Komisi Eropa Putuskan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Dihapuskan
astra-agro.co.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Eropa pada Rabu (13/3) telah memutuskan budi daya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan, sehingga penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus mulai dihapus. Hal itu tentu akan membuat kecewa negara-negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia.
Pada Rabu kemarin Komisi Eropa menerbitkan kriteria untuk menentukan tanaman apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kriteria itu dimasukan ke bagian dari Undang-Undang Uni Eropa untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 32 persen pada tahun 2030 mendatang. Mereka juga harus menentukan sumber terbarukan apa yang sesuai.
Lalu, apa alasan Komisi Eropa menentukan kelapa sawit merupakan produk yang membahayakan lingkungan?
1. Komisi Eropa menilai produk kelapa sawit sudah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah
ANTARA FOTO/Nova WahyudiMenurut Komisi Eropa yang dikutip oleh kantor berita Antara, 45 persen ekspansi dari produk kelapa sawit sejak 2008 lalu telah menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut dan gas rumah kaca. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan produk kedelai dan bunga matahari dan rapeseed.
Padahal, pihak Komisi Eropa menetapkan 10 persen sebagai garis pemisah antara bahan baku yang lebih sedikit dan lebih berbahaya.
Baca Juga: Adakah Dampak Positif dari Luasnya Lahan Kelapa Sawit di Indonesia?
2. Eropa berencana mengurangi penggunaan bahan baku biofuel yang berbahaya
Kebun sawit (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Benua Eropa sudah lama berencana untuk mengurangi penggunaan bahan baku biofuel yang lebih berbahaya. Bahkan, proses itu akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2019 hingga 2023 mendatang. Lalu, pada tahun 2030, akan dihapus sama sekali.
Editor’s picks
Undang-undang tersebut sempat menyebabkan keributan di Indonesia, yang telah mengancam sebuah tantangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Malaysia, yang berupaya membatasi impor produk-produk Prancis atas rencana Prancis menghapus minyak kelapa sawit dari biofuel pada 2020.
Biofuel utama adalah bioetanol, dibuat dari tanaman gula dan sereal, untuk menggantikan bensin dan biodiesel yang dibuat dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, kedelai atau rapeseed (canola).
3. Usulan awal dari Komisi Eropa tetap diprotes oleh para pecinta lingkungan
Budidaya Kelapa Sawit - PT.Natural NusantaraNamun, usulan awal Komisi Eropa untuk membatasi penggunaan bahan bakar dari biofuel masih tetap diprotes oleh aktivis pecinta lingkungan. Hal itu lantaran mereka mengizinkan sejumlah pengecualian dalam aturan tersebut.
Produsen yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah meningkatkan hasil panen dapat dikecualikan. Kemudian, dapat dikatakan bahwa tanaman mereka menutupi permintaan untuk biofuel serta untuk makanan dan pakan, tanpa perlu ekspansi ke lahan non-pertanian.
Perluasan tanaman semacam itu akan dianggap kurang berbahaya jika, misalnya, diterapkan oleh petani kecil atau mengarah pada penanaman makanan atau pemanfaatan "tanah yang tidak digunakan".
4. Pecinta lingkungan masih menilai aturan dari Komisi Eropa sebagai kemenangan sebagian
ANTARA FOTO/Stephanie Lecocq/Pool via REUTERSSementara, kebijakan dari Komisi Eropa untuk melabeli minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak berkelanjutan disambut baik oleh kelompok kampanye transportasi dan lingkungan. Hal itu dinilai sebagai tonggak penting dalam perjuangan untuk mengenali dampak iklim dari membakar makanan untuk energi.
Namun, pihaknya mengatakan kemenangan itu hanya sebagian karena minyak kedelai dan beberapa produk turunan minyak sawit masih bisa diberi label "hijau". Pemerintah Uni Eropa dan Parlemen Eropa memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan menerima atau akan memveto tindakan tersebut.
Baca Juga: Perlu Tahu, 6 Produk Turunan Kelapa Sawit yang Kita Pakai Tiap Hari
Topik:
Berita Terkini Lainnya
