Maskapai Berencana Wajibkan Penumpang Sudah Vaksinasi
Ilustrasi pesawat (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kemunculan vaksin yang sudah diberikan secara bertahap ke publik diprediksi akan memicu kebijakan baru di dunia penerbangan. Maskapai diprediksi akan mewajibkan para penumpangnya untuk divaksinasi lebih dulu sebelum terbang.
Hal ini sudah diwanti-wanti oleh maskapai Australia, Qantas. Stasiun berita BBC edisi November lalu melaporkan kebijakan itu diprediksi akan berlaku bagi penumpang rute internasional yang akan menumpang maskapai nasional Negeri Kanguru. Direktur utama Qantas, Alan Joyce, mengatakan vaksinasi akan menjadi sebuah kebutuhan ketika sudah tersedia.
"Saya pikir hal itu akan menjadi sesuatu yang umum bila saya berbincang dengan kolega saya yang lain di maskapai di seluruh dunia," ungkap Joyce.
Sementara, Negeri Kanguru memilih strategi mengatasi pandemik dengan menutup pintu perbatasannya. Kemudian, kini mereka membuka pintu perbatasan internasional namun mewajibkan penumpang dari luar Australia untuk dikarantina lebih dulu.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh CEO AirAsia, Tony Fernandes. Bahkan, Tony menyebut kebijakan tersebut akan diadopsi oleh pemerintah negara-negara di Asia bagi pendatang yang datang dari luar negeri.
Lalu, apakah kebijakan tersebut mungkin diberlakukan di masa mendatang?
1. CEO AirAsia memprediksi vaksinasi sebelum terbang ke luar negeri akan jadi tren
Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Dikutip dari kantor berita Reuters pada Senin, 14 Desember 2020, CEO AirAsia Tony Fernandes memprediksi kewajiban agar penumpang lebih dulu divaksinasi akan menjadi tren baru. "Saya memprediksi di kawasan Asia saja, saya pikir mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk tanpa vaksinasi," kata Tony.
Namun, ia menggaris bawahi kebijakan itu tidak bisa ditentukan oleh maskapai. Itu hanya bisa diputuskan oleh pemerintah. "Negara sendiri yang akan memutuskan apakah pendatang yang belum divaksin akan diizinkan masuk atau tidak," tutur dia lagi.
Baca Juga: Anies: Selama Belum Ada Vaksin COVID-19, Vaksin Kita Adalah Masker
2. Epidemiolog memprediksi kebijakan vaksinasi sebelum terbang realistis untuk diterapkan
Hasil perburuan vaksin COVID-19 (IDN Times/Sukma Shakti)Editor’s picks
Sementara, ketika dimintai pendapatnya, epidemiolog dari Griffith University, Brisbane, Australia, Dicky Budiman, mengatakan wacana calon penumpang agar divaksinasi lebih dulu sebelum terbang realistis untuk diterapkan. Ia pun memprediksi kebijakan yang ditempuh oleh beberapa negara yang berhasil mengendalikan pandemik akan seperti itu.
"Tetapi, kebijakan ini memiliki sisi negatifnya yaitu ada beberapa negara yang akan semakin terisolir. Terutama negara-negara yang kasus COVID-19 nya banyak atau negara-negara yang belum berhasil mengendalikan pandemiknya," kata Dicky ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Selasa (15/12/2020).
Wacana ini mirip dengan kebijakan travel bubble atau paspor imunitas. Dalam kerangka travel bubble, negara-negara hanya mau membuka pintu bagi warga dari negara yang memiliki tingkat pengendalian pandemiknya baik.
Sedangkan, paspor imunitas sudah digaungkan sejak Agustus lalu di mana menjadi bukti bahwa calon penumpang tersebut sudah kebal terhadap COVID-19. Paspor itu didesain secara khusus untuk membantu seorang individu membuktikan bahwa mereka sudah dites COVID-19 dan hasilnya memang betul-betul punya mereka.
"Saya juga melihat arahnya akan seperti itu. Apalagi pandemik ini belum tentu selesai akhir tahun depan, bisa lebih (lama) dan ekonomi tentu tidak bisa menunggu selama itu, terutama negara-negara yang sudah mampu mengendalikan, termasuk mereka melakukan program vaksinasi," tutur dia.
Dicky juga menyebut negara-negara akan lebih selektif memilih ketika diajak untuk bekerja sama. Mereka akan melihat apakah di negara tersebut sudah mampu melakukan vaksinasi.
3. Di Indonesia, BPOM diprediksi rilis izin penggunaan darurat vaksin CoronaVac pada akhir Januari 2021
Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia (IDN Times/Sukma Shakti)Sementara, Indonesia sudah kedatangan 1,2 juta dosis vaksin jadi CoronaVac buatan Sinovac pada 6 Desember 2020 lalu. Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan masih ada 1,8 juta dosis vaksin lainnya yang tiba di Tanah Air pada Januari 2021. Meski begitu, vaksin CoronaVac belum bisa diberikan ke publik lantaran belum mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito mengungkapkan izin penggunaan vaksin COVID-19 dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) Sinovac akan keluar pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021.
Penny mengatakan dalam kondisi pandemik percepatan perizinan memang penting namun keamanan tetap jadi faktor utama. Untuk itu EUA untuk vaksin Sinovac baru dirilis jika syarat datanya sudah lengkap.
“Untuk mendapatkan EUA data harus lengkap, persyaratan sudah ditetapkan berdasarkan forum bersama WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) jadi bukan BPOM yang mengarang. EUA diberikan asalkan data mutu, aspek keamanan dari hasil uji klinis fase satu dan dua yang sudah berjalan, serta interim analisis sudah ada semua,” ujar Penny ketika memberikan keterangan pers pada 19 November 2020 lalu.
Selain vaksin CoronaVac, pemerintah juga memberi izin penggunaan lima vaksin lainnya.
Baca Juga: Muncul Petisi Mendesak agar Vaksin COVID-19 Gratis, Ini Alasannya
Berita Terkini Lainnya
