Kawal COVID-19 Protes Logonya Digunakan Sepihak di Acara Menlu

Pihak Kemlu meminta maaf bila timbulkan persepsi berbeda

Jakarta, IDN Times - Gerakan Kawal COVID-19 memprotes Kementerian Luar Negeri yang telah menggunakan logo mereka secara sepihak dalam presentasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Kamis (10/12/2020). Presentasi itu disampaikan oleh Menlu Retno dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) yang digelar di Nusa Dua, Bali pada pagi tadi. 

Logo Kawal COVID-19 muncul ketika menlu perempuan pertama di Indonesia itu tengah menjelaskan pandangan baru bahwa dalam negara demokrasi terbuka celah adanya dialog khususnya dalam menangani pandemik COVID-19. Dengan begitu akan tercipta rasa percaya antara masyarakat dengan pemerintah. 

"Keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan merupakan faktor kunci yang lain dalam membangun kepercayaan. Media dan CSO menyediakan pemeriksaan dan keseimbangan terhadap tindakan pemerintah dan kinerja dalam merespons pandemik," ungkap Retno pada pagi tadi. 

"Masyarakat sipil kita yang kuat telah secara aktif terlibat dalam mengawasi pekerjaan pemerintah, termasuk melalui inisiatif Pengawasan COVID-19 atau dalam Bahasa disebut Inisiatif Kawal Covid-19," tutur dia lagi. 

Foto yang menunjukkan logo Kawal COVID-19 digunakan dalam presentasi Menlu Retno kemudian diunggah ke media sosial. Foto itu menjadi perbincangan di dunia maya dan memperoleh respons dari warganet. 

"Dear Ibu Retno, kapan pemerintah terutama Kementerian Luar Negeri melibatkan Kawal COVID-19 dalam soal penanganan wabah? Mohon pencerahannya. Terima kasih," demikian cuit Harry Sufehmi pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) pada hari ini. 

Lalu, apa komentar Kemenlu mengenai penggunaan logo Kawal COVID-19 dalam pidato pembukaan BDF pada pagi tadi?

1. Kemenlu gunakan logo Kawal COVID-19 untuk jelaskan keterlibatan publik

Kawal COVID-19 Protes Logonya Digunakan Sepihak di Acara MenluJuru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah membenarkan pihaknya memang menggunakan logo Kawal COVID-19. Logo itu digunakan dalam presentasi Menlu Retno untuk menjelaskan bahwa pemerintah tidak melarang adanya keterlibatan publik dalam menangani wabah COVID-19. 

"Peran kritisi dari media dan masyarakat sipil (terkait penanganan pandemik) dihormati dan diapresiasi oleh pemerintah sebagai bagian dari check and balances," ungkap pria yang akrab disapa Faiza ketika dihubungi IDN Times pada Kamis malam melalui telepon.

Ia menegaskan bahwa kritik yang datang dari media dan masyarakat sipil kepada pemerintah tidak tabu. "Justru dalam konteks berdemokrasi, itu sesuatu yang sehat. Negara-negara yang lain melihatnya hal ini sebagai sesuatu yang bagus dalam demokrasi Indonesia," tutur dia lagi. 

Mengutip situs resminya, Kawal COVID-19 yang merupakan insiatif murni dari publik dibuat pada 1 Maret 2020 atau sehari sebelum Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien COVID-19. Inisiatif itu diluncurkan karena keprihatinan akan kesimpangsiuran informasi yang beredar di Indonesia mengenai COVID-19.

Selain memberikan informasi, Kawal COVID-19 juga menyajikan secara rutin kepada publik verifikasi terhadap informasi yang simpang siur mengenai pandemik dan edukasi. Dua hal yang rutin disuarakan secara lantang oleh Kawal COVID-19 yakni mengenai kemampuan testing yang tidak merata di Indonesia dan perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah. 

Baca Juga: Inisiator Gerakan Kawal COVID-19: Indonesia Bakal Hadapi 3 Ujian

2. Kawal COVID-19 meminta agar diajak berdiskusi sebelum logonya digunakan oleh instansi manapun

Kawal COVID-19 Protes Logonya Digunakan Sepihak di Acara MenluMateri presentasi Menlu Retno Marsudi dalam BDF ke-13 (Tangkapan layar YouTube Kemenlu)

Tak lama setelah kejadian itu, akun media sosial Kawal COVID-19 membuat klarifikasi. Mereka mengakui melihat berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah yang tidak memiliki kemitraan maupun kerja sama menggunakan logonya tanpa izin di berbagai forum.

"Kawal COVID-19 adalah insiatif sukarela netizen Indonesia untuk mengadvokasi transparansi informasi dan kebijakan berbasis bukti terkait penanganan COVID-19. Kami adalah non partisan dan tidak memiliki kemitraan apapun dengan pemerintah maupun politisi," demikian cuit Kawal COVID-19 pada hari ini. 

Mereka kemudian meminta bila ada pihak yang ingin menggunakan logo dan nama insiatif ini dalam materi komunikasinya, agar menghubungi Tim Kawal COVID-19. Mereka bisa dikontak melalui berbagai platform media sosial. 

Sementara, ketika dikonfirmasi, salah satu pendiri insiatif Kawal COVID-19, Elina Ciptadi juga mengakui logo tersebut digunakan oleh Kemlu tanpa izin mereka. Elina dan rekan-rekannya sama sekali tidak tahu mengenai acara Bali Democracy Forum tersebut. 

"Kami juga tidak pernah dihubungi mengenai hal ini. Ini juga bukan pertama kalinya ada pihak lain yang menggunakan logo kami tanpa sepengetahuan kami," ungkap Elina melalui pesan pendek kepada IDN Times pada malam ini. 

Ia menjelaskan Kawal COVID-19 terbuka dan sudah pernah berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki satu visi dalam mengedepankan data serta informasi yang edukatif mengenai pandemik. "Tetapi, tentunya didahului dengan diskusi," kata dia lagi. 

3. Kemenlu meminta maaf bila terjadi kesalahan interpretasi dengan penggunaan logo Kawal COVID-19

Kawal COVID-19 Protes Logonya Digunakan Sepihak di Acara MenluIlustrasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)

Lantaran menimbulkan interpretasi yang keliru akhirnya Faiza meminta maaf kepada Kawal COVID-19. "Logonya (Kawal COVID-19) itu lebih mudah untuk memberi penjelasan kepada para diplomat asing (yang hadir)," ujar Faiza. 

"Mohon maaf kalau memang menimbulkan misinterpretasi," tutur dia lagi. 

BDF kali ini diselenggarakan dengan format hybrid. Ada para duta besar asing yang hadir ke Nusa Dua Bali dan yang mengikuti secara virtual. Format itu dipilih lantaran pandemik COVID-19 semakin memburuk di Tanah Air. 

Dalam keterangan persnya, Menlu Retno menjelaskan kehadiran tamu fisik dibatasi hanya 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional. Acara tersebut, kata Retno dilakukan dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. 

"Jadi, semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia tanpa terkecuali telah melakukan PCR Test dan hasilnya negatif," ungkap Retno. 

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus ikut memberikan pesan melalui video. BDF tahun ini mengambil tema "Democracy and COVID-19 Pandemic."

Baca Juga: Satgas COVID-19: Masih Banyak yang Tidak Percaya COVID-19

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya