Perempuan dan Anak-anak Australia Ditahan secara Ilegal di Suriah
Bendera Australia (unsplash.com/Amber Weir)
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 12 perempuan dan 21 anak-anak asal Australia telah ditahan secara paksa dan tidak sah selama empat tahun di sebuah kamp penahanan Suriah. Hal itu disampaikan Save the Children, lembaga yang mewakili perempuan dan anak-anak itu, dilaporkan The Guardian Senin (25/9/2023).
Warga Australia tersebut adalah istri, janda dan anak-anak dari para pejuang ISIS yang terbunuh atau dipenjara. Sebagian besar dari mereka telah ditahan di kamp penahanan Roj yang jorok di timur laut Suriah selama empat tahun.
Dalam pengajuan ke pengadilan federal, Save the Children Australia berpendapat bahwa pemerintah memiliki kekuatan dan kewajiban untuk memindahkan dan memulangkan mereka ke Australia.
Baca Juga: Krisis Ekonomi Suriah kian Parah, PBB Minta Bantuan Donatur
1. Australia menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kendali pada perempuan dan anak-anak yang ditahan
Melansir Arab News, pemerintah Australia berargumen dalam pengajuannya ke pengadilan, mereka tidak memiliki kendali atas perempuan dan anak-anak Australia yang berada di Suriah dan tidak dapat dipaksa untuk memulangkan mereka.
Pemerintah Australia mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas warga Australia yang pergi ke Suriah atau ditahan. Penahanan perempuan dan anak-anak ini berada di bawah kebijaksanaan mutlak dari Pemerintah Otonomi Suriah Utara dan Timur (AANES), di mana pemerintah Australia tidak memiliki wewenang apa pun.
Bahkan apabila repatriasi disetujui oleh pasukan Suriah, maka kedua negara perlu mengatur pemulangan mereka secara aman dengan memperhatikan situasi keamanan dan geopolitik yang ada pada saat ini.
Baca Juga: Presiden Suriah Kunjungi China, Minta Bantuan Dana?
2. Ahli hukum di pengadilan menilai Australia punya wewenang untuk akhiri penahanan
Editor’s picks
Sedangkan surat permohonan yang diajukan oleh Save the Children menyatakan Australia memiliki kontrol yang efektif atas penahanan perempuan dan anak-anak ini. Australia harus membuktikan bahwa para perempuan dan anak-anak tersebut ditahan secara sah.
Dalam sebuah pernyataan tertulis di hadapan pengadilan, profesor hukum Universitas Vanderbilt, Michael Newton, seorang ahli hukum konflik bersenjata dan keadilan transnasional, menyatakan Australia memiliki kemampuan praktis berdasarkan kewenangan de facto. Australia dinilai bisa membuat aturan untuk mengakhiri penahanan yang berkepanjangan atas perempuan dan anak-anak Australia di Suriah Timur Laut.
"Sebagai konsekuensi logisnya, para pejabat Australia memiliki sarana untuk mengamankan pembebasan dan pemulangan perempuan dan anak-anak Australia di Suriah Timur Laut,” ungkap Newton dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Guardian, Selasa (26/9/2023).
3. Gugatan hukum diperlukan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak
Menjelang sidang pengadilan pada Selasa (26/9/2023), kepala eksekutif Save the Children Australia, Mat Tinkler, mengatakan bahwa gugatan hukum ini diperlukan karena anak-anak Australia yang tidak bersalah ini telah ditelantarkan oleh pemerintah mereka sendiri.
"Meskipun ada banyak kesempatan untuk memulangkan keluarga-keluarga ini, pemerintah Australia pada akhirnya gagal dalam tugasnya untuk membawa pulang semua warganya ke tempat yang aman," ungkap Tinkler.
Tinkler mengatakan bahwa meskipun upaya advokasi telah dilakukan dengan sangat keras dan tanpa henti, kelambatan pemerintah telah memaksa masalah ini dibawa ke pengadilan.
"Tindakan hukum tidak pernah menjadi pendekatan yang dipilih oleh siapa pun, namun keluarga-keluarga tersebut tidak memiliki pilihan lain. Kami sangat berharap anak-anak dan ibu mereka akan segera dipulangkan ke rumah dengan selamat,” lanjut Tinkler, dikutip dari The National Tribune.
Australia sebelumnya telah melakukan dua misi pemulangan dari kamp-kamp di timur laut Suriah. Pada 2019, delapan anak yatim piatu, termasuk seorang remaja yang sedang hamil, dipulangkan ke New South Wales dari kamp-kamp tersebut. Pada Oktober lalu, empat perempuan dan 13 anak dibawa kembali.
Pemerintah mengatakan mereka berkomitmen untuk memulangkan semua warga Australia yang dapat dievakuasi dengan aman, tetapi belum memberikan indikasi kapan operasi lain akan diluncurkan.
Baca Juga: Fakta-Fakta Kunjungan Presiden Assad China, Suriah Merapat
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
