Korea Utara Ungkap Alasan Peledakan Kantor Gabungan
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat konferensi Komite Militer Pusat Partai Buruh Korea pada 23 Mei 2020. ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pyongyang, IDN Times - Korea Utara buka suara soal alasan di balik peledakan kantor gabungan dengan Korea Selatan di kota perbatasan Kaesong pada Rabu (17/6). Sehari sebelumnya, Semenanjung Korea kembali mengalami peningkatan tensi setelah Pyongyang memutuskan untuk meledakkan kantor yang didirikan usai kedua pemimpin negara bertemu pada 2018 di Panmunjom.
Melalui kantor berita KCNA, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sekali lagi membenarkan bahwa akar persoalan adalah beredarnya selebaran anti-Pyongyang. Ia menuding Seoul selama ini diam-diam mengizinkan aksi tersebut.
Baca Juga: Korea Selatan: Korea Utara Ledakkan Kantor Gabungan di Perbatasan
1. Korea Utara menilai Korea Selatan tak menghormati Deklarasi Panmunjom
Anggota marinir Korea Selatan berpatroli di pulau Yeonpyeong di dekat jalur batas utara, Korea Selatan, pada 16 Juni 2020. ANTARA FOTO/Yonhap via REUTERSMenurut Korea Utara, Korea Selatan "sangat mengetahui" mengapa bangunan "yang sudah kehilangan nilai keberadaan dan arti simbolik" tersebut dihancurkan pada Selasa (16/6). Korea Utara menegaskan bahwa Korea Selatan telah melanggar Deklarasi Panmunjom dengan membiarkan propaganda anti Pyongyang terus terjadi.
Korea Utara juga menyerang Korea Selatan yang mengatakan peledakan kantor gabungan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada 2018 lalu. Menurut Pyongyang, Seoul tak punya hak untuk melakukannya.
"Sisi Selatan yang secara sistematis sudah melanggar dan menghancurkan Deklarasi Panmunjom, Deklarasi Pyongyang dan kesepakatan-kesepakatan antara Utara dan Selatan, lalu pada saat bersamaan secara terbuka melakukan semua aksi permusuhan termasuk berlatih perang melawan Utara, tak punya kualifikasi apa pun untuk membicarakan pelanggaran kesepakatan," kata Korea Utara.
Korea Utara bahkan mencemooh Kementerian Pertahanan Korea Selatan dengan menyebutnya bertindak seperti "anjing kampung" yang terus "pamer dan membual, menakut-nakuti mitra dialog dan memamerkan atmosfer konfrontasi".
Dalam artikel terpisah, Kim Yo-jong menuduh Moon Jae-in tunduk kepada Amerika Serikat. "Seperti diakui setiap orang, alasan kesepakatan Utara-Selatan, yang sangat luar biasa, tidak mencapai bahkan satu langkah implementasi adalah karena jerat budak pro-Amerika Serikat yang ia letakkan di lehernya," kata Kim Yo-jong.
"Bahkan sebelum tinta pada kesepakatan Utara-Selatan kering, dia menerima 'kelompok kerja Korea Selatan-Amerika Serikat" di bawah paksaan tuannya dan menyajikan semua persoalan yang berhubungan dengan relasi Utara-Selatan kepada Gedung Putih. Ini semua menjadi boomerang," lanjutnya.
2. Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan pernyataan keras
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat konferensi Komite Militer Pusat Partai Buruh Korea pada 23 Mei 2020. ANTARA FOTO/KCNA via REUTERSKorea Utara juga mengancam bahwa peledakan kantor gabungan yang berfungsi seperti kedutaan besar itu "baru awal dari bencana total hubungan Utara-Selatan". Setelahnya, Pyongyang berjanji akan menerjunkan pasukan militer di zona perbatasan sebagai tindak lanjut.
Editor’s picks
Direktur Operasional Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Korea Selatan Jeon Dong-jin pun mengancam balik.
"Langkah-langkah tersebut menghalangi upaya dua dekade oleh Korea Selatan dan Korea Utara untuk memperbaiki hubungan antar-Korea dan menjaga perdamaian di Semenanjung Korea," kata Jeon, seperti dikutip kantor berita Yonhap. "Jika Utara benar-benar mengambil langkah itu, mereka pasti akan membayar harganya.
"Mengenai situasi keamanan saat ini, militer kami memantau dari dekat pergerakan militer Korea Utara secara terus-menerus dan menjaga sikap siaga. Kami akan terus berusaha mengatasi situasi secara stabil guna mencegah terjadinya eskalasi ke krisis militer," lanjutnya.
Istana Kepresidenan Korea Selatan sendiri merespons cemoohan Kim Yo-jong kepada Moon Jae-in. Yoon Do-han selaku Sekretaris Senior Komunikasi Publik Cheong Wa Dae menilai ucapan Kim Yo-jong "tidak masuk akal" dan "tidak sopan".
"Itu adalah suatu sikap tidak masuk akal untuk menghina [Presiden Moon] dengan nada yang sangat tidak sopan tanpa memahami tujuannya sama sekali," ujar Yoon. "Kami takkan lagi bertoleransi terhadap retorika dan sikap sembrono dari Korea Utara," tambahnya. Ia melihat itu akan "secara fundamental mencederai" kepercayaan antara kedua pemimpin negara.
3. Deklarasi Panmunjom sempat dianggap sebagai kesepakatan bersejarah antara Korea Utara dan Korea Selatan
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berpidato pada peringatan tiga tahun pelantikannya di Blue House, Seoul, Korea Selatan, pada 10 Mei 2020. ANTARA FOTO/Kim Min-Hee/Pool via REUTERSDeklarasi Panmunjom ditandatangani oleh Kim Jong-un dan Moon Jae-in pada 27 April 2017. Keduanya bertemu di perbatasan, tepatnya di Desa Panmunjom, yang dijadikan sebagai kawasan demiliterisasi.
Pertemuan Tingkat Tinggi Korea tersebut berlangsung menyusul relasi kedua negara yang memanas selama bertahun-tahun sebelum akhirnya membaik pada Olimpiade Musim Dingin di PyeongChang pada Februari di tahun yang sama.
Isi dari Deklarasi Panmunjom pada intinya adalah kesepakatan untuk membentuk hubungan antar Korea yang lebih baik demi terwujudnya perdamaian di kawasan. Mengutip KBS, ada tiga poin utama dalam Deklarasi Panmunjom.
Pertama, Kim dan Moon sepakat dengan adanya denuklirisasi Semenanjung Korea. Dalam setahun, artinya hingga 2018, kedua Korea setuju mencapai deklarasi resmi dari akhir Perang Korea. Kedua, pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan itu mendorong adanya pertemuan trilateral dengan Amerika Serikat.
Tujuannya adalah mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian dan rezim damai yang permanen. Ini mengingat peran Amerika Serikat cukup besar dalam konflik di wilayah tersebut sebagai aliansi Korea Selatan. Ketiga, baik Kim mau pun Moon setuju perlu ada kerja sama ekonomi antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Namun, sampai saat ini, Deklarasi Panmunjom masih berstatus sebagai teks diplomatik tanpa ada yang tahu kapan akan menjadi kenyataan.
Baca Juga: Deklarasi Panmunjom Terjadi 2 Tahun Lalu, Apa Dampaknya Sekarang?
Berita Terkini Lainnya
