Dubes Prancis: Aksi Boikot Juga Rugikan Ekonomi Indonesia
Karyawan merapikan beberapa produk yang diboikot karena dinilai berafiliasi dengan Prancis di sebuah minimarket, Kunciran, Tangerang (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard mengatakan, aksi boikot yang sempat dilakukan oleh segelintir orang di Tanah Air tidak hanya akan berdampak ke perekonomian Prancis tetapi juga Indonesia. Apalagi ada 50 ribu pekerja Indonesia yang mengais rezeki di perusahaan milik Prancis. Salah satunya adalah PT Danone Indonesia.
"Akan ada banyak warga Indonesia yang kena dampaknya bila terus dibiarkan. Itu sama saja seperti menembak kakimu sendiri. Apalagi produk (Prancis) yang diproduksi di Indonesia juga sebagian ada yang diekspor ke kawasan," ungkap Dubes Chambard ketika berbicara ke sejumlah media Indonesia, termasuk IDN Times, Senin (9/11/2020), di gedung Kedutaan Prancis, Jakarta.
Di sisi lain aksi boikot juga akan memberikan impresi yang buruk kepada calon investor dari Prancis dan Uni Eropa. Sebab, mereka takut setelah berinvestasi triliunan rupiah untuk jangka panjang justru tidak aman.
"Padahal, salah satu tugas saya (sebagai duta besar) adalah mengundang pengusaha Prancis untuk datang kemari. "Ayo datang, berinvestasi di sini dan itu nilainya triliunan rupiah," kata dia menjawab pertanyaan IDN Times.
Bagaimana sikap resmi Pemerintah Indonesia menanggapi dorongan agar produk Prancis turut diboikot sebagai bentuk protes terhadap pidato Presiden Emmanuel Macron?
Baca Juga: Seruan Boikot Produk Prancis, Poster Macron Dilempar Telur dan Dibakar
1. Dubes Prancis ucapkan terima kasih Pemerintah RI menolak ikut aksi boikot
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Dalam forum itu, Dubes Chambard turut mengucapkan terima kasih karena Pemerintah Indonesia tidak ikut mendukung aksi boikot produk-produk buatan Prancis. Pernyataan soal sikap resmi pemerintah disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar pada 3 November 2020 lalu.
Ia menyebut, seruan aksi boikot produk-produk asal Prancis malah bertentangan dengan niat pemerintah yang ingin meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan atau membahas hal itu karena memang hal ini akan memperkeruh kondisi. Kita saat ini justru ingin meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, langkah-langkah seperti itu tidak akan dilakukan pemerintah," ungkap Mahendra.
Lagi pula, katanya lagi, sulit membedakan kemunculan sebuah produk. Sebab, meski produk itu merek Prancis, tetapi proses produksinya sudah dilakukan di Indonesia.
"Kalau mau realistis membedakan satu produk dari negara A dan negara B hampir tidak mungkin ya," ujarnya lagi.
Pemerintah Indonesia, kata Mahendra, juga tidak akan menarik untuk sementara waktu Dubes Indonesia di Prancis, Arrmanatha Nasir. Sebab, kehadiran dubes sebagai perwakilan pemerintah di Prancis justru dibutuhkan.
"Justru kalau tidak ada (dubes) malah mempersulit hubungan diplomasi, karena tidak ada komunikasi," tutur dia.
Aksi boikot di Indonesia diserukan oleh sejumlah ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bentuk kemarahan terhadap pidato Presiden Macron. Bahkan, MUI menyerukan untuk sementara waktu memboikot produk-produk buatan Prancis hingga Macron meminta maaf, karena dianggap telah menyinggung umat Islam.
Baca Juga: Turki Serukan Boikot Produk-produk Buatan Prancis, Memang Ngaruh?
2. Aksi boikot justru membuat calon investor asing ogah berinvestasi di Indonesia
Dubes Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard (IDN Times/Santi Dewi)Editor’s picks
Sementara, di sisi lain, Chambard turut mengingatkan bila aksi boikot produk-produk Prancis terus dibiarkan maka bisa membuat calon investor takut untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab, calon investor akan mencari negara yang aman dan stabil.
