Demokrat untuk Pilpres 2020.
Penyelidikan itu bertujuan untuk mencari keburukan keluarga Biden agar bisa dimanfaatkan untuk merusak peluangnya dalam Pilpres. Ini karena Trump juga akan mencalonkan diri kembali tahun depan.
Editor’s picks
3. Trump tidak membantah dirinya berdiskusi soal Biden dengan Presiden Ukraina
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat sekaligus kandidat presiden dari Demokrat, Joe Biden, sedang selfie dengan pendukungnya dalam sebuah kampanye pada 7 September 2019. instagram.com/joebidenTrump membantah dirinya meminta Ukraina melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya secara politik sebagai imbalan atas pemberian bantuan uang dari Amerika Serikat. Hanya saja, dia tak mengelak bahwa terjadi percakapan melalui sambungan telepon yang salah satu poinnya adalah mendiskusikan soal Biden.
Terkait tuduhan itu, Trump menyebut Demokrat sedang melakukan "pelecehan presidensial". Saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Trump menulis melalui Twitter, "Hari penting di PBB, banyak yang harus dilakukan dan banyak kesuksesan, dan orang-orang Demokrat sengaja merusak dan menyepelekannya dengan sampah Perburuan Penyihir."
4. Kongres akan mulai membahasnya pada minggu ini
Konferensi video antara Donald Trump dengan Komandan Komando Utara Amerika Serikat Badai Dorian di Pangkalan Udara Peterson, Colorado, pada 1 September 2019. ANTARA FOTO/Tech. Sgt. Jeff Fitzmorris/DoD/Handout via REUTERSTudingan itu sendiri muncul setelah Washington Post melaporkan adanya pengaduan dari seorang whistleblower dari dalam komunitas intelijen Amerika Serikat soal isi percakapan telepon antara Trump dengan Zelenskiy. Gedung Putih menolak memberikannya ke Kongres. Menurut Pelosi, ini adalah pelanggaran hukum.
Joseph Maguire, Direktur Pusat Kontra Terorisme Nasional, memiliki tenggat waktu sampai Kamis esok (26/9) untuk menyerahkannya kepada Kongres.
"Saya perjelas bahwa saya menjunjung tanggung jawab untuk mengikuti setiap langkah hukum," kata Maguire. "Saya menanti saat bekerja sama dengan pemerintah dan Kongres untuk menemukan solusi terkait masalah penting ini."
5. Sebanyak 2/3 anggota DPR dari Demokrat sepakat melanjutkan rencana pemakzulan
Seorang pria berlutut saat "March of Defenders of Ukraine" sebagai bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Ukraina di Kiev, Ukraina pada 24 Agustus 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Valentyn OgirenkoMenurut The New York Times, ada dua pertiga anggota DPR dari Demokrat yang berjumlah 235 orang, menyatakan dukungan untuk menyelidiki apakah Trump bisa dimakzulkan. Masalah ini sendiri sudah diangkat oleh sejumlah anggota Demokrat seperti Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar dan Rashida Tlaib.
Pada Juli lalu, Omar menegaskan bahwa Trump harus dimakzulkan. "Saya tak menjadikan pemakzulan sebagai sesuatu yang sentral terhadap pemilihan atau masa jabatan saya," kata dia, seperti dilansir dari CNN. "Namun, sejak saya terpilih, saya nyatakan kepada orang-orang masalahnya bukan jika dia dimakzulkan, tapi kapan."
Baca Juga: Mantan Direktur FBI: Secara Moral, Trump Tak Pantas Jadi Presiden
Berita Terkini Lainnya
