Filipina Umumkan Status Malapetaka karena COVID-19, Apa Maksudnya?

2. Sebanyak 57 juta warga di Pulau Luzon, di mana ibu kota Filipina berada, diperintahkan untuk tinggal di rumah. Militer juga dikerahkan

Ratusan sopir taksi dihentikan pihak berwenang saat pemerintah menangguhkan transportasi masal sebagai pencegahan penyebaran COVID-19, kota Makati, Metro Manila, Filipina, pada 17 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Eloisa Lopez

Menurut juru bicara Badan Nasional Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Filipina, Mark Timbal, keputusan untuk menetapkan status malapetaka dibicarakan sejak awal minggu. Malacanang atau Istana Presiden pun menyebut ini sebagai karantina masyarakat yang ditingkatkan demi mengurung COVID-19.

Pulau Luzon, di mana ibu kota Filipina berada, kini berstatus lockdown. Sebanyak 57 juta warganya diperintahkan untuk tetap berada di rumah.

"Saya sampai pada kesimpulan bahwa langkah lebih ketat saat ini sedang dibutuhkan," kata Duterte melalui pesan yang disiarkan secara nasional lewat televisi pada Senin malam.

"Untuk alasan ini, menurut kewenangan saya sebagai Presiden di bawah Konstitusi dan RA 11332 (Undang-undang Pelaporan Penyakit Menular), saya menetapkan seluruh kawasan Luzon di bawah karantina sampai dengan 12 April 2020," tambahnya. Perintah ini berlaku mulai Selasa (17/3) malam waktu setempat.

Berdasarkan pemberitaan yang dimuat Rappler, pemerintah mewajibkan seluruh transportasi publik dihentikan sementara, sedangkan ketersediaan bahan pangan serta layanan kesehatan yang penting akan diatur.

"Ini adalah soal ketahanan hidup nasional," kata juru bicara Presiden,  Salvador Panelo, kepada stasiun TV ABS-CBN. "Ini soal hidup dan mati jadi kita harus berkorban," tegasnya lagi.

Militer pun dikerahkan untuk menjaga tata tertib di area-area yang terinfeksi. Tak jelas apa yang dimaksud dengan tata tertib di sini. Warganet pun meragukan motif Duterte sebenarnya.

"Menempatkan Filipina dalam status malapetaka dan memakai militer untuk menjalankan perintahnya adalah selangkah lebih dekat terhadap pendeklarasian Darurat Militer," tulis seorang warganet.

Sejumlah pemerintah daerah di kawasan Metro Manila dilaporkan turut memberlakukan pembatasan jam beraktivitas sejak pukul 20.00 malam sampai 05.00 pagi. Di luar Metro Manila, pembatasan bervariasi. Di beberapa wilayah, warga dilarang keluar rumah mulai jam 20.00 sampai 04.00. Di wilayah lain sejak pukul 22.00 hingga 05.00.

3. Pemerintah mewajibkan kontrol harga produk obat-obatan dan pangan

Suasanya di Makati saat pemerintah Filipina memberlakukan "peningkatan karantina masyarakat", di Kota Makati, Metro Manila, Filipina, pada 17 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Eloisa Lopez

Menurut ABS CBN, pemerintah masih mengizinkan supermarket, pasar, bank, apotek, stasiun pengisian bahan bakar, dan jasa pengantar makanan untuk tetap beroperasi selama karantina. Seluruh awak media juga boleh beraktivitas selama mereka mendapatkan kartu izin yang dikeluarkan oleh Kantor Komunikasi Presiden.

Para petani dan sopir kargo diperbolehkan bekerja di area karantina, tapi harus diperiksa di sejumlah titik pemeriksaan. Sedangkan pegawai pemerintah tidak semuanya diizinkan beraktivitas. Misi diplomatik mungkin tidak menjadi subjek karantina selama mereka melakukan tugas.

Penetapan status malapetaka juga mewajibkan pemerintah untuk mengontrol harga mulai dari obat-obatan, alat medis, produk pertanian sampai komoditas perikanan. Tanggung jawab ini jatuh kepada Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian. Pemerintah daerah pun boleh memakai anggaran khusus untuk menjalankan beragam aksi tanggap darurat.

Baca Juga: Presiden Filipina Isolasi Manila untuk Cegah Meluasnya Virus Corona