OKI Akui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina

2. Mereka mendukung berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

ANTARA FOTO/REUTERS/Kayhan Ozer

OKI menegaskan bahwa masyarakat Palestina memiliki hak penuh untuk "menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai batas-batas yang disepakati pada 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya".

Dengan kata lain, negara-negara anggota OKI setuju bahwa two-state solution adalah jalan keluar yang tepat untuk konflik Israel-Palestina di mana keduanya berhak berdaulat dan hidup berdampingan. Pengakuan Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dianggap melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.

Baca juga: Memahami "Two-State Solution", Solusi Israel-Palestina yang Dilanggar Trump

3. Amerika Serikat dianggap tak lagi berperan dalam proses perdamaian.

ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque

OKI menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat "bertanggungjawab penuh atas segala konsekuensi jika tak menarik keputusan ilegal itu" serta menganggap negara tersebut "menarik diri dari perannya sebagai pendukung perdamaian".

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato bahwa Amerika Serikat seharusnya sudah tak diizinkan lagi untuk terlibat dalam segala negosiasi damai antara Palestina dengan Israel.

"Kita tak boleh menerima peran apapun dari Amerika Serikat dalam proses perdamaian, mereka telah membuktikan bias penuh dengan memihak Israel. Yerusalem adalah dan akan selalu jadi ibu kota Palestina," tegasnya, seperti dikutip dari Al Jazeera.

4. Benjamin Netanyahu menolak pernyataan OKI.

ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad

Menyusul dirilisnya pernyataan bersama itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan respons negatif. Dilansir dari CNN, Netanyahu berkata,"Pernyataan-pernyataan tersebut tidak berkesan bagi kami. Pada akhirnya, kebenaran akan menang dan yang lainnya akan mengakui—banyak negara akan mengakui—Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan juga akan memindahkan kedutaan besar mereka.

"Lebih baik bagi warga Palestina untuk mengakui kenyataan dan bekerja menuju perdamaian dan bukan bekerja menuju radikalisasi, dan untuk mengakui fakta tambahan tentang Yerusalem: bukan hanya ini adalah ibu kota Israel, kami juga akan melindungi kebebasan beribadah bagi semua agama di Yerusalem," tambahnya.

5. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel untuk mengevaluasinya kembali.

Twitter Pramono Anung

Melalui akun Twitter pribadinya, Presiden Jokowi menulis: "Saya mengajak negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam untuk berani menolak keputusan Amerika yang menyatakan Jerusalem adalah Ibukota Israel. Kita tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan dan kerja sama ekonomi kepada Palestina."

Kemudian, seperti disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, ada enam usulan yang ia sampaikan di depan forum.

"Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Kedua, mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem," kata Jokowi.

"Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melakukannya. Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI."

"Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina. Keenam, berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB," tegasnya.

Baca juga: Memahami Intifada, Gerakan Perlawanan Palestina Terhadap Israel