Atas Nama Demokrasi, Pemerintah Daerah Ini Larang Pemakaian Burka

"Negara tak berhak mengatur cara warganya berpakaian"

Quebec, salah satu provinsi terbesar di Kanada, meresmikan sebuah aturan yang melarang warga menutup wajah mereka ketika berada di tempat umum. Artinya, ini juga berdampak pada perempuan Muslim yang memakai burka.

Demokrasi di Kanada disebut sebagai alasan mengapa aturan itu harus ada.

Atas Nama Demokrasi, Pemerintah Daerah Ini Larang Pemakaian BurkaNewstatesman

Pada Rabu lalu, Pemerintah Provinsi Quebec resmi mengadopsi aturan yang diyakini sebagai yang pertama di Amerika Utara tersebut. Warga diharamkan untuk memakai penutup wajah ketika ada di lokasi umum seperti terminal, stasiun dan bandara.

Mereka juga tidak boleh melakukanya saat menerima layanan pemerintah. Dikutip dari The Guardian, pemerintah butuh waktu dua tahun untuk merumuskannya. Salah satu tujuan dari aturan itu adalah untuk membuat wilayah Quebec netral dalam konteks agama.

Menurut pemerintah Quebec, aturan itu penting karena beberapa faktor, terutama situasi di negara demokratis seperti Kanada.

"Kami hanya berkata demi alasan-alasan yang berkaitan dengan komunikasi, identifikasi dan keamanan, pelayanan publik harus diberikan dan diterima dengan wajah terbuka. Kita tinggal di masyarakat bebas dan demokratis. Kamu bicara padaku, aku harus lihat wajahmu, dan kamu harus lihat wajahku. Sesederhana itu," kata Gubernur Quebec Philippe Couillard.

Baca juga: Pakai Burka Saat Rapat, Anggota Parlemen Ini Curi Perhatian

Aturan mendapat kritikan pedas dari sejumlah masyarakat.

Atas Nama Demokrasi, Pemerintah Daerah Ini Larang Pemakaian BurkaDPA/thelocal.de

Awalnya, aturan dibuat untuk melarang penutupan wajah kepada orang-orang yang menawarkan atau menerima layanan dari pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, aturan itu mencakup siapapun yang berada di lokasi pemerintahan, sekolah, layanan kesehatan hingga transportasi. 

Ada ketakutan bahwa perempuan yang memakai burka akan dilarang naik bus karena aturan tersebut. Mereka yang menentang aturan itu menilai pemerintah sedang menargetkan para perempuan Muslim dan justru akan memperuncing debat tentang identitas, agama dan toleransi.

Mereka juga mencurigai bahwa pemerintah memakai isu ini untuk meraih suara warga demi pemilu tahun depan. Menurut data per 2016, hanya tiga persen perempuan Muslim Kanada yang memakai niqab sehingga aturan itu terkesan mengada-ada.

"Ini seperti solusi yang dibuat-buat untuk suatu masalah yang sengaja diciptakan," kata Ihsaan Gardee dari National Council of Canadian Muslims. Ia menambahkan,"Kami berpendapat bahwa negara tak punya urusan untuk mengatur pakaian apa yang bisa dipakai masyarakat. Negara tak seharusnya memaksa perempuan untuk tak berpakaian atau berpakaian dalam cara tertentu."

Baca juga: Diharuskan Berhijab, Pecatur Ini Pindah Negara

Topik:

Berita Terkini Lainnya