Gelar Referendum, Kurdistan Siap Merdeka dari Irak

Referendum Kurdistan Irak dilaksanakan pada Senin (25/9) waktu setempat. Menurut laporan Reuters, jumlah warga yang mendatangi bilik-bilik suara sangat tinggi. Dari 5,8 juta pemilih sah, 78 persennya bersedia memilih langsung. Pertanyaannya sederhana: Apakah Kurdistan dan wilayah di sekitarnya harus menjadi negara merdeka? Namun, faktanya, dampaknya jauh lebih rumit dari itu.

Warga Kurdistan merasa tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Berbagai pihak telah sejak lama memprediksi bahwa warga Kurdistan Irak, cepat atau lambat, akan memaksa untuk memisahkan diri dari Irak. Orang-orang Kurdi sendiri tersebar di Irak, Iran, Suriah dan Turki. Mereka tak memiliki kewarganegaraan ketika Ottoman runtuh.

Pada 1920, warga Kurdistan Irak sempat dijanjikan sebuah negara sendiri usai Perang Dunia I. Namun, janji itu tak pernah terlaksana. Sejak itu, warga Kurdi di Irak bagian utara membentuk tentara mereka sendiri dan berperang melawan pemerintah Irak di Baghdad, terutama ketika Saddam Hussein berkuasa.

Mereka melihat bahwa Irak tak pernah bisa memberikan rasa aman, adil, dan sejahtera. Terlebih lagi dengan keberadaan kelompok ISIS, tentara Kurdistan meyakini mereka lebih bisa menjaga diri sendiri dibandingkan harus bergantung kepada Irak.

"Kami sudah melihat yang lebih buruk, kami sudah melihat ketidakadilan, pembunuhan dan blokade," kata salah seorang warga. Sejak 1986 hingga 1988, tentara Irak menghancurkan ribuan desa-desa Kurdi. Padahal, 20 persen populasi Irak merupakan orang-orang dari etnis tersebut.

Belum lagi penilaian bahwa pemerintah Irak turut bertanggungjawab melahirkan ISIS yang telah membunuh kelompok minoritas Yazidi, yang menurut mereka ada warga Kurdi. Keberadaan minyak mentah di wilayah itu juga menjadi salah satu faktor pendorong kuatnya keinginan untuk membentuk negara sendiri.

Baca Juga: Suami Diusir, Irak Tahan Anak dan Istri Teroris ISIS

Jika Kurdistan Irak merdeka, beberapa negara khawatir itu akan berdampak buruk.

Menanggapi referendum tersebut, Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan secara terbuka mengingatkan pemerintah Kurdistan Irak bahwa pihaknya siap melakukan operasi militer lintas batas.

Turki menganggap referendum itu sebagai sesuatu yang ilegal dan berkata pemerintahnya akan melakukan semua langkah yang diperlukan, termasuk di bidang politik, ekonomi, perdagangan dan keamanan, jika mereka tetap memaksa merdeka.

Pemerintah Iran juga mengecam referendum itu dengan menutup perbatasan mereka yang bersinggungan langsung dengan wilayah Kurdistan Irak. Menurut Iran, referendum itu salah besar dan menegaskan Iran sangat mendukung integritas teritorial Irak.

Sementara itu, pemerintah Irak di Baghdad langsung memerintahkan petugas keamanan untuk bersiaga dan memberlakukan jam malam. Wakil Presiden Irak Nuri Kamal al-Maliki menyebut referendum itu "sebuah deklarasi perang terhadap persatuan masyarakat Irak."

Pemerintah Amerika Serikat sendiri khawatir bahwa kemerdekaan Kurdistan Irak bisa menggoyahkan Irak dan perlawanan terhadap ISIS. Turki dan Iran pun takut jika kelompok Kurdi di negara mereka akan menuntut kemerdekaan.

Hasil referendum itu akan diumumkan dalam waktu 72 jam. Mayoritas memprediksi bahwa warga memilih untuk merdeka dan membuat Masoud Barzani, pemimpin Pemerintah Wilayah Kurdistan, untuk menegosiasikan kemerdekaan daerah yang kaya minyak itu.

Baca Juga: Inilah Potret Para Pejuang Wanita yang Ditakuti ISIS Lebih dari Tentara Militer Manapun