Kampanye Anti-Halal, Tiongkok Kembali Menekan Warga Muslim
ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peters
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Beijing, IDN Times - Pemerintah Tiongkok menggelar kampanye anti-halal yang menyasar warga Muslim di Provinsi Xinjiang yang mayoritas merupakan etnis Uighur. Sejumlah produk dilarang untuk dijual maupun digunakan di wilayah tersebut, mulai dari makanan hingga pasta gigi.
1. Produk halal dinilai berkontribusi menyebarkan ekstremisme Islam
ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas PetersDikutip dari South China Morning Post, sejumlah pejabat Partai Komunis bertemu di ibu kota provinsi, Urumqi, untuk menetapkan pelarangan beragam produk-produk halal di kawasan tersebut. Mereka bersumpah untuk "berperang dalam peperangan penting melawan pan-halalisasi".
Ini diawali dengan pemberian label halal yang sesuai dengan hukum Islam terhadap beberapa produk selain makanan. Negara menganggap, meluasnya jenis produk yang diberi label tersebut berarti nilai-nilai Islam menekan sekularisme di Tiongkok.
"Kecenderungan pan-halal mengaburkan batas antara kehidupan agama dan sekuler. Jadi itu mudah untuk jatuh ke ekstremisme agama," kata pejabat setempat kepada Global Times yang merupakan media milik pemerintah Tiongkok.
Baca Juga: Siapa Uighur dan Mengapa Tiongkok Diduga Mendiskriminasi Mereka?
2. Ini bukan pertama kalinya negara menabuh genderang perang melawan Muslim
Editor’s picks
ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas PeterPada Maret lalu, pemerintah lokal di Provinsi Gansu sudah mulai memerangi keberadaan produk-produk halal. Sebanyak kurang lebih 700 toko milik para warga yang menjual produk-produk tersebut dipaksa untuk mengakhiri operasional mereka. Bahkan, layanan halal seperti pangkas rambut dan pemandian juga dilarang untuk beroperasi.
Menurut Yang Yuanzhong, wakil ketua dewan pimpinan daerah dari Partai Komunis, keputusan untuk melarang produk dan layanan berlabel halal diperlukan agar persatuan etnis dan stabilitas sosial di wilayah tersebut tetap terjaga. Berdasarkan data pemerintah, 59 persen dari 2,18 juta warga di wilayah itu merupakan penganut agama Islam.
3. Kelompok Muslim Uighur menjadi target diskriminasi oleh pemerintah
ANTARA FOTO/Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via REUTERSDalam laporan yang dirilis Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB baru-baru ini tentang Tiongkok, ada tuduhan bahwa pemerintah Komunis telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur di Provinsi Xinjiang. Berdasarkan temuan komite itu, diperkirakan ada "puluhan ribu hingga satu juta warga Uighur" yang ditawan di sana.
Situasi di Xinjiang sebenarnya memang kompleks. Namun, tak sedikit yang meyakini bahwa perlakuan pemerintah di Beijing terhadap warga Uighur, serta kelompok minoritas lainnya dilatarbelakangi oleh faktor etnis.
Menurut sejumlah aktivis, kegiatan kebudayaan dan keagamaan di Xinjiang selalu mendapat batasan sangat ketat. Salah satu yang pernah menjadi perhatian internasional adalah larangan memberikan nama bernuansa Islam kepada anak. Tapi di sisi lain, profil presiden Tiongkok, Xi Jinping, terus ditampilkan sebagai sosok penyelamat yang tak tergantikan.
Baca Juga: PBB Peringatkan Tiongkok Soal Penawanan Muslim Uighur
Topik:
Berita Terkini Lainnya