"Tidak mungkin karena ada peristiwa tertentu di satu negara yang dianggap menyerang Muslim, lalu berdampak ke dorongan agar memboikot produk-produk tertentu. Mereka (calon investor) tentu akan takut karena dana yang dibenamkan mencapai triliunan rupiah," kata Chambard.
Sebagai gambaran, Chambard memaparkan ada sekitar 200 perusahaan Prancis yang berinvestasi di Indonesia. PT Danone Indonesia saja, kata Chambard, memiliki 30 pabrik di Tanah Air.
Ia pun mengaku sempat mendapat pertanyaan dari para pengusaha Prancis di Indonesia mengenai aksi boikot tersebut. Oleh sebab itu, ia bersyukur aksi boikot itu bukan merupakan sikap resmi pemerintah.
3. Pemerintah Prancis belum dapat memprediksi nilai kerugian dari aksi boikot yang dilakukan negara-negara Arab
Daftar produk buatan Prancis yang diserukan agar diboikot (www.twitter.com/@KhaledBeydoun)Stasiun berita Al Jazeera, Minggu 25 Oktober 2020 melaporkan, dorongan agar memboikot produk buatan Prancis semula bergema di media sosial, dengan tagar #BoycottFrenchProducts dalam Bahasa Inggris dan #NeverTheProphet yang tertulis dalam Bahasa Arab. Tagar itu sempat menjadi tren di beberapa negara seperti Kuwait, Qatar, Palestina, Mesir, Aljazair, Yordania, Arab Saudi, dan Turki.
Dorongan di media sosial itu kemudian diwujudkan dalam aksi nyata. Di Kuwait misalnya, ketua dan anggota direksi Al-Naeem Cooperative Society telah memutuskan tak menerima semua produk buatan Prancis. Produk asal Prancis yang sudah tersedia di supermarket kemudian dikeluarkan.
Aksi serupa juga dilakukan pemilik supermarket di Qatar dan Kuwait pada akhir Oktober lalu. Produk rambut dan kecantikan asal Prancis tidak lagi tersedia di rak.
Di Arab Saudi, seruan memboikot produk-produk dari Prancis dimulai dengan tidak membeli di supermarket Carrefour dan jaringannya. Jurnalis Reuters yang berada di Saudi mendatangi dua supermarket asal Prancis itu pada Senin kemarin, namun supermarket itu tetap ramai didatangi warga.
Perwakilan Carrefour di Prancis mengatakan, sejauh ini belum merasakan dampak apa pun dari seruan untuk memboikot produk mereka. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Prancis Franck Riester.
Menurut Riester, terlalu dini untuk menyimpulkan berapa angka kerugian yang dirasakan Prancis usai muncul dorongan boikot sejak akhir pekan lalu. Namun, ia mengakui sejauh ini yang sudah mulai dirasakan adalah produk-produk pertanian.
Selain produk pertanian, Prancis juga banyak mengekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim komoditas kendaraan bermotor dan retail.
4. Sejumlah ormas borong produk buatan Prancis lalu dibakar di Jakarta Pusat
Ilustrasi salah satu produk Danone, air minum Aqua (www.instagram.com/@sehataqua)Sementara, ormas yang menamakan diri Gerakan Pemuda Islam (GPI) membeli sejumlah produk asal Prancis di sebuah minimarket di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, untuk kemudian dibakar. Aksi itu merupakan buntut dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW.
Kanit Reskrim Polsek Menteng Kompol Gozali mengatakan, aksi itu dimulai dengan sejumlah anggota GPI menyambangi minimarket untuk mencari produk buatan Prancis. Sejumlah produk yang dibeli dari minimarket antara lain air mineral, biskuit, susu, dan sebagainya.
"Setelah produk tersebut dibeli, mereka membawanya ke halaman Kompleks Menteng Raya 58 dan dibakar," kata Gozali kepada media, 4 November 2020 lalu.
Baca Juga: MUI Serukan Boikot Produk Prancis Sampai Presiden Macron Minta Maaf
Berita Terkini Lainnya
