Di KTT D-8, Jokowi Serukan Akses Terhadap Vaksin COVID-19 Harus Adil
Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan memberikan pidato virtual di sidang PBB (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pada Kamis, 8 April 2021, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menghadiri KTT D-8 ke-10 di Dhaka, Bangladesh. Dalam KTT bertemakan Partnership for a Transformative World Harnsessing the Power of Youth and Technology ini, Jokowi menekankah tiga hal kepada semua anggota negara D-8.
KTT D-8 dihadiri oleh hampir semua pemimpin negara anggota D-8 yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Bangladesh selaku ketua, bertepatan dengan 24 tahun sejak D-8 didirikan.
Apa saja hal-hal yang Jokowi tekankan kepada semua negara anggota D-8 dalam pertemuan ini?
Baca Juga: Jokowi Minta Perusahaan Swasta Beri THR untuk Karyawan
1. Akses adil terhadap vaksin, serta ketersediaan dan keterjangkauan vaksin
Ilustrasi vaksin. Dok. Antara FotoHal pertama yang Jokowi tekankan dalam KTT D-8 ke-10 ini adalah mengenai akses adil terhadap vaksin COVID-19, beserta ketersediaan dan keterjangkauannya. Vaksin memang jadi salah satu kunci untuk keluar dari krisis pandemik COVID-19.
Jokowi mengajak agar pemimpin negara-negara D-8 menolak nasionalisme vaksin, dan mendukung vaksin multilateral. Vaksin adalah barang publik global dan dunia mesti bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.
"Artinya dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi dan ini berarti tidak boleh ada restriksi (pembatasan) terhadap produksi dan distribusi vaksin," ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/4/2021).
Presiden juga menegaskan bahwa negara-negara D-8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi vaksin yang mereka miliki. Hal itu semata-mata untuk meningkatkan produksi vaksin, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi.
"Beberapa dari negara D-8 termasuk Indonesia, saat ini tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri atau vaksin Merah Putih dalam hal ini Indonesia. Untuk itu, D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan," ujar Retno.
2. D-8 harus berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi global
Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Editor’s picks
Hal kedua yang ditekankan Jokowi adalah bahwa negara-negara D-8 harus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antara negara yang melebihi 1,5 triliun dolar Amerika Serikat (sekitar Rp21,840 triliun), D-8 dapat berkontribusi untuk hal tersebut.
"D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global. Presiden mendorong untuk memfasilitasi perdagangan intra negara D-8 dan meminta agar hambatan perdagangan harus diminimalisir. Intensifikasi intra perdagangan antar negara D-8 perlu terus didorong," ujar Retno.
3. D-8 harus mengembangkan teknologi digital
Ilustrasi ekonomi digital (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Hal ketiga yang ditekankan oleh Jokowi dalam KTT D-8 ini adalah negara-negara D-8 harus dapat mengembangkan teknologi digital. Jokowi juga menyampaikan, pengembangan teknologi ini nantinya harus tetap berbasis kesejahteraan rakyat.
"Presiden menyampaikan, digitalisasi artificial intelligence, computing power, big data, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Sektor tersebut merupakan ekonomi masa depan dan D-8 harus memanfaatkan teknologi itu untuk menyejahterakan rakyat," ungkap Retno.
Retno juga menjabarkan, negara-negara D-8 memiliki potensi yang besar dan keunggulan demografi berupa penduduk muda. Total, penduduk muda negara-negara D-8 berjumlah 323 juta orang, atau sekitar 27,3 persen dari total populasi dunia.
"Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Oleh karena itu Presiden menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan. Industri startup harus terus didorong dan keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan, dan pengembangan industri startup berbasis syariah," ujar Retno.
4. KTT D-8 ke-10 menghasilkan dua keputusan
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayLebih lanjut, Retno menjabarkan, KTT D-8 ke-10 ini menghasilkan dua keputusan, yaitu Dhaka Declaration dan Decennial Roadmap 2020-2023. Dua keputusan ini menjadi komitmen bagi setiap negara D-8 untuk meningkatkan kerja sama ke depannya.
"Pertemuan ini menghasilkan dua outcome dokumen yaitu Dhaka Declaration dan Decennial Roadmap 2020-2023. Dhaka Declaration merupakan Deklarasi yang berisikan komitmen politis D-8 ke depan untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi pembangunan dan meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global," ungkap Retno.
"Sementara Decennial Roadmap 2023 merupakan guideline dan timeline yang disusun negara-negara D-8 untuk mencapai komitmen Dhaka Declaration selama satu dekade ke depan," lanjut Menlu RI tersebut.
Baca Juga: KTT G20, Jokowi Soroti 2 Hal Penting Terkait Krisis Ekonomi Global
Topik:
Berita Terkini Lainnya
