Tiongkok: Media Barat Sebarkan Berita Palsu Soal Muslim di Xinjiang
ANTARA FOTO/Cem Oksuz/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Beijing, IDN Times - Media milik pemerintah Tiongkok menerbitkan sebuah rilis redaksi yang berisi bantahan atas laporan-laporan organisasi berita dari negara-negara Barat soal Muslim di Provinsi Xinjiang. Redaksi Global Times menyebut semua laporan tersebut adalah "berita palsu" pada Jumat (5/7).
Global Times sendiri dioperasikan oleh institusi media Harian Rakyat yang didanai oleh pemerintah Tiongkok. Beijing kerap menggunakan kedua outlet untuk menyebarluaskan pendapat atau posisi pemerintah terkait isu-isu tertentu. Sebelumnya, ada dua media besar dari Amerika Serikat dan Inggris yang mempublikasikan laporan terbaru mengenai Muslim di Xinjiang.
1. Media dan para politisi di negara Barat jadi sasaran redaksi
REUTERS/Thomas PetersPublikasi redaksi itu bertepatan dengan satu dekade kerusuhan Urumqi yang terjadi pada 5 Juli 2009. "Tidak peduli usaha Tiongkok untuk memberitahukan apa yang benar-benar terjadi di Xinjiang, beberapa media dan politisi Barat kukuh membuat dan menyebarkan berita bohong," tulis redaksi Global Times.
Pemerintah Tiongkok mendapatkan kritik keras dari komunitas internasional terkait perlakuan terhadap kelompok Muslim dari etnis Uighur yang tinggal wilayah bagian barat negara itu. Diperkirakan ada sekitar satu juta warga Muslim kini ditahan di kamp detensi yang dioperasikan oleh pemerintah Tiongkok.
Baca Juga: Siapa Uighur dan Mengapa Tiongkok Diduga Mendiskriminasi Mereka?
2. Global Times menyebut warga Xinjiang kini hidup lebih baik
ANTARA FOTO/REUTERS/Wong CampionUntuk memperingati kerusuhan tersebut, sebuah tulisan bertajuk laporan khusus juga dipublikasikan oleh Global Times. Berjudul "Warga Xinjiang Menyanjung Kehidupan yang lebih Baik, Stabilitas Setelah Satu Dekade Usai Kerusuhan Urumqi", wartawan dari media itu menyebut penduduk setempat bahu-membahu untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi lagi.
Menurut laporan itu, "tidak ada serangan dengan kekerasan terjadi di Xinjiang selama hampir tiga tahun" dan warga mengaku "sepanjang 10 tahun terakhir masyarakat dari seluruh kelompok etnis bekerja sama untuk memastikan apa yang terjadi pada 2009 tak kembali".
3. Pemerintah menyatakan wilayah itu rentan disusupi ekstremisme dan terorisme
ANTARA FOTO/Cem Oksuz/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERSEditor’s picks
Sejauh ini, Beijing mengaku tidak ada kamp detensi serta penawanan sewenang-wenang terhadap warga Muslim sipil di Xinjiang. Pemerintah menyebut fasilitas tersebut sebagai "pusat pelatihan vokasi" dengan tujuan mengalihkan warga-warga yang sudah terdeteksi terkena paham ekstremisme dan terorisme untuk meninggalkan ideologi mereka.
Apa yang diajarkan adalah soal keterampilan, bahasa Mandarin, serta budaya Tiongkok. Menurut Beijing, apa yang terjadi adalah murni implementasi program deradikalisasi dan perlawanan terhadap terorisme karena kawasan Xinjiang dekat dengan zona konflik di Asia Selatan, Asia Tengah dan Timur Tengah.
4. Dokumenter Vice menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim
REUTERS/Thomas PeterMelalui dokumenter tersebut, jurnalis Vice bernama Isobel Yeung memperlihatkan kehidupan di salah satu kota di Xinjiang, Kashgar, yang didominasi oleh Muslim. Kamera pengawas dipasang di hampir seluruh titik--beberapa agak tersembunyi, lainnya sangat mudah dilihat oleh warga biasa.
Selain itu, di banyak sekali lokasi publik, polisi berkeliaran dengan membawa perlengkapan yang cukup mencolok. Yeung yang menyamar sebagai travel vlogger dilarang berbicara dengan warga lokal tanpa izin otoritas setempat.
Ia juga mendengar sejumlah kesaksian warga Muslim yang melarikan diri ke Istanbul tentang apa yang menimpa mereka dan keluarga. Seorang ibu terpaksa meninggalkan anaknya di Xinjiang yang diduga telah dimasukkan ke taman kanak-kanak yang sebenarnya merupakan panti asuhan.
5. Laporan Vice hampir sama dengan reportase BBC
IDN Times/Uni LubisBBC juga melakukan wawancara dengan sejumlah warga Muslim Xinjiang yang berada di luar negeri. Kesaksian mereka menunjukkan pemerintah sengaja memisahkan anak-anak Muslim dari orangtua dan keluarga.
Ketika orang-orang dewasa ditawan di kamp detensi, anak-anak dimasukkan ke sekolah asrama di mana tujuannya agar mereka meninggalkan Islam dan menggunakan bahasa Mandarin.
Sekolah asrama itu beroperasi seperti panti asuhan. Anak-anak diperlakukan seakan mereka tidak memiliki orangtua. Jumlah institusi semacam ini meroket di Xinjiang. Menurut penelitian Adrian Zenz yang diterbitkan di Journal of Political Risk, pada 2017 total anak-anak yang masuk ke taman kanak-kanak di Xinjiang meningkat lebih dari setengah juta.
Sebanyak 90 persen dari lonjakan itu adalah anak-anak dari etnis Uighur dan Muslim minoritas lainnya di kawasan tersebut. Angka-angka ini menjadikan partisipasi anak-anak usia pra-sekolah berubah drastis dari di bawah rata-rata nasional menjadi tertinggi di Tiongkok.
Baca Juga: Tiongkok Pasang Aplikasi Pengintai dalam Handphone Turis Asing
Berita Terkini Lainnya
