Menolak Aneksasi Tepi Barat oleh Israel Gak Sama dengan Anti-Yahudi
Mural berisi protes rencana aneksasi wilayah pendudukan Tepi Barat, di Rafah, selatan Jalur Gaza, Palestina, pada 14 Juli 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Rencana aneksasi atau pencaplokan 30 persen wilayah Tepi Barat oleh Israel mundur dari tenggat waktu 1 Juli seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Namun, ia menyebut rencana itu belum dibatalkan karena masih tertahan di Gedung Putih.
"Masalah penerapan kedaulatan ada di Washington. Ini belum dibatalkan, pilihan tersebut masih ada," kata Netanyahu, seperti dikutip The Times of Israel, pada Senin 3 Agustus 2020.
Sebelumnya, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump mengatakan aneksasi sebagian kawasan Tepi Barat adalah bagian dari rencana perdamaian Negeri Paman Sam untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.
Trump, tidak seperti para pendahulunya misalnya Barack Obama atau George W. Bush, memilih mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini adalah keputusan yang sangat kontroversial dan mendapat banyak tentangan karena tidak sesuai hukum internasional.
Meski begitu, Amerika Serikat belum menegaskan dukungan kepada Israel dalam hal aneksasi ini. Palestina sendiri menolak rencana tersebut dan memutuskan mundur dari semua kesepakatan menuju perdamaian yang pernah ditandatangani.
1. Palestina menuntut dihapuskannya penjajahan oleh Israel
Tepi Barat dihuni oleh sekitar 3 juta warga Palestina. Pemerintah Israel kemudian mengirimkan kurang lebih 500.000 warga Yahudi ke teritori tersebut untuk mengubah demografinya sampai bisa mengambil paksa sebagian tanah untuk dijadikan wilayah Israel.
Padahal, dalam kerangka two-state solution yang disepakati Israel, Palestina, dan Amerika Serikat, mayoritas Tepi Barat dijanjikan kembali ke tangan Palestina. Sampai kini, kerangka itu tak pernah menemukan jalannya untuk terwujud. Keinginan Netanyahu untuk secara sepihak mencaplok Tepi Barat semakin membuatnya terlihat mustahil.
Palestina, di sisi lain, menuntut agar Israel berhenti melakukan penjajahan.
"Adanya isu aneksasi, adanya isu pendudukan dan segala macam itu merupakan bagian kecil dari penjajahan yang begitu luas di atas tanah Palestina," kata Duta Besar Palestina Zuhair al-Shun kepada IDN Times saat sesi Ambassador's Talk pada Rabu 5 Agustus 2020.
"Oleh karena itu, kami ingin dihilangkannya penjajahan ini secara menyeluruh. Bukan hanya aneksasi dibatalkan, tapi penjajahan itu sendiri dihilangkan di atas tanah Palestina," tegasnya.
Zuhair menilai, selama ini sudah jelas bahwa Israel memang tidak berkomitmen untuk berdamai.
"Israel dalam hal ini tidak ingin adanya perdamaian, walaupun telah kita ketahui bahwa proses perdamaian itu sudah berlangsung sekian lama," tambahnya.
Selain pendudukan, Zuhair juga menyinggung tentang kebijakan Israel yang apartheid. Secara singkat, apartheid (yang dikenal pertama kali di Afrika Selatan) berarti kebijakan dan praktik segregasi dan diskriminasi rasial yang bertujuan untuk membentuk dan menjaga dominasi satu kelompok rasial di atas kelompok rasial lainnya secara sistematis.
Mantan menteri dan aktivisi politik Afrika Selatan Ronnie Kasrils mengatakan lewat buku "Israel and South Africa: The Many Faces of Apartheid" bahwa yang diterapkan Israel mirip dengan negaranya di masa lalu saat orang kulit putih yang merupakan penjajah diistimewakan di atas warga kulit hitam.
Bukan hanya pembangunan tembok-tembok dan menempatkan tentara untuk membatasi mobilitas warga Palestina, Israel juga menentukan hak-hak apa yang bisa diterima oleh mereka. Cara ini sejalan dengan tujuan Zionisme yang diadopsi Israel untuk mendirikan sebuah negara Yahudi.
Kasrils juga menulis bahwa penyerahan kemerdekaan oleh Inggris kepada orang kulit putih minoritas di Afrika Selatan pada 1910 bisa dibandingkan dengan kesepakatan partisi 1947 yang membuka jalan bagi penyerahan kekuasaan di Palestina kepada orang Yahudi minoritas.
Baca Juga: Menlu Protes Palestina Hilang di Peta Google dan Apple Map
2. Two-state solution sulit terwujud karena komunitas internasional membiarkan Israel berbuat semaunya
Mural berisi protes rencana aneksasi wilayah pendudukan Tepi Barat, di Rafah, selatan Jalur Gaza, Palestina, pada 14 Juli 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Ibraheem Abu MustafaSejumlah cara coba ditempuh oleh Palestina untuk menghentikan aneksasi dan mendapatkan kemerdekaan. Zuhair menggarisbawahi bukan saja pemerintah Palestina mundur dari semua kesepakatan bilateral dengan Israel, tapi juga berupaya menggalang berbagai dukungan dari komunitas internasional.
