Comscore Tracker

PBB: Indonesia Harus Lindungi Veronica Koman dan Aktivis Lainnya

Polisi minta bantuan Interpol untuk tangkap Veronica Koman

Jenewa, IDN Times - Pakar HAM independen melalui badan HAM PBB untuk kawasan Asia (OHCHR Asia) merilis pernyataan resmi sebagai respons atas sikap pemerintah Indonesia terhadap para aktivis HAM yang memberikan informasi tentang Papua pada 16 September kemarin.

Melalui situs resmi, OHCHR Asia mengingatkan Indonesia agar "melindungi hak seluruh masyarakat untuk melakukan protes damai, memastikan terbukanya akses internet serta menjamin hak pembela HAM Veronika Koman dan lainnya yang melaporkan tentang protes di Papua dan Papua Barat".

1. OHCHR meminta Indonesia mencabut status tersangka yang ditetapkan kepada Veronica

"Kami mengimbau adanya langkah-langkah segera yang bisa memastikan perlindungan kebebasan berekspresi dan menangani segala aksi pelecehan, intimidasi, campur tangan, batasan-batasan yang tidak semestinya serta ancaman-ancaman terhadap mereka yang melaporkan tentang protes-protes tersebut," kata pakar HAM PBB.

Mereka juga mendorong kepolisian Indonesia untuk mencabut status tersangka yang ditetapkan kepada Veronica.

"Kami menyambut baik langkah pemerintah terhadap insiden rasis, tapi kami mendorong agar pemerintah mengambil tindakan segera untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi serta mencabut semua tuduhan terhadapnya agar ia bisa terus melaporkan situasi HAM di Indonesia secara mandiri."

Veronica Koman adalah pengacara yang sejak demonstrasi merebak di Papua pada pertengahan Agustus lalu membagikan informasi secara rutin mengenai situasi di kawasan paling timur Indonesia tersebut. Salah satunya adalah melalui Twitter.

2. Veronica menilai telah terjadi "pembunuhan karakter" terhadapnya

Informasi yang dibagikan oleh Veronica menjadi sangat krusial bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi terkini di Papua. Ini karena pemerintah pusat di Jakarta, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutuskan untuk memblokir akses internet di Papua.

Alhasil, distribusi informasi dari lokasi kejadian menjadi terhambat. Ini tak hanya merugikan bagi masyarakat sipil, tapi juga para jurnalis. Kepolisian pun menjadikan Veronica sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoaks dan provokasi sejak awal September lalu.

Dalam pernyataan resmi yang ia unggah melalui Twitter pada Minggu (15/9), Veronica menegaskan "menolak pembunuhan karakter"  yang dilakukan otoritas Indonesia terhadapnya sebagai pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya.

Baca Juga: Veronica Koman Bantah Pendanaan untuk Ujaran Hoaks dan Provokasi Papua

3. Veronica menilai polisi menyalahgunakan kewenangan

PBB: Indonesia Harus Lindungi Veronica Koman dan Aktivis LainnyaSuasana Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, pada 2 September 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Terakhir, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, mengatakan pihaknya menemukan aliran dana dalam jumlah besar dalam rekening Veronica. "Bahwa saldo rekening saya dalam batas nominal yang wajar sebagai pengacara yang juga kerap melakukan penelitian," kata Veronica yang berusaha menangkis penggiringan opini oleh kepolisian.

"Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang kepolisian, apalagi kemudian menyampaikannya ke media massa dengan narasi yang teramat berlebihan," tambahnya. Ia menganggap pemeriksaan rekening pribadinya sama sekali tidak berkaitan dengan pasal UU ITE yang dipakai untuk menjeratnya.

4. Indonesia meminta bantuan Interpol untuk menangkap Veronica

PBB: Indonesia Harus Lindungi Veronica Koman dan Aktivis LainnyaSuasana perkantoran di sekitar Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, pada 2 September 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie, menyebutkan Veronica tengah berada di Australia. Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Australia agar paspornya tidak bisa digunakan lagi. 

"Ketika diketahui yang bersangkutan [Veronica] berada di Australia, sesuai data terakhir, atau di negara lain, kami akan koordinasikan untuk segera menjalin kerja sama sesuai dengan yang diminta penyidik Polda Jatim," ujar Ronny kepada media pada Senin (9/9).

Hal ini juga disadari oleh Veronica seperti disampaikan dalam pernyataan resminya. Bahkan, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto, mengungkap bahwa Interpol turut dilibatkan untuk membawa Veronica kembali ke Indonesia.

Veronica bukan satu-satunya yang menjadi target pemerintah dan polisi Indonesia karena menunjukkan sikap soal Papua. Aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Surya Anta, bahkan telah ditahan di Mako Brimob dan dijadikan tersangka sejak awal September kemarin.

Masih ada lima aktivis lain yang bernasib sama. Mereka ditangkap karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Menurut laporan, di dalam tahanan, mereka wajib mendengarkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Hanya saja, polisi masih bungkam mengenai kebenaran kabar ini.

5. PBB meyakinkan Indonesia bahwa protes di Papua takkan berhenti hanya karena ada "penggunaan kekuatan secara berlebihan"

PBB: Indonesia Harus Lindungi Veronica Koman dan Aktivis Lainnyatwitter.com/VeronicaKoman

Selanjutnya, pakar HAM PBB meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa segala tindakan represif dan intimidasi terhadap aktivis maupun demonstran akan berakhir sia-sia. "Protes-protes tersebut takkan bisa dihentikan oleh penggunaan kekuatan secara berlebihan atau pemberantasan kebebasan berekspresi serta akses terhadap informasi."

"Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk mengakui hak seluruh pengunjuk rasa dan memastikan berlanjutnya layanan internet. Kami menyambut baik kembalinya internet di hampir seluruh wilayah Papua dan Papua Barat pada 4 September."

Baca Juga: Polri Bujuk Keluarga Veronica Koman Agar Ia Pulang ke Indonesia

Topic:

  • Rosa Folia

Berita Terkini Lainnya