Laut Cina Selatan: Vietnam Harap Tiongkok Berhenti Langgar Kedaulatan
Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tiongkok, pada 27 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Florence Lo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Hanoi, IDN Times - Vietnam berharap Tiongkok akan berhenti melakukan pelanggaran-pelanggaran kedaulatan di kawasan Laut Cina Selatan (LCS) saat negara tersebut mendapatkan giliran memimpin ASEAN pada 2020.
Sebelumnya, sebuah kapal survei milik Tiongkok berhadapan dengan sejumlah kapal Vietnam selama tiga bulan sejak Juli hingga Oktober. Vietnam menyebut kapal Tiongkok itu memasuki zona ekonomi eksklusifnya sehingga yang terjadi adalah sebuah pelanggaran kedaulatan secara terang-terangan.
1. Vietnam jadi penantang utama Tiongkok untuk urusan LCS
Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tiongkok, pada 27 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Florence LoDalam sebuah kuliah umum di The Institute of Southeast Asian Studies di Singapura, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Quoc Dung, mengatakan bahwa pihaknya "berharap selama kepemimpinan kami Tiongkok akan menunjukkan sikap membatasi dan menahan diri dari aktivitas-aktivitas seperti itu".
"Apa yang dilakukan oleh Tiongkok sangat mengkhawatirkan dan juga semacam mengancam tidak hanya Vietnam, tapi juga negara-negara lain yang melihat potensi mendapatkan ancaman di masa depan," tambahnya, seperti dikutip Reuters pada Selasa (17/12).
2. Sejumlah negara ASEAN menolak klaim Tiongkok atas LCS
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin negara lainnya berfoto bersama saat KTT ASEAN di Busan, Korea Selatan, pada 26 November 2019. ANTARA FOTO/Yonhap via REUTERSEditor’s picks
Beijing secara sepihak memberlakukan Sembilan Garis Putus (Nine-Dash Line) di LCS. Menurut pemerintah, Tiongkok punya hak atas wilayah-wilayah yang masuk ke dalam garis-garis tersebut. Hampir semua kawasan kaya energi di LCS diklaim oleh Tiongkok dengan memakai batas demarkasi bersifat unilateral itu.
Beberapa negara ASEAN menolak mengakui klaim Tiongkok karena percaya ada wilayah-wilayah mereka yang dilanggar. Negara-negara tersebut adalah Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina. Selain itu, Taiwan pun turut jadi penantang Tiongkok untuk urusan ini.
Indonesia sendiri tidak lepas dari perseteruan. Pada 2017 lalu, Indonesia mendaftarkan nama Laut Natuna Utara di sekitar Kepulauan Riau kepada PBB setelah kawasan itu masuk ke dalam Sembilan Garis Putus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meningkatkan keberadaan militer di sana pada 2016.
3. Vietnam menolak komentar bahwa negara-negara ASEAN tidak satu suara melawan Tiongkok
Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok berbaris berjalan saat upacara pembukaan empat kontes yang diadakan oleh Tiongkok sebagai bagian dari International Army Games 2019 di Korla, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Tiongkok, pada 3 Agustus 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/StringerIndonesia tidak seterbuka Vietnam atau Filipina dalam melawan Tiongkok. Ian J. Storey, akademisi di The Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, berpendapat sikap ini tidak memberikan keuntungan kepada Indonesia. "Indonesia sudah jadi bagian dari perselisihan dan secepatnya mereka mengakui realita ini, semakin baik," ucapnya kepada The New York Times.
Vietnam menolak bahwa ada negara-negara ASEAN yang jadi mitra Tiongkok tidak satu suara dalam melawan agresi Beijing. Quoc Dung menilai mereka hanya tidak memprotes negara itu dengan cara sama seperti yang dilakukan Vietnam selama ini.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Vietnam Tarik Film 'Abominable' Gara-gara Peta Laut China Selatan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