Editor’s picks
Palestina juga memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat karena sangat jelas administrasi Trump saat ini sedang berpihak kepada Israel dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Palestina. Walau mengakui ada berbagai kecaman terhadap rencana aneksasi Israel, tapi Zuhair melihat ini tidak cukup.
"Sekali lagi, ini tidak menyurutkan langkah Israel yang selalu ingin merampas tanah Palestina seluruhnya," kata dia.
Menurutnya, sikap Israel dipengaruhi oleh tidak adanya ketegasan dari negara-negara Barat, PBB, dan masyarakat internasional untuk menghukum kesewenang-wenangan Israel.
"Israel telah dibiarkan seperti ini, yaitu melakukan apa yang ingin dia lakukan sebebas-bebasnya, lebih dari 70 tahun di atas tanah Palestina tanpa ada langkah konkret oleh komunitas internasional untuk menentang apa yang telah dilakukan Israel," tegasnya.
Ia pun mengusulkan beberapa langkah nyata jika memang komunitas internasional benar-benar peduli pada Palestina. Langkah-langkah itu, kata Zuhair, antara lain dikeluarkannya sanksi Dewan Keamanan PBB, boikot produk-produk Israel, hingga membawa negara itu ke Mahkamah Internasional.
Pembiaran terhadap Israel juga mengancam kemungkinan terwujudnya two-state solution.
"Resolusi dengan pembagian dua wilayah ini juga tidak pernah diadopsi dengan baik atau tidak pernah diterapkan," ucapnya.
"Ke mana kalian semua komunitas internasional? Apa yang kalian kerjakan? Mengapa kalian tinggalkan dan kalian biarkan melakukan ini semua tanpa adanya sanksi yang berarti?," protesnya.
3. Menolak aneksasi Tepi Barat tidak sama dengan bersikap anti-Yahudi
Demonstrasi menolak aneksasi sebagian dari wilayah pendudukan Tepi Barat, di Kafr Qaddum dekat Nablus, Palestina, pada 3 Juli 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamad TorokmanBeberapa komentar menyebut Israel sulit melangkah tanpa dukungan negara-negara Barat. Dengan kata lain, misalnya, restu dari Amerika Serikat terhadap aneksasi Tepi Barat sangat dinantikan oleh Israel meski di tengah berbagai kecaman.
"Jika diimplementasikan, aneksasi akan menjadi pelanggaran hukum internasional paling serius, sangat melukai prospek two-state solution dan memangkas kemungkinan adanya pembaruan negosiasi," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrez dalam keterangan resmi pada Juni lalu.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga melihat ada standar ganda di tubuh Dewan Keamanan PBB.
"Kini, terserah kita apakah kita mau berdiri di sisi hukum internasional atau pura-pura buta?". Mengapa Dewan Keamanan menanti terjadinya aneksasi dulu baru melakukan fungsinya?," ujarnya.
Di Amerika Serikat, anggota dewan dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez memimpin petisi di Capitol Hill untuk menolak aneksasi Tepi Barat.
"Amerika Serikat wajib berkomitmen terhadap sebuah masa depan di mana semua warga Israel dan Palestina hidup dengan hak, martabat, dan demokrasi penuh," kata dia dalam sebuah surat penggalangan dukungan.
Seakan tak mau kalah, anggota dewan dari Partai Republik ikut mengeluarkan sikap tertulis yang meminta pemerintah tetap mendukung aneksasi oleh Israel. Bahkan, Scott Perry selaku politisi dari partai pendukung Trump itu, mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.
Perry menuding mereka yang menolak aneksasi sebagai orang-orang yang anti-Yahudi. Dengan kata lain, jika memakai logikanya, siapa pun yang tak setuju dengan langkah pemerintah Israel untuk mencaplok lebih banyak teritori Palestina sama dengan pembenci Yahudi atau rasis.
Tuduhan itu dibantah oleh IfNotNow, kelompok Yahudi progresif.
"Rasanya mubazir untuk terus mengatakan ini, tapi kami akan terus melakukannya sampai para politisi mendengar: mengkritik Israel, penjajahan, atau aneksasi itu tidak sama dengan anti-semitik," tulis grup tersebut lewat Twitter.
Zuhair pun sependapat.
"Isu anti-semitisme adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh Israel untuk mendapatkan dukungan secara maknawi dari komunitas-komunitas internasional yang seakan itu menjustifikasi pendudukan dan penjajahan Israel atas tanah Palestina," kata Zuhair.
"Kita harus tetap fokus terhadap fakta-fakta yang terlihat dan yang terjadi di lapangan. Kita bisa kembali bertanya kepada diri kita masing-masing: siapa yang terjajah dan siapa yang menjajah?," tutupnya.
Baca Juga: [WANSUS] Zionisme, Yahudi, Israel dan Miskonsepsi di Indonesia
Berita Terkini Lainnya
